Connect with us

Internasional

Iran Buat Undang-Undang Kripto Demi Lindungi Uang Dalam Negeri

Published

on

Melansir coindesk.com (21/5/2020), Presiden Iran Hassan Rouhani meminta pemerintah untuk menghentikan pendekatan nasional terbarukan untuk kemunculan industri kripto. Hukuman untuk penyelundupan di Iran berupa denda dan pemenjaraan.

Hanya beberapa bulan lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan kepentingan bahwa rakyat Iran menggunakan aset digital guna menghindari sanksi.

ArzDigital, situs berita Iran melaporkan pada hari Rabu, Pada seminar strategi ekonomi nasional, Rouhani mengatakan pada pejabat Bank Sentral Iran (CBI) dan kementrian teknologi komunikasi dan informasi, dan departemen energi bahwa mereka butuh untuk melengkapi strategi nasional baru untuk penambangan kripto (crypto mining) termasuk regulasi dan penghasilan penambangan.

Berita tersebut sekitar dua hari setelah parlemen Iran mempublikasikan undang-undang yang mengajukan untuk menerapkan pertukaran mata uang asing yang ketat dan regulasi penyelundupan mata uang untuk mata uang kripto. Hukum parlementer yang baru mensyaratkan pertukaran kripto yang beroperasi di negara untuk mendaftar dulu dengan CBI sebagai upaya untuk mencegah kapital yang keluar meninggalkan negara.

Iran adalah salah satu di antara negara pertama yang secara resmi mengakui penambangan mata uang kripto sebagai industri resmi pada Juli 2019. Pemerintah sekarang mengeluarkan lisensi penambangan, memberikan perusahaan hak untuk menambang dan kemudian menjual aset-aset digital yang diproduksi. Sebuah industri melaporkan pada Januari bahwa Iran telah mengeluarkan lebih dari 1.000 lisensi dalam enam bulan pertama.

Menurut Bitcoin Mining Map, Iran sekarang mempunyai 4% saham dalam hash rate total bitcoin. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan awal September 2019. Hash rate adalah pengukur daya komputasi dalam menambang uang kripto. Dapat dikatakan, hash rate merupakan tolok ukur kekuatan dan keamanan sistem blockchain Bitcoin.

Masih belum jelas mengapa Rouhani menginginkan pejabat Iran untuk mempertimbangkan kembali regulasi penambangan bitcoin. Dengan penekanan pada nilai yang meninggalkan negara dalam bentuk mata uang kripto, ini membuat presiden ingin memastikan penambang untuk tidak membawa kabur uang mereka dari kantong pemerintah. (Al-Hanaan)

Photo by David McBee from Pexels

Internasional

Indonesia Pertanyakan Alasan Arab Saudi Larangan Warganya Kunjungi Tanah Air

Published

on

Ilustrasi hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri akhirnya buka suara mengeni larangan Pemerintah Arab Saudi kepada warganya yang ingin pergi ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizayah. Dia menyatakan, Indonesia telah meminta pemerintahan Raja Salman meninjau kembali aturan tersebut menyusul kondisi Covid-19 di RI yang terus membaik.

“Kemlu sudah menyampaikan ke pihak Saudi untuk meninjau kebijakan tersebut karena kondisi di Indonesia sudah jauh lebih baik, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara Barat sekalipun,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Dikenal Sebagai Kota Pahlawan, Inilah Sederet Rekomendasi Wisata Sejarah di Surabaya
  2. Keris dan Perubahan Budaya bagi Masyarakat Jawa
  3. Gua Liang Bua, Rumah Manusia Kerdil Indonesia dari NTT

Meski demikian, Faizasyah engaku belum mendapat info terbaru terkait apakah Saudi telah merespons permintaan Indonesia itu.

Arab Saudi diketahui melarang warga negaranya bepergian ke 16 negara termasuk Indonesia.

Menurut laporan Saudi Gazette, selain Indonesia, Saudi melarang warganya pergi ke Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afghanistan, India, Yaman, Somalia dan Ethiopia.

Saudi juga melarang warganya berpelesir ke Republik Demokratik Kongo, Libya. Vietnam, Armenia, Belarus dan Venezuela.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Indonesia tampak menurun dibanding pada Februari lalu.

Kasus Covid-19 di Indonesia dalam sepekan rata-rata tercatat 263 kasus baru per hari.

Continue Reading

Internasional

Arab Saudi Mendadak Larang Warganya ke Indonesia, Ada Apa?

