Connect with us

Nasional

Inilah Daftar 10 Provinsi Pemilik UMP Tertinggi Tahun 2022

Published

on

Upah Minimum Provinsi
Upah Minimum Provinsi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,53 atau naik sekitar Rp37.749 dari tahun lalu. UMP Jakarta pada 2021 diketahui sekitar Rp4.416.186,54.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berlaku bagi pekerja atau dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

“Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,53,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (21/11/2021), dikutip dari keterangan resmi Pemprov DKI.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Selain DKI Jakarta, sejumlah provinsi di Indonesia juga telah menetapkan UMP tahun 2022. Ada 27 provinsi yang sudah menetapkan UMP 2022. Empat provinsi di antaranya tidak mengalami kenaikan, adapun sisanya belum mengumumkan besaran UMP yang ditetapkan.

Secara umum, upah minimum pada 2022 mengalami persentase kenaikan rata-rata sebesar 1,09 persen. Angka tersebut diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menggelar konferensi pers tentang Persesmian kebijakan penetapan upah minimum pekerja 2022.

“Setelah kami melakukan simulasi tentunya nanti akan ditetapkan oleh para gubernur simulasi berdasarkan data dari BPS rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen ini rata-rata nasional sekali lagi kita tunggu para gubernur,” papar Ida.

Perlu diketahui, berdasarkan PP 36/2021, data yang digunakan dalam menghitung upah minimum tidak hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Melainkan terdapat komponen kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Penghitungan tersebut pun berdasarkan pada kondisi daerah.

MyCity telah merangkum provinsi dengan UMP tertinggi di tahun 2022.

DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP bagi buruh di ibu kota sebesar Rp4.453.935,53 pada 2022 mendatang. Kalau dibandingkan tahun ini yang Rp4.416.186,54, UMP itu hanya naik Rp37.749.

Anies Baswedan mengatakan kenaikan UMP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Usai penetapan itu, Anies mewajibkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaan mereka masih-masing dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Papua

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan UMP 2022 sebesar Rp3.561.932 per bulan. Angka itu naik Rp45.232 atau meningkat 1,29 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengatakan besaran UMP tersebut ditetapkan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua.

“UMP Provinsi Papua 2022 ditetapkan sebesar Rp3.561.932 per bulan dan mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen,” kata Ridwan

Sulawesi Utara

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan UMP Sulut 2022 tidak naik alias sama dengan UMP 2021, yakni Rp3.310.723.

“UMP Sulut 2022, sama seperti tahun 2021, belum ada kenaikan yaitu sebesar Rp3.310.723,” tegas dia, dikutip dari situs resmi Pemprov Sulut, Rabu (17/11/2021).

Kepulauan Bangka Belitung

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Roesman menyatakan UMP provinsinya untuk 2022 naik 1,08 persen atau Rp34.859 dari semula tahun ini.

Dengan begitu, UMP di daerahnya berubah menjadi Rp3.264.881 pada 2022. Kenaikan tersebut diumumkan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Roesman di Kantor Gubernur.

Sulawesi Selatan

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp3,165 juta. Angkanya naik 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penetapan UMP tersebut kata Andi Sudirman berdasarkan hasil formulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2001.

“Dari hasil kesimpulan dari PP 36 2001, kami menetapkan UMP Rp3.165.876 itu sudah kita peringkat ke-4 nasional tertinggi UMP di Indonesia,” ujar Andi Sudirman.

Daftar Provinsi Pemilik UMP Tertinggi Tahun 2022:

DKI Jakarta Rp4.416.186,548 (naik 3,27 persen dengan syarat)
Papua Rp 3.516.700
Sulawesi Utara Rp 3.310.723
Bangka Belitung Rp 3.230.022
Papua Barat Rp 3.134.600
Nangroe Aceh Darussalam Rp 3.165.030
Sulawesi Selatan Rp3.165.876 (naik 2 persen)
Sumatera Selatan Rp 3.043.111
Kepulauan Riau Rp 3.005.383
Kalimantan Utara Rp 3.000.803

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Buntut Kasus Toilet di SPBU Pertamina Bayar, Erick Thohir Minta Fasilitas Umum BUMN Gratis

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, beberapa waktu lalu menyortoti masalah toilet di SPBU Pertamina yang berbayar. Buntutnya, Erick kini mewajibkan seluruh fasilitas umum BUMN gratis.

Erick Thohir menegaskan hal itu melalui surat edaran yang diteken pada 24 November 2021, dua hari setelah dia menemukan toilet berbayar di SPBU Pertamina.

“Pemberian layanan oleh BUMN yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani bagi masyarakat yang menggunakannya. Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna,” bunyi Surat Edaran yang diteken Erick Thohir.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Dalam surat edaran tersebut Erick juga meminta fasilitas umum dan fasilitas sosial BUMN harus memadai dan terawat dengan baik agar menjadi bagian dari standar kualitas layanan yang dilakukan BUMN.

Dalam sebuah video, Erick Thohir tampak kaget mengunjungi SPBU di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam video tersebut, Erick berbincang dengan penjaga toilet SPBU.

Dia bertanya kepada penjaga toilet SPBU kenapa tidak gratis karena ini adalah fasilitas umum. Penjaga toilet tersebut mengaku tidak tahu karena hanya ditugaskan oleh pengelola SPBU yang merupakan pihak swasta.

