Connect with us

CityView

Jakarta Darurat Program Sanitasi yang Layak, Pemerintah ke Mana?

Published

on

sanitasi layak menjadi PR besar di Ibukota Jakarta

Di Gang Sekretaris, Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat, kesan kumuh bisa langsung terlihat dari jalanan sempit yang hanya bisa muat dua orang jalan. Beberapa rumah semipermanen ada disitu dengan ember, gerobak, pakaian yang terjemur dan kantong sampah sepanjang gang.

Aroma tak sedap yang menguar dari kali kecil langsung menyengat hidung. Namun warga disitu seakan tak terganggu dengan bau busuk tersebut. Kali itu nampak keruh dan tercemar.

Ibu-ibu berkumpul mengobrol, memasak, dan momong anaknya. Anak-anak berlarian kesana-kemari. Mereka tak terusik sama sekali dengan bau tak sedap.

“Biasa aja. Enggak bau kok,” kata seorang ibu yang sibuk menenangkan anak yang menangis.

Ketua RT 15, Sitanggang berkisah jika sudah lama warga di lingkungannya membuang air besar ke Kali Gendong sebab tidak punya tangki air atau septic tank. Jadinya, mereka membuang semua hasil MCK ke kali. Belakangan, kebiasaan warga buang hajat ke kali ini menjadi perbincangan publik. Menurut Sitanggang, ada 21 rumah di lingkungannya yang tak punya tangki septik.

Permukiman yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga ini memang sangat minim fasilitas toilet, terutama yang memiliki tangki septik. Namun, kata Sitanggang, sanitasi yang buruk ini tak mengganggu aktivitas warga. Sejak dirinya tinggal disitu, tidak pernah terdengar warga yang jatuh sakit sebab masalah sanitasi.

Potret Buruknya Sanitasi

Problem sanitasi ini merupakan masalah kesehatan secara nasional. WHO menyatakan bahwa Indonesia ada di posisi ketiga negara dengan sanitasi terburuk. Peringkat pertama ditempati India dan yang kedua China.

UNICEF Indonesia bahkan melaporkan 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet dan hanya membuang kotoran di semak, hutan, parit, sungai dan ruang terbuka lainnya. Di Jakarta pun akses sanitasi yang layak nan sehat masih minim.

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, di Jakarta Pusat dengan jumlah penduduk 899.391 jiwa, total penduduk yang memiliki akses sanitasi layak 450.094 jiwa (50,04%).

Jakarta Utara dengan penduduk 1.781.316 jiwa, total penduduk yang punya akses sanitasi layak 1.335.401 jiwa (74,97%). Di Jakarta Barat dengan penduduk 2.528.065 jiwa, total penduduk dengan akses sanitasi layak hanya 1.791.920 jiwa (70,88%).

Di Jakarta Selatan, dengan penduduk 2.226.830 jiwa, total penduduk yang memiliki akses sanitasi layak hanya 1.051.358 jiwa (47,21%). Di Jakarta Timur, dengan penduduk 2.805.337 jiwa, yang punya akses sanitasi layak 1.875.085 jiwa (66,84%). Sementara di Kepulauan Seribu, dengan penduduk 25.250 jiwa, yang punya akses sanitasi layak 19.955 jiwa (79%).

Jika dilihat dari data ini, tak semua warga di DKI memperoleh sanitasi yang layak. Menurut data dari gerakan TinjuTinja, Pemprov DKI pernah menargetkan menjadi provinsi teratas akses sanitasi yang layak di tahun 2019. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Padahal, selain menjadi sarang penyakit, sanitasi buruk dapat menyebabkan stunting.

Sanitasi yang buruk juga berdampak pada potensi pertumbuhan Indonesia yang terhambat. Kerugian ekonomi Indonesia akibat lingkungan dan sanitasi yang buruk mencapai 2,3% dari PDB tahunan.

Tangki Septik Komunal

Andik, salah satu warga di gang itu berkata bahwa masalah sanitasi sebenarnya sudah diatasi warga dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Madya Jakarta Barat supaya membangun instalasi pengelolaan air limbah atau tangki septik komunal.

Menurutnya, pembuatan tangka ini bagian dari rencana penataan kampungnya dan telah terdaftar di Surat Keputusan gubernur Nomor 878 Tahun 2018 Tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat yang disahkan pada 21 Mei 2018.

Namun, rencana ini tidak bisa dieksekusi cepat sebab ada pertimbangan geografis, budget dan segala macamnya hingga mandek.