Published

on

By

Arab Saudi Mendadak Larang Warganya ke Indonesia

Kini warga Arab Saudi dilarang untuk ke Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan pengumuman Direktorat Jenderal Paspor (Jawazat) setempat pada Sabtu (21/5/2022).

Diketahui alasan dari itu semua, yakni terkait kasus Covid-19. Bahkan tidak hanya Indonesia saja, melainkan 15 negara lain juga termasuk.

Mengutip dari laman media Saudi Gazette pada Senin (23/5/2022) Jawazat mengatakan bahwa, “Warga negara Arab Saudi dilarang bepergian ke 16 negara karena kasus Covid-19 di negara-negara tersebut.”

“Daftar negara tersebut antara lain Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afghanistan, India, Yaman, Somalia, Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Libya, Indonesia, Vietnam, Armenia, Belarusia dan Venezuela” lanjutnya.

Baca Juga:

  1. Tak Main-Main, Israel Simulasi Serangan Militer Besar-besaran ke Iran
  2. Ambang Kehancuran Meksiko
  3. Kibarkan Bendera LGBT, Menlu Retno Marsudi Panggil Kedubes Inggris

Aturan baru soal masa berlaku paspor warga negeri Raja Salman pun yang ingin bepergian baik ke negara Arab atau non Arab juga diumumkan oleh Jawazat. Jadi bukan hanya soal larangan berpergian saja.

Di mana untuk ke negara Arab, masa berlaku paspor harus lebih dari tiga bulan. Sementara ke negara non Arab, masa berlaku paspor harus lebih dari enam bulan.

Berlaku juga hal yang sama bagi warga negara yang melakukan perjalanan ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Di mana harus lebih dari tiga bulan untuk masa berlaku identitas.

Di sisi lain, harus telah menerima tiga dosis vaksin corona atau tidak melewati tiga bulan setelah suntikan dosis kedua vaksin bagi warga Arab Saudi yang berpergian ke luar kerajaan. Bahkan dua dosis vaksin juga diharuskan terhadap anak di bawah 16 dan 122 tahun.

“Akan ada pengecualian untuk kelompok-kelompok yang telah diberikan pengecualian, dengan alasan medis sesuai dengan status pada aplikasi Tawakkalna,” ucap badan tersebut.

Continue Reading

Internasional

Kibarkan Bendera LGBT, Menlu Retno Marsudi Panggil Kedubes Inggris

Published

on

Kedubes Inggris kibarkan bendera LGBT

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi, memanggil pihak Kedutaan Besar Inggris terkait pengibaran bendera LGBT di kedubes mereka yang bertepatan dengan Hari Anti-Homofobia pada 17 Mei lalu.

“Kementerian Luar Negeri akan meminta klarifikasi kepada Duta Besar Inggris di Jakarta atas kejadian ini. Menlu RI telah meminta pejabat terkait memanggil Dubes Inggris,” kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah.

Kemenlu menyatakan, pengibaran bendera LGBT seperti itu dan mempublikasikannya bentuk sikap tidak sensitif dari Kedubes Inggris terhadap Indonesia.

Baca Juga:

  1. Gandeng Pemprov DKI, WIR Group Kembangkan Metaverse Jakarta
  2. Gali Masa Depan Dunia, Indosat Lebarkan Sayap ke Metaverse
  3. Rusia Uji Coba Rudal Antar Benua, Putin: Musuh Pasti Bakal Was-Was

“Tindakan tersebut, disertai mempublikasikannya melalui akun resmi sosial media Kedubes Inggris [Instagram @ukindonesia], sangatlah tidak sensitif dan menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia,” kata Faizasyah.

“Kementerian Luar Negeri mengingatkan perwakilan asing untuk dapat menjaga dan menghormati sensitivitas nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia,” tegas dia.

Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengibarkan bendera LGBT dalam rangka melawan homofobia. Pengibaran bendera LGBT bertepatan pada Hari Anti-Homofobia di dunia yang diperingati setiap tanggal 17 Mei.

Dalam unggahan tersebut, Kedubes Inggris menyatakan hak LGBT+ adalah bagian hak asasi manusia. Kerajaan Bersatu (United Kingdom) juga berjanji akan terus mendukung hak tersebut.

“UK bersikap bahwa hak LGBT+ adalah hak asasi manusia yang fundamental. Cinta itu tak ternilai. Semua orang, di mana pun, harusnya bebas untuk mencintai siapa yang mereka cintai dan mengekspresikan diri mereka tanpa takut kekerasan atau diskriminasi. Mereka seharunya tak perlu merasa malu atau merasa bersalah karena menjadi diri mereka sendiri,” tulis postingan @UKinIndonesia.

Continue Reading

Trending