Connect with us

Nasional

Inilah 21 Penyakit yang Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

Published

on

BPJS Kesehatan

Ada 21 layanan dan penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebagaimana diketahui, BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Di mana, BPJS Kesehatan memberikan sejumlah layanan medis untuk masyarakat. Namun, tidak semua layanan dan penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai asuransi kesehatan wajib bagi warga Indonesia, BPJS Kesehatan memberikan jaminan bagi para pesertanya dalam layanan kesehatan. Peserta yang terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, akan mendapatkan berbagai fasilitas yang bisa digunakan seumur hidup.

Baca Juga:

  1. Sate Susu, Kuliner Khas Bali yang Hanya Muncul Saat Ramadan
  2. Wajib Coba, Inilah 5 Tempat Makan Sate Terenak Seantero Jakarta Pilihan MyCity
  3. Aurra Kharisma Tampil dengan Kostum Bertema ‘Sate Ayam’

Namun ada layanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan memiliki ketentuan mengenai jenis penyakit apa saja yang bisa ditanggung maupun tidak.

Batasan mengenai layanan kesehatan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Aturan layanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan tersebut masih berlaku hingga tahun 2022. Lantas, apa saja jenis layanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan?

  1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
  2. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.
  3. Pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas.
  4. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi.
  5. Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.
  6. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
  7. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
  8. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik.
  9. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
  10. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.
  11. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.
  12. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
  13. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
  14. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
  15. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan dapat dicegah.
  16. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
  17. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
  19. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
  20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Anies Pastikan Biaya Pergantian Dokumen Akibat Perubahan Nama Jalan Gratis

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan masyarakat Ibu Kota tak akan dibebani biaya saat mengurus dokumen kependudukan baru akibat perubahan 22 nama jalan.

Anies menyatakan bahwa perubahan dokumen oleh Dinas terkait akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, dokumen lama masih berlaku.

“Adanya perubahan nama-nama jalan di Jakarta yang perubahan ini konsekuensi yang diduga membebani masyarakat, kami ingin tegaskan bahwa semua perubahan itu tidak membebani biaya maupun yang lain,” ujar Anies di Balaikota, Senin (27/6/2022).

Baca Juga:

  1. Roti Djoen, Toko Roti Legendaris Yogya yang Sudah Ada Sejak Tahun 1935
  2. Simak, Sejarah Roti Cinnamon Roll Asal Swedia Menjadi Favorit Dunia
  3. Lezat! 3 Menu Roti dan Telur Ini Mengenyangkan dan Padat Nutrisi

Anies menyatakan perubahan dokumen oleh Dinas terkait akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, dokumen lama masih berlaku.

“Perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan. Jadi misalnya kependudukan ketika mengurus KTP baru, maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru,” tegasnya.

Namun, apabila warga ada yang ingin mengganti dokumen saat ini, warga bisa langsung melakukan perubahan dengan mendatangi kantor Disdukcapil dan gratis.

“Kalau memang ingin langsung diubah bisa langsung mengubahnya. Tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal dan semua perubahan itu tidak memiliki konsekuensi biaya sama sekali,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Gara-Gara Anies Ganti Nama Sejumlah Jalan di DKI, 50 Ribu Warga Jakarta Wajib Bikin e-KTP Baru

Published

on

JL. Bang Pitung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mengubah 22 nama jalan di ibu kota. Hal itu menyebabkan 50 ribu warga DKI Jakarta harus membuat e-KTP baru.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.

“Info dari DKI, untuk KTP elektronik sekitar 50 ribuan [orang],” kata Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/6/2022).

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

Zudan menyampaikan Dukcapil DKI Jakarta akan melayani warga untuk pembuatan e-KTP dengan nama jalan baru.

Dukcapil DKI menggelar program jemput bola. Mereka akan menyambangi para warga yang terdampak kebijakan perubahan nama jalan.

“Sudah mulai jalan hari ini. Tim DKI turun ke RT/RW,” ucap Zudan.

Selain itu, warga DKI juga bisa membuat e-KTP, Kartu Keluarga, serta Kartu Identitas Anak di Kantor Dukcapil setempat. Zudan menyampaikan pihaknya siap melayani pergantian nama jalan pada dokumen kependudukan warga.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama tokoh Betawi.

Continue Reading

Nasional

Mulai dari Jakarta, Surabaya hingga Makassar Ramai-ramai Kecam Holywings

Published

on

By

Holywings

Atas promosi Holywings Indonesia yang memberikan minuman alkohol gratis tiap Kamis bagi mereka yang bernama Muhammad dan Maria, kini membuat tempat itu pun menjadi sorotan publik.

Hal itu pun akhirnya menuai banyak kecaman dari berbagai daerah di Tanah Air, yakni mulai dari Jakarta hingga Makassar dan Surabaya.

Promosi yang diadakan Holywings ini dinilai oleh Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Makassar bahwa melukai umat beragama sehingga perlu meminta maaf atas hal yang terjadi.

Ketua Sapma PP Makassar Husnul Mubarak menuntut Holywings membersihkan masjid dan gereja serta memecat oknum yang membuat kegaduhan tersebut. Hal ini seperti yang ada dalam aksi geruduknya pada Sabtu (25/6/2022).

Baca Juga:

  1. Pemprov DKI Jakarta Layangkan Surat Teguran ke Holywings Imbas Promosi Minuman Alkohol Muhammad
  2. Beli Minyak Goreng Kini Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi
  3. Dukcapil Jaksel Beri Pelayanan Gratis ke Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan di DKI Jakarta

“Maka itu kami merespons hal itu dengan meminta pihak Holywings untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat,” tuturnya.

“Kami menuntut pihak Holywings membersihkan masjid dan gereja di Makassar sebagai bentuk permintaan maafnya dan memecat oknum yang membuat kegaduhan tersebut,” tambah Husnul.

Kemudian, Manajer Operasional Holywings Makassar Suherman pun mengatakan akan melaksanakan tuntutan yang diajukan Sapma PP, sebagai bentuk dari menanggapi aksi itu.

“Saya minta maaf atas kejadian ini. Kami bersedia melaksanakan tuntutan dari Sapma PP Makassar,” ujarnya.

Sementara itu, promo berunsur SARA ini ternyata juga turut dikecam oleh GP Ansor Surabaya. Sehingga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didesak untuk mencabut izin operasional Holywings yang ada di dalam negeri.

Pada Sabtu (25/6/2022) GP Ansor Surabaya Faridz Afif mengatakan bahwa, “Cabut izinnya Holywings seluruh Indonesia. Kami memohon kepada Wali Kota Surabaya untuk mencabut izin Holywings.”

Selain itu, kecaman juga datang dari DKI Jakarta. Di mana Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad menganggap tindakan Holywings tidak elok dan menyebalkan.

Mengutip dari laman CNNIndonesia pada Minggu (26/6/2022) Dadang mengatakan bahwa, “Ya saya kira tidak elok dan menyebalkan. Nama yang menjadi simbol Islam dipakai main-main.”

Tak hanya itu saja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan GP Ansor DKI Jakarta pun juga turut mengecam hal tersebut. Mereka pun ramai-ramai menggelar konvoi ke beberapa outlet Holywings, sebagai bentuk aksi dari promosi yang dinilai telah menyinggung hati umat Islam ini.

Continue Reading

Trending