Connect with us

Market

Ini Dia Strategi Jitu Anyar OJK untuk Atasi Pinjol Ilegal

Published

on

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki strategi jitu anyar untuk mengatasi masalah terkait maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal. Apa itu?

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Ogi Prastomiyono menyatakan sistem perizinan pinjol akan dsederhanakan dan dibuat dalam satu tahap.

“Terkait dengan yang ilegal juga kita akan tangani bahwa mereka itu kita lakukan upaya untuk mereka apply menjadi peer to peer lending yang legal,” ujarnya, Kamis (21/7/2022).

Baca Juga:

  1. Begini Upaya Pemerintah Atasi PMK pada Hewan Ternak Jelang Idul Adha
  2. 5 Tradisi Unik Idul Adha di Indonesia
  3. 5 Cara Menenangkan Hati yang Gelisah Menurut Islam

“Nantinya perizinan itu satu tahap, kalau dulu itu ada pendaftaran dan juga ada perizinan. Tapi kita satu tahap, tapi prosesnya perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang kita keluarkan,” dia menambahkan.

Di sisi lain, Dean Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan, alasan munculnya berbagai permasalahan mengenai industri jasa keuangan, dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah.

Berdasarkan hasil survei di 2019, tingkat literasi keuangan Indonesia baru 38 persen. Sedangkan, inklusi keuangan telah mencapai 76 persen. Artinya terdapat perbedaan yang sangat besar.

“Kita lihat disini gap-nya sangat besar yang ini menjelaskan kenapa banyak sekali kasus-kasus terjadi di masyarakat kita. Karena masyarakat tingkat inklusinya sudah tinggi tetapi ternyata belum paham secara benar-benar apa produk atau jasa keuangan yang mereka beli, gunakan dan sebagainya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Friderica telah mempersiapkan tiga strategi untuk mengatasi masalah rendahnya literasi masyarakat terkait industri jasa keuangan. Pertama, melakukan program edukasi kepada masyarakat secara masif. Kedua, pengawasan market conduct.

“Ketiga peningkatan perlindungan konsumen itu sendiri baik itu melalui mekanisme pengaduan nasabah yang kita permudah, bagaimana kita memfasilitasi dan sebagainya,” demikian dia.

Market

Resesi Ekonomi AS di Depan Mata, Sri Mulyani Ungkap Dampaknya untuk Indonesia

Published

on

Ilustrasi resesi ekonomi AS

Pertumbuhan ekonomi AS terkontraksi 0,9 persen pada kuartal II 2022. Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) itu makin meningkatkan risiko resesi ekonomi yang akan dialami AS.

Seperti dinukil dari CNN International, Jumat (29/7/2022), kontraksi ini membuat ekonomi negara AS kembali menyusut dua kuartal berturut-turut.

Di sisi lain, bank sentral AS (The Fed) resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Kenaikan suku bunga itu adalah kedua yang berturut-turut dan yang keempat pada tahun ini.

Baca Juga:

  1. Diperiksa Kasus ‘Stupa Jokowi’, Roy Suryo Penuhi Panggilan Polda Metro
  2. Ibu Iriana, Ibu Negara Pertama yang Kunjungi Ukraina
  3. Pesan Menyentuh Sri Mulyani Kepada PNS yang Dapat Gaji ke-13 1 Juni 2022

Kenaikan dilakukan demi mengatasi lonjakan inflasi AS yang beberapa waktu belakangan ini terus melonjak. Tercatat, inflasi AS sempat menyentuh 9,1 persen pada Juni lalu.

Lantas, apa dampak resesi ekonomi AS yang di depan mata ini bagi Indonesia? Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyebut inflasi tinggi di AS, Eropa, dan Inggris akan mengetatkan likuiditas, dan meningkatkan suku bunga.

“Perangnya di Eropa, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Krisis pangan, energi terjadi. Karena Rusia produsen energi yang termasuk terbesar di dunia. Dan Ukraina-Rusia produsen pangan terbesar pangan di dunia, termasuk pupuk,” jelas Sri Mulyani saat memberikan sambutan pada Dies Natalis Ke-7 PKN STAN, Jumat (29/7/2022).

“Maka dalam inflasi yang muncul karena pemulihan ekonomi tidak diikuti supply, ditambah disrupsi perang, dunia tidak baik-baik saja. Inflasi di berbagai negara melonjak tinggi,” dia menambahkan.

“Apa hubungannya dengan kita, kalau kenaikan suku bunga dan likuiditas cukup kencang, maka pelemahan ekonomi global terjadi,” jelas Sri Mulyani.

Dampak pelemahan ekonomi global, kata Sri Mulyani mulai terlihat di Amerika Serikat dan China, yang merupakan mitra dagang Indonesia.

Amerika Serikat (AS) secara definisi telah mengalami resesi. Negeri itu, mencatatkan pertumbuhan negatif dua kali berturut-turut selama dua kuartal dalam tahun yang sama.

