Connect with us

Nasional

Jadwal Lengkap Perjalanan KRL Jabodetabek 19-20 Juli

Published

on

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat mobilitas masyarakat kian menurun. Salah satu yang mengalami dampak dari PPKM Darurat adalah pengguna KRL.

Sejak Senin (14/6/2021), volume pengguna KRL terus mengalami penurunan. Penerapan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli semakin membuat volume pengguna Commuter Line berkurang secara signifikan.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementrian perhubungan No. 50 tahun 2021, KRL hanya diizinkan melayani pengguna yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal serta persyaratan dokumen yang harus dibawa saat naik Commuter Line.

Baca Juga:

  1. Titik Penyekatan Diperluas, Pintu Tol Menuju Jawa Tengah Ditutup
  2. Daftar Sebaran RT Zona Merah di DKI Jakarta
  3. Inilah 2 Skema Penyekatan di 100 Titik Selama PPKM Darurat

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Naik KRL

  1. Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP)
  2. Surat Tugas dari Perusahaan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat bagi pekerja informal di sektor esensial dan kritikal.

Pada hari Sabtu (17/7), KAI Commuter hanya mengoperasikan 830 perjalanan per hari dari sebelumnya 959 perjalanan per hari. Penyesuaian perjalanan KRL dilakukan dalam rentang waktu antara pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB.

Untuk jam sibuk pagi dan sore hari, pihak Commuter Line memastikan tidak akan ada perubahan jadwal. Penyesuaian perjalanan  juga akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan perawatan untuk sarana KRL yang tidak beroperasi pada jam-jam sibuk dan menjaga kesehatan para petugas.

Jadwal perjalanan terbaru untuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo selama masa PPKM Darurat tanggal 19-20 Juli dapat kamu unduh melalui link berikut http://www.krl.co.id/unduh-jadwal-krl-terbaru/.

KRL Commuter Line Jabodetabek beroperasi mulai pukul 04.00 hingga 21.00 WIB. Sedangkan, KRL Yogyakarta-Solo mulai pukul 05.05 hinggan 18.30 WIB.

Nasional

Bamsoet: Sri Mulyani Tak Menghargai MPR RI

Published

on

Bamsoet

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyano tak menghargai lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya adalah Sri Mulyani tidak menghadiri undangan MPR untuk membahas perihal refocussing anggaran.

Bambang menegaskan, Pimpinan MPR dalam rapat kemarin meminta Sri Mulyani menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara. Menurut Bamsoet, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad bahwa Menkeu saat ini sulit diajak bekerja sama dengan MPR.

“Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” tegas dia.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Bamsoet mengatakan, beberapa kali Badan Anggaran MPR mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.

Padahal, kata dia yang juga politikus Golkar itu, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Pimpinan MPR menilai Ani tidak cakap mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.

Continue Reading

Nasional

Anggaran Dipotong, MPR RI Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

MPR RI menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, Pimpinan MPR RI meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memecatnya.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyatakan pemotongan anggaran MPR RI menjadi salah satu alasan mereka meminta Jokowi memecat Sri Mulyani.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Selain itu Fadel juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja Ani. Di antaranya, Ani tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan Empat Pilar, serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan MPR secara tiba-tiba.

“Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin,” tegas dia.

Dia mengingatkan bahwa MPR merupakan lembaga tinggi negara. Pihaknya meminta agar mendapat perlakuan yang wajar dibandingkan lembaga negara lainnya.

Oleh karena itu, Fadel mengatakan, 10 pimpinan MPR telah rapat bersama dan hasilnya meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ani.

“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan,” tuturnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Indonesia Tahun Ini Tak Impor Beras

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menegaskan Tanah Air sejak awal tahun 2021 tak mengimpor beras. Dengan kata lain, Indonesia tahun ini bebas dari impor beras.

Jokowi juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi beras di Jawa Timur, menurut Jokowi, mencaoai 5,7 juta ton.

“Kami tahu bahwa tahun ini, 2021, sampai hari ini kami belum melakukan impor beras sama sekali,” ungkap Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Secara keseluruhan di Jawa Timur produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan suplai provinsi lain,” Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan panen padi di Kabupaten Trenggalek terjadi dua kali dalam satu tahun. Namun, ia optimistis panen padi bisa bertambah menjadi tiga kali dalam setahun setelah ada Bendungan Tugu.

“Dengan ada Bendungan Tugu airnya mengalir sampai ke sawah-sawah. Padi bisa tiga kali,” terang Jokowi.

Jokowi juga mengaku mendapatkan beberapa keluhan dari petani di Kabupaten Trenggalek. Keluhan itu berupa pupuk langka dan alat produksi yang kurang memadai.

“Saya kira nanti akan dibicarakan di Jakarta, agar Menteri Pertanian menyelesaikan kesulitan di lapangan,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Trending