Connect with us

Nasional

Inilah 9 Perawatan Gigi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Published

on

Ilustrasi perawatan gigi

Kesehatan gigi dan mulut penting untuk dijaga. Sebab, mulut merupakan pintu masuk bagi makanan, yang nantinya berguna untuk memenuhi nutrisi tubuh dan otak.

Sayangnya, bagi sebagian orang, biaya untuk melakukan perawatan gigi tidaklah murah. Karena alasan itu, kebanyakan orang memilih untuk mengabaikannya.

Meski perawatan gigi tergolong mahal, Anda tidak perlu khawatir. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa menjadi solusi untuk Anda.

Baca Juga:

  1. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  2. Sejarah Cijantung, Hutan Angker yang Jadi Markas Tentara Elite Kopassus
  3. Jadi Kota Kreatif Gastronomi, Ini Ragam Hal Menarik Soal Salatiga

Lembaga pemerintah ini akan memberikan pelayanan kesehatan, juga membantu masyarakat terkait biaya pengobatan beberapa jenis perawatan gigi dan mulut.

Adapun jenis pelayanan gigi dan mulut yang bisa ditanggung jaminan sosial ini tercantum dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat 1. Berikut rinciannya:

Administrasi pelayanan

Administrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien.

Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis

Pasien bisa melakukan pemeriksaan kondisi gigi, pengobatan gigi seperti apa yang disarankan oleh dokter sesuai dengan kondisi gigi saat ini. Konsultasi kepada dokter gigi pun bisa di-cover dengan BPJS Kesehatan.

Premedikasi

Premedikasi adalah pengobatan awal dengan pemberian obat analgetik dan antibiotik untuk meredakan nyeri dan mengatasi infeksi. Setelah peradangan berangsur membaik, maka dokter gigi bisa melakukan pencabutan atau operasi gigi.

Kegawatdaruratan oro-dental

Kondisi gigi darurat adalah kondisi serius pada gigi, rahang, atau gusi, yang membutuhkan perawatan segera agar kondisinya tidak semakin memburuk dan menyebabkan kerusakan permanen.

Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi)

Gigi sulung atau gigi susu adalah sekumpulan gigi yang tumbuh pertama kali pada anak sebelum nantinya digantikan oleh gigi tetap pada usia dewasa.
Jika gigi tetap/permanen mulai tumbuh, maka gigi sulung perlu dicabut agar tidak terjadi penumpukan gigi yang berisiko memunculkan masalah kesehatan. Nah pencabutan gigi ini juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit

Pencabutan gigi permanen adalah pencabutan pada gigi permanen yang mengalami permasalahan pada fase gigi permanen. Sebelum dilakukan pencabutan gigi, dilakukan injeksi lokal anestesi pada pasien sesuai dengan region gigi permanen yang akan dicabut. Setelah itu dokter melakukan pemisahan gigi dengan bein dan melakukan pencabutan gigi.

Obat pasca ekstraksi

Ekstraksi merupakan suatu tindakan pembedahan yang melibatkan jaringan tulang dan jaringan lunak dari rongga mulut dan merupakan indikasi dari suatu masalah baik pada gigi yang bermasalah atau gigi yang sehat dengan tujuan tertentu. Setelah tindakan ekstraksi gigi, pasien harus diberi pengarahan atau informasi mengenai cara mengonsumsi obat setelah ekstraksi.


Rasa sakit dan sedikit tidak nyaman dapat terjadi setelah anestesi yang diberikan hilang. Untuk mengurangi rasa sakit, obat analgesik harus diberikan dan diminum sebelum rasa tidak nyaman itu muncul. Baca juga: Apakah BPJS Menanggung Biaya Ambulans? Cek Prosedur Layanan Ambulans BPJS

Tumpatan komposit/GIC

Tumpatan komposit atau tambal gigi juga termasuk salah satu pelayanan dan perawatan gigi yang biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tambal gigi adalah metode untuk memperbaiki gigi yang berlubang atau rusak dengan memasukkan bahan tambalan ke bagian gigi yang bolong atau rusak. Metode penambalan dan bahan tambalan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi gigi pasien.

Scaling gigi

Scaling gigi merupakan suatu prosedur pembersihan karang gigi atau plak yang menempel pada gigi. Prosedur ini perlu dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan gigi. Tindakan pelayanan dan perawatan gigi ini dilakukan oleh dokter gigi. Pelayanan kesehatan gigi termasuk pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Anies Pastikan Biaya Pergantian Dokumen Akibat Perubahan Nama Jalan Gratis

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan masyarakat Ibu Kota tak akan dibebani biaya saat mengurus dokumen kependudukan baru akibat perubahan 22 nama jalan.

Anies menyatakan bahwa perubahan dokumen oleh Dinas terkait akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, dokumen lama masih berlaku.

“Adanya perubahan nama-nama jalan di Jakarta yang perubahan ini konsekuensi yang diduga membebani masyarakat, kami ingin tegaskan bahwa semua perubahan itu tidak membebani biaya maupun yang lain,” ujar Anies di Balaikota, Senin (27/6/2022).