Dikonfirmasi masalah sanitasi di daerah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengaku, belum bisa menargetkan berapa tangki septik komunal yang akan dibuat. Sebab, pihaknya harus memetakan terlebih dahulu permukiman di Gang Sekretaris. Apakah ada lahan yang bisa dijadikan septic tank komunal atau tidak.

Baca Juga:

  1. Propaganda Kebersihan Masyarakat Surakarta di Era Hindia Belanda
  2. 2.016 Rumah Tak Layak Huni di Kaltim Dapat Program Bedah Rumah
  3. Ketika Limbah Tinja Mengancam Air Bersih Indonesia

Diketahui jika Dinas SDA DKI mengusulkan dana Rp116 miliar guna membuat tangki septik komunal ini. Namun, tahun ini wilayah Jakarta Barat belum masuk prioritas. Yang menjadi prioritas adalah Jakut dan Jakpus.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta dari beberapa Fraksi menilai jika Pemprov DKI kurang serius dalam menangani masalah sanitasi ini. DPRD DKI juga akan melakukan audit pada setiap program yang sudah dilakukan dan hendak dilakukan oleh Pemprov DKI ini.

Penataan Ulang Kawasan

Melihat fenomena sanitasi yang tidak layak untuk daerah sekaliber Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) membuka suara.

Dirinya memandang bahwa potret sanitasi buruk di Tanjung Duren ini merupakan bentuk kegagalan dari Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas layak bagi warganya. Hal ini seharusnya sudah lama teratasi menurut dia.

Tubagus mengatakan jika sebenarnya Pemprov DKI sudah punya agenda terkait tangki septik komunal ini. Namun dalam pelaksanaannya memiliki banyak kendala salah satunya terkait lahan dan dirinya tidak menampik hal tersebut.

Akan tetapi, dia menyayangkan Pemprov DKI masih terkesan menyalahkan warga Gang Sekretaris dalam menyikapi buruknya sanitasi disana. Padahal akar masalah sebenarnya bercokol di pemerintah sendiri.

“Ini masalah pencemaran yang belum bisa diatasi Pemprov DKI,” tuturnya ketika dihubungi, Minggu (26/6/2022).

Oleh sebab itu, untuk mengatasi buruknya sanitasi di permukiman padat seperti Gang Sekretaris, tak ada jalan lain selain membangun IPAL atau tangki septik komunal. Akan tetapi, ia mengingatkan jika membuat tangki septik komunal ini pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat.

Tujuannya, supaya solusi benar-benar disepakati antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna. Bila hal itu tak dilakukan, Tubagus pesimis masalah sanitasi yang tak layak di DKI Jakarta bisa ditangani. Sebab, masyarakat tak pernah diberi pemahaman sesungguhnya mengenai bahaya buruknya sanitasi. Jika tidak seperti itu, maka masyarakat akan terus menerus membuang limbahnya ke kali.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengingatkan, membenahi masalah sanitasi tak cukup sekadar dengan membuat tangki septik komunal.

“Perlu penataan ulang kawasan,” kata dia saat dihubungi, Minggu (26/6/2022).

Menurutnya, permukiman kumuh di Jakarta yang tersebar di 188 dari 267 kelurahan dengan luas mencapai 1.005,24 hektare dengan rincian di Jakarta Utara 39%, Jakarta Barat 28%, Jakarta Selatan 19%, Jakarta Timur 12%, Jakarta Pusat 11%, dan Kepulauan Seribu 1%. Ini merupakan PR bagi Pemprov DKI untuk menata kawasan tersebut.

Nirwono mengatakan bahwa untuk menata ulang kawasan tersebut perlu dibuka lebih dahulu peruntukan permukiman dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), serta rencana tata ruang dan lingkungan (RTRL). Hal tersebut penting untuk mengetahui peruntukan permukiman.

Selain itu, perlu ditelusuri pula sertifikat kepemilikan lahan warga. Jika sah, menurut Nirwono, Pemprov DKI wajib menata ulang kawasan menjadi lebih tertata. Misalnya, menjadi hunian vertikal berbentuk rumah susun sederhana berlantai empat hingga enam.

“Tapi, kalau tak sesuai peruntukan RTRW dan RDTR, kampung itu harus direlokasi ke permukiman terdekat, yang layak huni,” pungkasnya.

CityView

Kerennya IKN Nusantara, Punya Smart Village Hingga Forest City

Published

on

IKN Nusantara

Pemerintah terus menggodok berbagai hal teknis untuk pengembangan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pengembangannya akan mengacu pada konsep smart city untuk menerapkan forest city dengan salah satu rujukan penerapannya dengan Korea Selatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu telah berkunjung ke Korea Selatan untuk melihat pembangunan infrastruktur dan pengembangan kota cerdas (smart city) di negeri K-Pop itu.

