Connect with us

KupasHukum

Hendra Kurniawan Benarkan Periksa Langsung Ismail Bolong

Published

on

Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020/Dok. PN Jaksel

Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020/Dok. PN Jaksel

mycity.co.id –Setelah eks Kadiv Propam Polri bicara tentang kasus Ismail Bolong , kini eks Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan yang mengungkap soal kebenaran pemeriksaan pengusaha tambang itu.

Sambil tersenyum, Hendra membenarkan dirinya memeriksa langsung Ismail Bolong. Ia pun meminta awak media agar menanyakan langsung kepada pejabat yang berwenang.

Hendra juga membenarkan pemeriksaan itu menyeret nama perwira tinggi Polri.

“Betul, iya betul,” kata Hendra Kurniawan sebelum mengikuti sidang obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022).

Dalam dokumen Laporan Hasil Penyelidikan R/ND-137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 kepada Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, menyatakan adanya pembiaran terhadap aktivitas tambang batu bara ilegal oleh Polda Kalimantan Timur.

Selain Ismail Bolong, terdapat pula 15 orang lainnya yang disebut sebagai pemilik tambang batu bara ilegal. Selain itu, terdapat dua orang yang disebut sebagai penerima hasil tambang ilegal itu dan memiliki kedekatan dengan Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltim.

Laporan menyebutkan para penambang batu bara ilegal itu memberikan “uang koordinasi” kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020.

Para pejabat di Polda Kaltim itu disebut sempat menerima uang koordinasi dari Ismail Bolong cs yang besarannya bervariasi antara Rp 30 ribu sampai Rp 80 ribu per metrik ton.

Selama Oktober hingga Desember 2021, menurut laporan tersebut, mereka diduga menerima uang dengan kisaran Rp 600 juta hingga Rp 5 miliar.

Sebelumnya, Ferdy Sambo telah membenarkan surat penyelidikan yang mengusut dugaan suap tambang batu bara yang diungkap Ismail Bolong dalam video yang viral beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ferdy Sambo setelah skors sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 22 November 2022.

“Ya sudah benar itu suratnya (surat penyelidikan Divisi Propam Polri),” tandas Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo meminta agar langsung menanyakan ke pejabat yang berwenang karena ia telah mengeluarkan surat penyelidikan kasus setoran tambang ilegal Ismail Bolong cs.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal Ismail Bolong kepada pejabat di Bareskrim Polri.

“Tim khusus dari internal dan eksternal Kompolnas dengan diketuai langsung oleh Kapolri adalah paling tepat,” tukas Sugeng kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Sugeng juga menyarankan tim khusus ini harus dipimpin langsung oleh Kapolri Sigit. Selain itu, tim khusus juga perlu memasukkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

KupasHukum

Polemik KUHP Baru, Jerman Punya Niat Tarik Akademisi dari Indonesia

Published

on

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

mycity.co.id Bukan hanya Amerika Serikat dan Australia, kini Jerman juga ikut dalam polemik Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Wakil ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mendapat informasi bahwa Jerman akan menarik akedemisinya di Indonesia.

“Saya kemarin juga menerima delegasi dari parlemen Jerman yang juga menyatakan mungkin akan menarik mahasiswa mereka ataupun wisatawan mereka, akademisi, yang bekerja di Indonesia untuk negara lain,” ujar Dede kepada wartawan, Kamis (12/8/2022).

Dede mengatakan, dirinya menerima kunjungan ketua parlemen pendidikan Jerman dua hari yang lalu. Dia menyebutkan permasalahan polemik ini belum masifnya sosialisasi KUHP.

“Itu kan hak mereka (menarik akademisi), cuma kan ini karena belum tersosialisasikan dengan baik. Inilah tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi karena ada delik aduan tadi,” tutur Dede.

Untuk diketahui, beberapa pasal KUHP yang saat ini menjadi polemik negara luar dan sorotan publik. Salah satunya terkait pasangan kumpul kebo dan zina.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru.

Continue Reading

KupasHukum

Desak Ferdy Sambo Buktikan Tuduhan Suap Ismail Bolong ke Petinggi Polri, Pengacara: Kalau Prank Gimana?

Published

on

Ismail Bolong/Youtube

Ismail Bolong/Youtube

mycity.co.id Kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing, mendesak Ferdy Sambo membuktikan ucapannya soal tuduhan kliennya menyuap pejabat utama Polri, termasuk Kapolda Kalimantan Timur dan Kabareskrim, dalam kasus dugaan setoran hasil tambang batu bara ilegal.

Ia mengatakan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri, yang beredar dan telah dikonfirmasi Ferdy Sambo, harus dibuktikan secara langsung oleh Ferdy Sambo. Ia pun mendesak Ferdy Sambo membuktikan kliennya pernah diperiksa Propam Polri.