Dalam pengumuman terbaru Biro Statistik, produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal II-2022 kontraksi atau negatif 0,9% secara tahunan (year-on-year/yoy). Padahal di kuartal I-2022 yoy, pertumbuhan pun tercatat negatif sebesar 1,6%.

Sementara China yang juga telah merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2022, tercatat menurun ke 0,4% dari pertumbuhan pada kuartal sebelumnya di 2,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga di bawah prediksi pasar di 5,5%.

Continue Reading

Market

Pasar Loyo, 3.765 Koin Kripto Baru Justru Muncul

Published

on

kripto

Pasar kripto telah kehilangan nilainya lebih dari 50 persen pada 2022. Namun, menurut Finbold, jumlah mata uang digital yang muncul terus tumbuh mencapai rekor tertinggi baru. Pada 26 Juni, jumlah cryptocurrency yang dilacak oleh Coinmarketcap melampaui angka 20.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah yang mencapai 20.002.

“Dengan memanfaatkan alat arsip web, Finbold telah menentukan pada 2022, pasar telah menambahkan 3.765 cryptocurrency baru, pertumbuhan sebesar 23 persen,” isi laporan Finbold, dikutip dari situs Finbold, Rabu (29/6/2022).

Di tahun 2022, ada dari banyak token kripto baru yang menarik yang siap diluncurkan di platform kripto terkemuka. Tahun ini tampaknya menjadi tahun untuk cryptocurrency yang berkaitan dengan DAO.

Baca Juga:

  1. Upaya Menjaga Identitas Asli Betawi Melalui Cagar Buah Condet
  2. Asal-usul Senayan, Tempat Adu Ketangkasan Berkuda yang Kini Jadi Jantung Jakarta
  3. Asal-usul Nama Ancol & Awal Mula Berdirinya di Indonesia

Selain itu, ApeCoin yang berasal dari proyek NFT ternama, Bored Ape Yacth Club (BYAC), juga diluncurkan baru-baru ini yang mulai menyita perhatian para investor dan penggemar NFT.

Berdasarkan data dari CoinMarketCap, banyak coin crypto terbaru yang sedang melalui tahapan untuk meluncurkan ICO maupun IDO. Beberapa di antaranya tampaknya diperuntukan sebagai game NFT baru. Namun, seperti halnya semua cryptocurrency dan ICO baru, pengguna harus melakukan riset mendalam sebelum berinvestasi lebih jauh.

Munculnya aset baru juga mempercepat perdebatan regulasi karena otoritas bertujuan untuk melindungi investor. Sejalan dengan itu, pendiri Cardano (ADA), Charles Hoskinson, merekomendasikan sertifikasi mandiri untuk mengatur pasar yang sedang berkembang.

Menurut Hoskinson, pihak berwenang harus mengadopsi model serupa yang digunakan oleh Internal Revenue Service (IRS) AS dalam mengelola cryptocurrency.

Selain itu, kurangnya regulasi saat ini adalah salah satu pendorong penting munculnya cryptocurrency. Misalnya, meluncurkan mata uang kripto ke pasar tidak memerlukan proses regulasi yang panjang mirip dengan pencatatan saham.

Continue Reading

Market

Mega Skandal Kasus BLBI

Published

on

ilustrasi korupsi dan pencucian uang

Heboh dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kembali menyita perhatian publik setelah lebih dari dua puluh tahun kasus ini terpendam. 

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI alias Satgas BLBI, atas perintah Presiden Joko Widodo- hanya memiliki tenggat hingga Desember 2023 untuk memburu 48 obligor dan debitur dana BLBI.

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan skandal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI yang disahkan pada 6 April 2021.

Dalam dua tahun mendatang, Satgas mesti bisa mengeksekusi utang Rp 110,45 triliun dari para obligor tersebut.

Rinciannya, Rp 84,8 triliun diselewengkan dari dana yang disalurkan Bank Indonesia kepada perbankan.

Pada tahap penggunaan rekening 502 (untuk tambahan BLBI dan blank guarantee) yang merupakan rekening pemerintah, diselewengkan Rp 17,76 triliun.

Selanjutnya penyelewengan pada tahap penyuntikan obligasi rekap kepada pihak perbankan sebanyak Rp 431,6 triliun, dan pembayaran bunga Rp 600 triliun.

Inilah yang dalam buku “Bantuan Likuiditas Bank Indonesia” karya Agus Pandoman dihitung sebagai potensi total kerugian negara. Dampaknya, beban utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN setiap tahunnya mencapai Rp 40 triliun, dan Rp 50 triliun harus dilakukan hingga 2021. 

Berawal dari Upaya Penyelamatan

Kasus BLBI lahir dari dampak krisis moneter yang terjadi pada 1998. Bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Tanah Air dari melemahnya rupiah ke level 15.000 per dolar Amerika kala itu.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap greenback secara signifikan menyebabkan aksi penarikan uang berjamaah di bank-bank Tanah Air pada 1997.

Alhasil, tidak butuh waktu lama likuiditas di perbankan Tanah Air ikut terkuras dan berujung pada kredit perbankan macet.

