Connect with us

Nasional

IDI Buka Suara Soal Kritikan Pedas Siti Fadilah Atas Pemecatan Terawan

Published

on

Siti Fadilah

IDI (Ikatan Doketer Indonesia) buka suara soal tanggapan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terkait pemecatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI.

IDi dikritisi oleh Siti Fadilah dikarenakan bukannya membina dokter sekelas Terawan, akan tetapi malah membinasakannya. Perihal ini juga turut ditegaskan oleh Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI, Beni Satria.

Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya tidak sependapat dengan Siti yang mengatakan pemecatan Terawan memiliki potensi dalam mematikan kariernya. Melainkan bagina apa yang dilakukan IDI merupakan bentuk penegakan terhadap kode etik praktik kedokteran.

“Terkait mematikan, tentu kami tidak sependapat dengan itu. Sinergitas antara Ikatan Dokter Indonesia khususnya di dalam menjalankan praktik kedokteran, apakah praktik kedokteran itu sesuai dengan koridor hukum, koridor etik, kemudian juga koridor disiplin, tentu ini hal yang akan sama-sama kita awasi,” ujar Beni.

Baca Juga:

  1. DPR Pekan Depan Panggil IDI Bahas Pemecatan Terawan
  2. IDI Mulai Proses Pemberhentian Mantan Menkes Terawan
  3. Begini Cara Cek Penerima BLT Minyak Goreng

Ia menjelaskan bahwa membina etika bagi setiap anggotanya adalah tugas dan tanggung jawab IDI. Beni pun menyebutkan kode etik itu bukan hanya ada dan berlaku hanya di dalam IDI saja, melainkan juga untuk seluruh organisasi profesi lainnya.

“Organisasi berfungsi agar bagaimana semua organisasi profesi tidak hanya dokter tapi advokat, hakim, semua punya kode etik tersendiri. Ranah kode etik ini lah yang hari ini kami tegakkan berdasarkan beberapa putusan dan ini sudah berlangsung lama sejak 2013,” ucapnya.

Sebelumnya mantan Menteri Kesehatan tersebut menilai seperti membinasakan dokter apa yang telah dilakukan oleh IDI. Baginya jika memang yang bersangkutan melakukan kesalahan alih-alih memecatnya seumur hidup, semestinya lebih baik membina dokter.

“Padahal sebetulnya IDI kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. IDI adalah pembina dokter, memeluk. Kalo dokternya salah diajarin. Kalo dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya IDI itu begitu,” ujarnya mengutip dari kanal Youtube TV One pada Senin (4/4/2022)

Siti khawatir akan memengaruhi produksi vaksin nusantara yang digagas sang Mantan Menkes tersebut atas pemecatan Terawan. Menurutnya, rakyat malah akan kecewa terhadap IDI jika vaksin nusantara tidak jadi diedarkan karena hal ini.

Nasional

Menkominfo: Bangun NU Sama dengan Bangun Indonesia

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, menilai bahwa Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan sumbangsih besar untuk Indonesia sejak zaman penjajahan. Oleh karenanya, dia menilai membangun NU sama dengan membangun Indonesia.

“Membangun NU membangun Indonesia, NU maju Indonesia maju,” kata Johnny pada pembukaan Konferensi Besar NU di Jakarta, Jumat (20/5/2022) malam WIB.

“Kontribusi itu dilakukan sejak zaman perjuangan melawan kolonialisme,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Johnny G Plate juga menyatakan segala pikiran besar, gagasan besar dan jiwa besar di NU tidaklah lain, selain untuk Indonesia yang besar, jaya, plural, satu dan Indonesia yang bhineka tunggal ika.

“Semoga Konferensi (Besar) NU menghasilkan gagasan-gagasan besar, demi kejayaan NU, warga NU dan bangsa Indonesia,” ucap dia.

Johnny menegaskan di Indonesia umat adalah rakyat di bawah tata kelola tokoh-tokoh agama, sementara dibawa ke pemerintahan juga orang yang sama.

“Saya meyakini hal positif dapat tercapai jika antara pemerintah dan organisasi besar keagamaan bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi,” katanya, menegaskan.

Pada momen konferensi besar itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama percepatan transformasi digital.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di sela-sela Konferensi Besar NU.

Continue Reading

Nasional

Digelar Besok, Ini 6 Titik Lokasi Car Free Day di Jakarta

Published

on

Car Free Day

Setelah cukup lama ditiadalan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Car Free Day (CFD). Berikut jadwal dan lokasinya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Dia mengatakan CFD akan digelar mulai Minggu (22/5/2022) secara terbatas di enam titik selama empat jam dari pukul 06.00-10.00 WIB.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas udara Jakarta, maka Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) akan kembali dilaksanakan dengan pola terbatas. pelaksanaan dimulai hari Minggu, 22 Mei 2022, pukul 06.00-10.00 WIB,” kata Syafrin dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Syafron menegaskan CFD selama pandemi Covid-19 akan digelar terbatas hanya untuk kegiatan olahraga. Tidak akan ada kegiatan lain dan juga Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi CFD.

Selain itu, para pengunjung nantinya juga diwajibkan untuk memindai kode QR PeduliLindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 kedua serta tetap menerapkan protokol kesehatan saat memasuki area CFD.

“HBKB terbatas boleh dilakukan hanya untuk kegiatan olahraga. Di lokasi juga akan kami pastikan tidak ada kegiatan partisipan dan pedagang kaki lima,” katanya. “Serta kami imbau untuk tetap membawa masker untuk digunakan saat suasana sangat ramai.”

Inilah 6 Lokasi Car Free Deay Minggu (22/5/2022):

  1. Jalan Jend. Sudirman-Jl MH Thamrin (Patung Arjuna Wijaya s.d. Patung Pemuda Membangun), Jakarta Pusat
  2. Jalan Sisingamangaraja (Patung Pemuda Membangun s.d. CSW), Jakarta Selatan
  3. Jalan Tomang Raya (Simpang Tomang s.d. Business Hotel Tomang), Jakarta Barat
  4. Jalan Danau Sunter Selatan (Simpang Karya Beton s.d. GOR Sunter), Jakarta Utara
  5. Jalan Suryo Pranoto (Simpang Harmoni s.d. Simpang RSUD Tarakan), Jakarta Pusat
  6. Jalan Pemuda (Simpang Arion s.d. Simpang TU-GAS), Jakarta Timur

Continue Reading

Nasional

Beli Minyak Goreng Curah Kini Wajib Pakai KTP

Published

on

Minyak goreng curah

Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar. Kini, Pemerintah mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli minyak curah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai langkah ini bertujuan agar distribusi minyak curah tepat sasaran.

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (20/5/2022).

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Ia menuturkan mekanisme lebih rinci akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Ia memastikan mekanisme penyaluran minyak goreng curah ini akan menjamin ketersediaan pasokan.

“sekali lagi ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di kementerian perindustrian sering disebut dengan sistem Simirah,” katanya.

Sementara untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Ini juga secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

Ia menegaskan pencabutan larangan ekspor yang belum genap satu bulan ini akan diikuti dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Caranya, kembali dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Hal ini, kata Menko Airlangga akan diatur kemudian oleh Kementerian Perdagangan. Diketahui, sebelumnya Kemendag juga pernah menerapkan DMO 20 persen namun dinilai belum efektif.

“Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, Sekali lagi saya tegaskan ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, dengan penerapan aturan domestic market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan Domestic Price Obligation (DPO), yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” dia memungkasi.

Continue Reading

Trending