Dalam kunjungan tersebut juga telah dihasilkan beberapa kerja sama yang akan ditindaklanjuti oleh kedua negara. Beberapa kerja sama teknis itu dilakukan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi (MOLIT) Korea Selatan.

Baca Juga:

  1. Memahami Four Tasks of Mouning, Tahapan Kala Berduka
  2. Kenali Apa Itu Gaslighting, Manipulasi Pikiran Secara Psikologis
  3. Kenali Relationship Red Flags, Tanda Merah Sebelum Terlambat

“Kementerian PUPR telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan dan MOLIT sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bentuk kerja samanya antara lain pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian di Banten untuk penyediaan air baku di Jakarta bagian Barat termasuk pembangunan water treatment plant dan jaringan distribusinya. Kemudian juga sedang dilakukan feasibility study untuk Semarang Smart Water System dan beberapa kerja sama lainnya,” ujar Basuki.

Setidaknya pertemuan Presiden Jokowi dan Kementerian PUPR telah menyepakati empat bentuk kerja sama konkrit khususnya untuk mendukung pengembangan Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Beberapa kerja sama yang disepakati antara lain melalui hibah pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter/detik.

Basuki juga berkesempatan melihat konsep pemurnian air di Hwaseong Water Purification Plant yang disebutnya menerapkan the best available technology yang saat ini diaplikasikan oleh Korea Selatan. Teknologi ini memungkinkan air yang siap minum dengan penerapan yang sangat reliable karena proses pengolahan akhirnya dilakukan dengan metode ozonisasi.

Kemudian kerja sama lainnya yang juga disepakati yaitu pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara. Terkait pengembangan smart city, Kementerian PUPR juga telah mengunjungi Busan Eco Delta Smart City dan Smart Village yang dulu tahun 2019 saat di-groundbreaking juga dihadiri oleh Presiden Jokowi.

Setelah berproses tiga tahun, saat ini sudah ada yang namanya smart village yang telah dibangun sebanyak 86 unit rumah dan dihuni oleh 400 orang. Perkembangannya juga terus dimonitor melalui implementasi 41 jenis teknologi canggih di dalam smart village tersebut. Nantinya, smart village ini akan diterapkan di IKN Nusantara dan untuk tahap awal akan dihadirkan 100 unit rumah sebagai proyek percontohan dan akan dibangun tahun 2023 mendatang.

“Kemudian untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan akan dibangun immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city untuk melindungi berbagai flora dan fauna endemik seperti bekantan yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Saat ini sedang dikerjakan feasibility study dilanjutkan dengan basic design dengan rencana pembangunan tahun 2023,” beber Basuki.

Continue Reading

CityView

Sah, Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki

Published

on

Ilustrasi jalan kaki

Baru-baru ini akun Instagram @undercover.id memposting sebuah laporan yang menyebut bahwa Indonesia menempati rangking pertama sebagai negara paling malas jalan kaki sedunia.

Laporan tersebut merupakan sebuah studi yang dilakukan para ilmuwan dari Stanford University, Amerika Serikat, meneliti tentang aktivitas masyarakat disejumlah negara, salah satunya Indonesia.

Studi mengungkapkan kalau Indonesia adalah negara paling malas berjalan kaki di dunia dengan rata-rata masyarakat berjalan kaki hanya 3.513 langkah setiap harinya.

Baca Juga:

  1. Begini Upaya Pemerintah Atasi PMK pada Hewan Ternak Jelang Idul Adha
  2. 5 Tradisi Unik Idul Adha di Indonesia
  3. 5 Cara Menenangkan Hati yang Gelisah Menurut Islam

Penelitian ini dilakukan terhadap 717.627 orang dari 111 negara di berbagai belahan dunia dalam kurun waktu 95 hari, dilakukan dengan cara pelacakan smartphone.

Angka ini berbeda dengan negara Hong Kong yang menunjukkan bahwa tiap harinya mereka berjalan sebanyak 6.880 langkah per harinya.

Dilansir dari rdk.fidkom.uinjkt.ac.id masyarakat Indonesia cenderung menggunakan transportasi pribadi dibanding jalan kaki, bahkan untuk jarak dekat sekalipun. Kebiasaan ini menimbulkan kemalasan untuk berjalan kaki.

Alasan lain yang melatarbelakangi malasnya masyarakat untuk berjalan kaki adalah fasilitas pejalan kaki di Indonesia kurang memadai, tingkat kebersihan kurang menimbulkan bau tidak sedap bahkan mengganggu pejalan kaki, cuaca yang tidak menentu kadang panas dan kadang hujan, kebanyakan orang berpikir bahwa berjalan bukan suatu keharusan, dimanjakan oleh teknologi yang ada seperti layanan antar jemput online.

Aktivitas berjalan kaki sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, Dilansir dari p2ptm.kemkes.go.id, jalan kaki memiliki banya manfaat seperti, memperpanjang hidup 1,5 samai 2 menit, menurunkan berat badan, memberikan kondisi yang baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru, membakar lemak dalam tubuh, meningkatkan metabolisme, mengurangi stres, memperlambat penuaan, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes dan memperkuat otot.

Manfaat Berjalan Kaki Setiap Hari

Padahal jalan kaki itu adalah salah satu olahraga termurah yang bis akita lakukan setiap hari. Ada banyak manfaat dari berjalan kaki, di antaranya:

Rata-rata jalan kaki setiap menit dapat memperpanjang umur 1,5 sampai 2 menit

Jalan kaki setiap hari selama 40 menit, bisa menurunkan berat badan secara alami

Jalan kaki cepat selama 20 – 25 menit memperbaik kinerja jantung dan paru-paru

Rutin berjalan kaki setiap hari akan membakar lemak jahat dalam tubuh
Meningkatkan metabolisme sehingga tubuh bisa membakar kalori lebih cepat

Membantu mengurangi stress

Memperlambat penuaan

Menurunkan tingkat kolesterol dalam darah

Membantu menurunkan tekanan darah

Membantu mengontrol dan mencegah diabetes

Memperkuat otot kaki, paha, dan tulang’

Continue Reading

CityView

Demi Bangun IKN Nusantara, Kementerian PUPR Kirim 25 Orang ke Korsel Belajar Smart City

Published

on

IKN Nusantara

Kementerian PUPR mengirim 25 orang untuk belajar smart city concept untuk diterapkan di IKN Nusantara ke Korea Selatan. Negara ini dipilih karena dianggap sukses dengan program pemindahan ibukota barunya yang menerapkan banyak konsep smart city.

Pemerintah terus mematangkan berbagai rencana, konsep, hingga berbagai hal teknis terkait pengembangan ibukota negara (IKN) Nusantara. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, Kementerian PUPR akan menjadi institusi tumpuan awal pembangunan IKN dan karena itu banyak hal yang hasur dipersiapkan khususnya terkait SDM yang andal dan kompeten.

“Dibutuhkan banyak SDM yang bukan hanya andal tapi berintegritas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan IKN Nusantara dan itu menjadi agenda yang wajib dilakukan. Untuk itu kami melakukan terobosan dengan menyiapkan dan mengirim insan Kementerian PUPR untuk belajar pengembangan IKN ke Korea Selatan,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Begini Upaya Pemerintah Atasi PMK pada Hewan Ternak Jelang Idul Adha
  2. 5 Tradisi Unik Idul Adha di Indonesia
  3. 5 Cara Menenangkan Hati yang Gelisah Menurut Islam

Korea Selatan dipilih karena termasuk negara yang berhasil dan mumpuni dalam membangun ibukota baru. Sharing pengalaman ini dibutuhkan untuk pengembangan IKN khususnya untuk penerapan lima teknologi baru yang telah sukses dilaksanakan di Korea Selatan.

Pelatihan awak Kementerian PUPR ini juga merupakan kerja sama teknis antara Kementerian PUPR dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korea Selatan dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan IKN. Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang awak Kementerian PUPR yang akan berlangsung hingga akhir Agustus 2022.

Ke-25 orang ini dipilih dari 94 orang yang diusulkan dari delapan unit organisasi di Kementerian PUPR. Para peserta pelatihan ini terdiri dari 15 orang dengan latar pendidikan teknis dan 10 orang dengan latar pendidikan non teknis sehingga ada kolaborasi antara teknis dan non teknis dalam pengembangan IKN Nusantara.

“Pelatihan ini juga bukan pelatihan biasa. Peserta sudah harus memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang smart city concept yang pro-IKN. Satuan Tugas (Satgas) IKN juga diharapkan dapat mengawal pelatihan ini dan mendampingi peserta agar konsep smart city IKN ini dapat terwujud di Indonesia,” imbuhnya.

Continue Reading

Trending