Johannes juga menyerahkan ke publik agar menilai bagaimana saat Sambo diperiksa di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Menurutnya, publik bisa menilai mana yang benar dan bohong.

“Jadi kalau Ferdy Sambo yang bicara berarti harus Ferdy Sambo yang membuktikan kan. Kalau kita lawyer ini, siapa dia yang mendalilkan harus dia membuktikan, terus nanti dia kalau bohong bagaimana? kalau dia prank bagaimana?,” kata Johannes kepada awak media, Jumat (9/12/2022).

Ia mengatakan kliennya ditahan dan ditersangkakan dengan tiga pasal Undang-Undang Minerba, yakni Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 161. Johannes menjelaskan pada Pasal 158 terkait soal perizinan tambang dan distribusi pertambangan.

Ia pun menegaskan Ismail Bolong murni ditahan karena ilegal mining, dan tidak ada pemberian suap kepada petinggi Polri.

“Jadi kalau tadi rumor-rumor yang tadi itu saya jawab secara rumor-rumor lah. Kami kan penasihat hukum, harus membawa bukti. Kalau katanya-katanya terus, bagaimana cara membuktikan itu kalau katanya,” tutur Johannes.

Kasus tambang ilegal Ismail Bolong mencuri perhatian publik pada awal November lalu saat video pengakuannya tersebar luas. Dalam video tersebut, Ismail mengaku mengalirkan dana tambang ilegal ke sejumlah perwira Polri. Diantaranya adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Setelah video itu tersebar luas, Ismail balik membantah. Dia menyatakan video itu dibuat pada Februari 2022 saat diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Dia mengaku dibawa ke sebuah hotel dan diminta membacakan pernyataan tertulis yang telah disiapkan oleh seorang perwira Polri.

Setelah video itu tersebar, muncul pula laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Divisi Propam Polri. Satu laporan ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Hendra Kurniawan, sementara satu laporan lainnya ditandatangani oleh mantan Kepala Div Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Keduanya kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Dalam laporan itu juga dijelaskan secara rinci aliran dana Ismail Bolong ke para perwira Polri. Nilainya mencapai puluhan miliar. Sambo dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah memiliki bukti yang cukup adanya aliran dana dan pembiaran aktivitas tambang ilegal oleh Ismail Bolong tersebut.

Hendra dan Sambo membenarkan dokumen tersebut. Namun, mereka tak mau berbicara soal tindak lanjut penyelidikan tersebut.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membantah menerima aliran dana dari Ismail Bolong. Agus justru balik menyerang Hendra dan Ferdy Sambo dengan mencurigai keduanya sebagai penerima aliran dana itu. Agus mempertanyakan kenapa Hendra dan Sambo tak segera menangkap Ismail.

Continue Reading

KupasHukum

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Published

on

Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin/Dok. MA

Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin/Dok. MA

mycity.co.idKetua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pihaknya menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh. Namun, ia berharap asas praduga tak bersalah tetap diterapkan kepada Gazalba Saleh.

Hal tersebut disampaikan oleh Syarifuddin pada Jum’at 9 Desember saat perayaan Hari Anti Korupsi Dunia yang diinisiasi oleh KPK. Syarifuddin berkata MA menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga antirasuah tersebut penindakan kasus Gazalba Saleh.

“Sepenuhnya kita serahkan tindakan hukum apa yang akan dilakukan KPK,” ujar Syarifuddin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Jumat (9/12/2022).

Tanggapi soal praperadilan Gazalba
Syarifuddin juga menanggapi upaya praperadilan yang diajukan oleh Gazalba Saleh terhadap kasusnya tersebut. Ia mempersilakan Gazalba untuk menggunakan haknya tersebut.

“Itu kan hak masing-masing, silakan saja. Saya tidak mau mengomentari. Orang yang keberatan kan ada jalur hukumnya,” ujarnya.

Pada Kamis (8/12/2022), KPK secara resmi melakukan penangkapan terhadap Gazalba Saleh. Ia diduga telah menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pengumuman penangkapan Gazalba disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

“Tersangka GS akan ditahan pada periode 8 Desember hingga 27 Desember 2022. Ia akan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” tukas Johanis dalam konferensi pers KPK.

Johanis menambahkan KPK berharap pengajuan praperadilan Gazalba Saleh ditolak pengadilan. Namun, ia menambahkan, KPK tidak akan mempermasalahkan pengajuan praperadilan tersebut.

“Kami sudah mempersiapkan upaya semaksimal mungkin sehingga celah-celah melakukan praperadilan itu tertutup,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending