Connect with us

Nasional

Hibah Akidi Tio Rp2 Triliun Hanya Pepesan Kosong, Ahli waris Jadi Tersangka

Published

on

Heryanti

Heryanti, anak Almarhum Akidi Tio, sebelumnya sempat berjanji memberikan sumbangan sebesar Rp2 Triliun untuk penanganan Covid-19.

Namun ternyata hal itu hanya angan-angan belaka. Anak bungsu Almarhum Akidi Tio, Heryanti, di emput langsung Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro ke Malpoda Sumsel, Senin (2/8/2021).

Saat ini, Heryanti menjalani pemeriksaan di ruang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Dia ditemani Prof Hardi Darmawan.

Baca Juga :

  1. Sejarah Baru Badminton Indonesia, Tim Ganda Putri Taklukkan China & Sabet Medali Emas Olimpiade
  2. Anthony Ginting Gagal Raih Medali Emas untuk Indonesia
  3. Beri Ucapan Selamat untuk Greysia Polii & Apriyani Rahayu, Jokowi: Ini Kado Ultah Kemerdekaan RI

Kepada awak jurnalis Prof Hardi mengatakan tidak tahu apakah uang dua triliun yang akan disumbangkan itu benar ada atau tidak ada. Menurut Prof Hardi, Heryanti hanya mengatakan kepadanya bahwa uangnya ada.

Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro menegaskan uang sumbangan Rp2 triliun tersebut tidak ada. Ia juga mendesak Prof Hardi untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sudah membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat.

“Dengan kondisi seperti ini Heryanti akan jadi tersangka, apakah bapak mau mengecam atau mendukung tindakan Heryanti itu,” tanya Ratno.

Peristiwa serupa pernah terjadi ketika Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar mengklaim bahwa ada harta karun besar yang bisa dipakai untuk melunasi seluruh utang negara.

Harta tersebut berupa emas batangan yang merupakan sisa peninggalan Kerajaan Pajajaran, tersimpan di bawah Prasasti Batutulis, Bogor.

Rasa kagum mencuat seketika. Harapan dan optimisme pun kian berkecambah. Namun hal itu langsung dibantah oleh Menko Kesra saat itu, Jusuf Kalla. Dia meminta Said Agil datang menemuinya. Kementrian Agama memang di bawah koordinasinya

“Tahu tidak, berapa utang luar negeri Indonesia?” begitu pertanyaan Jusuf Kalla ke Menteri Agama. Menteri Agama pun tak bisa menjawab.

Jusuf Kalla lalu memberi hitungan dengan enteng bahwa jumlah utang luar negeri saat itu, awal tahun 2000, kurang lebih Rp1500 triliun.

Harga emas setiap gram kala itu adalah Rp250 ribu per gram. Maka, untuk melunasi utang pemerintah, Indonesia butuh sekitar 6 ribu ton emas batangan.

Bila emas batangan tersebut diangkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan asumsi, panjang truk adalah 5 meter, Indonesia butuh jejeran truk sepanjang 5 km.

“Itu artinya, truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundara Hotel Indonesia. Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di Batutulis?” tanya Jusuf Kalla kepada Menteri Agama Said Agil.

Nasional

Anies: UMP 2022 Tak Cocok Diterapkan di DKI Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Di depan buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021), menyebut formulasi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tak cocok diterapkan di Ibu Kota.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” katanya.

terkait hal itu, Anies bakal mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu untuk meminta peninjauan kembali formula UMP 2022 agar dapat memberikan rasa keadilan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Anies menegaskan upaya ini agar ada keadilan yang baik untuk buruh dan pengusaha.

“Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan tidak menampik bahwa saat ini sejumlah sektor ekonomi belum mengalami pemulihan yang signifikan.

“Jadi ada situasi dimana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan betul ya?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan kalau dirinya saat ini tengah memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang.

“Dan itu sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Varian Omicron Hantui Dunia, Luhut: Jangan Takut, Belum Masuk Indonesia

Published

on

By

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

Dunia saat ini dihantui dengan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan varian itu belum masuk ke Indonesia dan Pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi.

Dia menegaskan, virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

“Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini,” katanya.

Baca juga:

  1. Indomaret Jadi Raja, Ini Daftar Ritel Pemilik Gerai Terbanyak di Indonesia
  2. WHO Soroti Kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Ada Apa?
  3. Pandemi Covid-19, Konsumsi Rokok di Indonesia Justru Meningkat

Luhut mengungkapkan, Pemerintah sudah mengumumkan beberapa kebijakan penting untuk mencegah Omricon masuk ke Indonesia. Kebijakan itu adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB,” kata Luhut.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Janji Segera Revisi Undang-Undang Ciptaker Sesuai Putusan MK

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berjanji segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MK.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Jokowi menjamin kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi serta berusaha usai putusan MK

Dia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi menyebut UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin investasi yang telah dan sedang diproses tak terpengaruh putusan tersebut. Ia meminta para investor dan pelaku usaha agar tidak khawatir atas putusan itu.

Continue Reading

Trending