Erick pun meminta direksi Pertamina untuk menggratiskan toilet di seluruh jaringan SPBU Pertamina.

“Kepada direksi Pertamina saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Sudah gitu, ada juga toko kelontong. Jadi, masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan,” kata Erick.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary Subholding Commercial And Trading Pertamina Irto Ginting pihaknya akan menggratiskan toilet di SPBU perusahaan. Agar itu bisa terealisasi, pihaknya akan mengingatkan pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan ke masyarakat, termasuk memastikan akses gratis toilet serta memperhatikan kebersihan dan kenyamanannya.

Ia memastikan bahwa toilet merupakan bentuk layanan yang ada di SPBU Pertamina.

Continue Reading

Nasional

Bepergian Wajib Bawa SKM Selama Libur Natal & Tahun Baru

Published

on

Polri
Polri

Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Para pengendara wajib membawa Surat Keluar dan Masuk (SKM) jika ingin bepergian.

Ratusan ribu personel gabungan dari unsur TNI-Polri juga akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan protokol kesehatan selama libur akhir tahun.

“Kami libatkan seluruh Indonesia, sekitar 217 ribu, seluruh Indonesia. TNI juga mempersiapkan personilnya, satpol PP, dan jajaran kesehatan juga mempersiapkan, dan stakeholder terkait lainnya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan pihaknya bakal menggelar Operasi Lilin untuk melakukan pengamanan selama 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021. Sejumlah pembatasan akan dilakukan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menggunakan surat keterangan berpergian untuk mencatat setiap mobilitas masyarakat selama penerapan PPKM Level 3 nantinya. Menurut Dedi, polisi akan berjaga di sejumlah titik perbatasan yang telah ditentukan.

“Polri juga di seluruh-seluruh pintu-pintu tol, dan jalur-jalur akses tertentu perbatasan antar wilayah itu ada pos sebagai cek poin nah di situ nanti juga akan dicek disitu apakah masyarakat yang bepergian memiliki SKM,” jelas Dedi.

Menurut Dedi, langkah itu diambil agar tak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang diakibatkan oleh pergerakan massa dalam jumlah banyak dalam masa liburan.

Selain itu, Pemerintah mengizinkan Umat Kristiani untuk mengikuti kegiatan peribadatan Hari Raya Natal secara berjamaah di Gereja dengan pembatasan jumlah jemaat 50 persen dari total kapasitas gereja.

Polisi akan mulai memberlakukan posko checkpoint di sejumlah titik di Indonesia untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Checkpoint tersebut akan tersebar di beberapa perbatasan wilayah hingga pintu keluar masuk tol.

Pengendara wajib menunjukkan Surat Keluar Masuk (SKM) yang dikeluarkan oleh ketua RT untuk melintas. Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa pihaknya tak menerapkan skema penyekatan untuk membatasi mobilitas masyarakat selama libur Nataru kali ini.

Ia menyebutkan, para pengendara yang tidak dapat menunjukkan SKM melakukan tes cepat Covid-19 Antigen maupun PCR secara gratis di Posko PPKM. Jika positif, pengendara tersebut akan langsung dievakuasi.

Sementara, Dedi menjelaskan bahwa petugas kepolisian akan menempel stiker ke setiap kendaraan yang sudah lolos pengecekan SKM. Stiker, kata dia, akan menjadi tanda bagi pengendara agar dapat diizinkan untuk melintas.

“Kalau misalkan positif akan dievakuasi menuju tempat lain. Kalau misalnya SKM dia ada maka silahkan melanjutkan perjalanan,” tambahnya.

Continue Reading

Nasional

Polisi Bubarkan Paksa Aksi Demonstrasi Pemuda Pancasila

Published

on

Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila

Polisi membubarkan paksa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR-MPR, Kamis (25/11/2021).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi naik ke atas mobil komando pada pukul 16.00 dan memberikan peringatan kepada massa Pemuda Pancasila untuk segera membubarkan diri.

“Saya mohon perhatian, yang saat ini sedang menyampaikan pendapat. Ingat rekan-rekan hak saudara dibatasi oleh kewajiban, kewajiban menaati peraturan yang berlaku,” ujar Hengki.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Hengki mengatakan aparat telah memberikan pelayanan kepada massa untuk menyampaikan pendapatnya. Namun yang terjadi, massa ricuh dan bahkan melukai anggota polisi.

“Tugas kami dari pihak kepolisian adalah menjaga dan melayani rekan-rekan sekalian. Sekaligus sebenernya saat ini adalah menjaga protokol kesehatan–saya terpaksa buka masker biar (terdengar) jelas–tapi kegiatan rekan-rekan sekalian sekarang dinodai oleh ulah rekan-rekan,” kata Hengki.

“Perwira kami, AKBP dikeroyok luka-luka, apakah itu tujuan rekan-rekan datang kemari? Melawan kami, mengeroyok kami yang mengamankan rekan-rekan. Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Perwira menengah. Perwira menengah dikeroyok padahal beliau mengamankan kegiatan ini,” tutur Hengki dengan nada tinggi.

Hengki kemudian meminta massa membubarkan diri. Tidak lama setelah Hengki turun, massa membubarkan diri.

“Saya minta rekan-rekan membubarkan diri kembali ke kediamannya masing-masing,” tutur Hengki.

Continue Reading

Trending