Baca Juga:

  1. Roti Djoen, Toko Roti Legendaris Yogya yang Sudah Ada Sejak Tahun 1935
  2. Simak, Sejarah Roti Cinnamon Roll Asal Swedia Menjadi Favorit Dunia
  3. Lezat! 3 Menu Roti dan Telur Ini Mengenyangkan dan Padat Nutrisi

Anies menyatakan perubahan dokumen oleh Dinas terkait akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, dokumen lama masih berlaku.

“Perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan. Jadi misalnya kependudukan ketika mengurus KTP baru, maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru,” tegasnya.

Namun, apabila warga ada yang ingin mengganti dokumen saat ini, warga bisa langsung melakukan perubahan dengan mendatangi kantor Disdukcapil dan gratis.

“Kalau memang ingin langsung diubah bisa langsung mengubahnya. Tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal dan semua perubahan itu tidak memiliki konsekuensi biaya sama sekali,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Gara-Gara Anies Ganti Nama Sejumlah Jalan di DKI, 50 Ribu Warga Jakarta Wajib Bikin e-KTP Baru

Published

on

JL. Bang Pitung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mengubah 22 nama jalan di ibu kota. Hal itu menyebabkan 50 ribu warga DKI Jakarta harus membuat e-KTP baru.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.

“Info dari DKI, untuk KTP elektronik sekitar 50 ribuan [orang],” kata Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/6/2022).

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

Zudan menyampaikan Dukcapil DKI Jakarta akan melayani warga untuk pembuatan e-KTP dengan nama jalan baru.

Dukcapil DKI menggelar program jemput bola. Mereka akan menyambangi para warga yang terdampak kebijakan perubahan nama jalan.

“Sudah mulai jalan hari ini. Tim DKI turun ke RT/RW,” ucap Zudan.

Selain itu, warga DKI juga bisa membuat e-KTP, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak di Kantor Dukcapil setempat. Zudan menyampaikan pihaknya siap melayani pergantian nama jalan pada dokumen kependudukan warga.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama tokoh Betawi.

Continue Reading

Nasional

Mulai dari Jakarta, Surabaya hingga Makassar Ramai-ramai Kecam Holywings

Published

on

By

Holywings

Atas promosi Holywings Indonesia yang memberikan minuman alkohol gratis tiap Kamis bagi mereka yang bernama Muhammad dan Maria, kini membuat tempat itu pun menjadi sorotan publik.

Hal itu pun akhirnya menuai banyak kecaman dari berbagai daerah di Tanah Air, yakni mulai dari Jakarta hingga Makassar dan Surabaya.

Promosi yang diadakan Holywings ini dinilai oleh Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Makassar bahwa melukai umat beragama sehingga perlu meminta maaf atas hal yang terjadi.

Ketua Sapma PP Makassar Husnul Mubarak menuntut Holywings membersihkan masjid dan gereja serta memecat oknum yang membuat kegaduhan tersebut. Hal ini seperti yang ada dalam aksi geruduknya pada Sabtu (25/6/2022).

Baca Juga:

  1. Pemprov DKI Jakarta Layangkan Surat Teguran ke Holywings Imbas Promosi Minuman Alkohol Muhammad
  2. Beli Minyak Goreng Kini Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi
  3. Dukcapil Jaksel Beri Pelayanan Gratis ke Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan di DKI Jakarta

“Maka itu kami merespons hal itu dengan meminta pihak Holywings untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat,” tuturnya.

“Kami menuntut pihak Holywings membersihkan masjid dan gereja di Makassar sebagai bentuk permintaan maafnya dan memecat oknum yang membuat kegaduhan tersebut,” tambah Husnul.

Kemudian, Manajer Operasional Holywings Makassar Suherman pun mengatakan akan melaksanakan tuntutan yang diajukan Sapma PP, sebagai bentuk dari menanggapi aksi itu.

“Saya minta maaf atas kejadian ini. Kami bersedia melaksanakan tuntutan dari Sapma PP Makassar,” ujarnya.

Sementara itu, promo berunsur SARA ini ternyata juga turut dikecam oleh GP Ansor Surabaya. Sehingga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didesak untuk mencabut izin operasional Holywings yang ada di dalam negeri.

Pada Sabtu (25/6/2022) GP Ansor Surabaya Faridz Afif mengatakan bahwa, “Cabut izinnya Holywings seluruh Indonesia. Kami memohon kepada Wali Kota Surabaya untuk mencabut izin Holywings.”

Selain itu, kecaman juga datang dari DKI Jakarta. Di mana Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad menganggap tindakan Holywings tidak elok dan menyebalkan.

Mengutip dari laman CNNIndonesia pada Minggu (26/6/2022) Dadang mengatakan bahwa, “Ya saya kira tidak elok dan menyebalkan. Nama yang menjadi simbol Islam dipakai main-main.”

Tak hanya itu saja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan GP Ansor DKI Jakarta pun juga turut mengecam hal tersebut. Mereka pun ramai-ramai menggelar konvoi ke beberapa outlet Holywings, sebagai bentuk aksi dari promosi yang dinilai telah menyinggung hati umat Islam ini.

Continue Reading

Trending