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat menanggung beban bersama lewat skema bantuan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI.

Baca Juga:

  1. Terjunkan 426 Aparat, Satgas BLBI Sita Harta Tommy Soeharto
  2. BW Salahkan Revisi UU KPK di Era Jokowi soal SP3 Kasus BLBI
  3. Mantan Ketua KPK Kecewa SP3 Kasus BLBI: Bukti Tumpul-Tandusnya Keadilan!

Dana Moneter Internasional (IMF) juga meminta Indonesia untuk menyuntikkan dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami krisis

Kemudian, pada Desember 1998, BI mengguyur bantuan kepada 48 bank di Indonesia melalui skema BLBI dengan besaran mencapai Rp 144,53 triliun.

Namun, pada 2000, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebanyak Rp 138,7 triliun dari penyaluran dana BLBI.

Selain itu, hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperlihatkan penyimpangan dana hingga Rp 54,5 triliun oleh 28 bank penerima dana BLBI tersebut.

Berbuntut Aksi Penyelewengan Massal

Kasus semakin memanas pada 2002, saat Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002.

Instruksi tersebut mengenai pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menuntaskan kewajiban maupun yang mangkir dari kewajibannya.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga ditugaskan menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk bank yang membereskan utangnya.

Sedangkan mereka yang belum membayarkan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Ada 12 debitur yang menerima SKL di masa pemerintahan Megawati.

Lahirnya Inpres menyimpan banyak kejanggalan dengan indikasi personal approach oleh para debitor terhadap pemerintahan masa itu.

Para debitor tersebut di antaranya Hendra Liem (Bank Budi Internasional), The Nin King (Bank Danahutama), dan Ibrahim Risjad (Bank RSI).

Lalu ada Sudwikatmono (Bank Surya), Siti Hardijanti Rukmana (Bank Yakin Makmur), Anthony Salim (Bank BCA), Suparno Adijanto (Bank Bumi Raya), dan Mulianto Tanaga dan Hadi Wijaya Tanaga (Bank Indotrade).

Pengusaha selanjutnya ykani Philip S. Widjaja (Bank Mashill), Ganda Eka Handria (Bank Sanho), serta Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia).

Beberapa bankir lain yang terindikasi menyelewengkan dana BLBI pun diburu dan diseret ke meja hijau.

Sejumlah mantan direktur Bank Indonesia seperti Hendro Budiyanto, Paul Soetopo Tjokronegoro, dan Heru Supratomo menjadi terpidana kasus korupsi tersebut.

Sejumlah obligor juga tercatat melarikan diri saat dipidana, seperti Direktur Bank Pelita Agus Anwar dan Alexander.

Ada juga Direktur Bank Indonesia Raya atau Bank Bira, Atang Latif. Selanjutnya, ada juga terpidana seumur hidup untuk kasus penyelewengan dana BLBI. Hukuman tersebut jatuh pada Hendra Rahardja, yang kemudian meninggal ketika melarikan diri ke Australia.

Dia terbukti bersalah dan diketahui melakukan penggelapan dana sebesar Rp 2,65 triliun. Sederet nama dari penerima dana pun diduga bersalah terhadap dugaan penyelewengan BLBI, namun banyak kasus yang akhirnya terhenti lantaran pemberian SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara) oleh pihak berwenang.

Pada September 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ketersediaannya untuk membantu mengusut kembali skandal korupsi tersebut.

Hingga 2013, KPK mulai melakukan penyidikan terhadap proses pemberian SKL pada penerimanya. Pada 2004 pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim berhasil mendapatkan SKL oleh BPPN.

Namun, setelah diusut KPK, terdapat dugaan kerja sama antara Sjamsul dengan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Syafruddin kemudian dijatuhi vonis 13 tahun penjara di pengadilan, karena dianggap merugikan negara dalam upayanya membantu Sjamsul menggelapkan Rp 4,5 triliun.

Syafrudin bersama kuasa hukumnya mengajukan banding pada 2018, namun dia malah mendapat penambahan vonis dua tahun penjara oleh pengadilan.

Hingga 2019, Syafruddin dibebaskan melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasinya.

Sementara itu, Sjamsul dan Istrinya, Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2019. Mereka kabur ke Singapura dan berstatus buron alias masuk ke dalam daftar pencarian orang lantaran tidak mau diajak bekerja sama oleh pihak berwenang.

Namun pada 2021, KPK menghentikan penyidikan kasus Sjamsul dan Itjih dengan menerbitkan SP3. Hal ini menuai kritik terhadap KPK karena berhenti mengusut kasus korupsi sebesar Rp 4,58 triliun itu.

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa keputusan penghentian penyidikan ini justru menggadaikan janji pimpinan KPK terdahulu, untuk membasmi tuntas kerugian keuangan negara dalam kasus penyelewengan dana BLBI tersebut.

KPK dikabarkan menutup penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih dengan alasan kepastian hukum lantaran Syafruddin, sebelumnya telah divonis bebas oleh MA dengan pengajuan kasasi.

Continue Reading

Trending