Connect with us

Polhukam

Hati-Hati! STNK Mati Dapat Terdeteksi Tilang Elektronik

Published

on

Polri ke depan akan mengandalkan sistem tilang elektronik atau disebut sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah memberlakukan ETLE di wilayah DKI Jakarta.

ETLE sendiri merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera/alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Sistem itu dapat menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis.

“Melalui ETLE tidak ada interaksi langsung/tidak ada kontak fisik antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era ‘new normal’,” kata Kasi STNK Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Ardila Amry dalam FGD “Belajar dari Pandemi: Tranformasi Digital untuk Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBNKB” yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta secara virtual.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

Menurut Ardila, rekaman kamera tilang elektronik juga bisa digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang dapat dideteksi otomatis oleh alat bantu ETLE. Salah satunya adalah pelanggaran STNK yang mati atau belum diperpanjang.

Berikut pelanggaran yang bisa terdeteksi tilang elektronik seperti tertera dalam pemaparan Kompol Ardila,

  1. Pelanggaran traffic light (menerobos lampu merah)
  2. Pelanggaran marka jalan (garis stop)
  3. Pelanggaran ganjil genap
  4. Tidak mengenakan sabuk keselamatan
  5. Menggunakan ponsel saat berkendara
  6. Pelanggaran batas kecepatan
  7. Pelanggaran melawan arus
  8. Pelanggaran tidak menggunakan helm
  9. Pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan/jalur tertentu (busway/fly over)
  10. Pelanggaran keabsahan STNK/belum melakukan perpanjangan STNK.

“Di mana pelanggaran keabsahan STNK atau belum melakukan perpanjangan STNK juga bisa terlihat melalui pelat nomornya,” kata Ardila.

Advertisement

Polhukam

Sandiaga Uno Gugat Indosat, Ada Apa?

Published

on

Sandiaga Uno
Sandiaga Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, melayangkan gugatan kepada PT Grahalintas Properti, PT Indosat Tbk, dan PT Sisindosat Lintasbuana pada 13 Desember 2021.

Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 779/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang didaftarkan pada 13 Desember 2021.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Grahalintas Properti menjadi tergugat utama. Adapun, Indosat dan Sisindosat menjadi pihak yang ikut tergugat.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Gugatan ini terkait dengan perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, ada tiga permintaan Sandiaga kepada PN Jakarta Pusat

Pertama, Sandiaga meminta PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, meminta PN Jakarta Pusat menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, Sandiaga meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2010 nomor 105C/HP/XVI/2011 pada 20 Mei 2011 dan laporan BPK periode 2014 nomor 133C/HP/XVI/05/2015 pada 22 Mei 2015.

Ia juga meminta PN Jakarta Pusat mengatakan sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat terhadap hasil pemeriksaan BPK periode 2018 Nomor 94B/HP/XVI/05/2019 pada 17 Mei 2019 serta surat menteri keuangan nomor S-489/MK.6/2013, tanggal 25 Oktober 2013.

Continue Reading

Polhukam

Kapal Perang Rusia Mendadak Masuk ke Perairan Indonesia, Ada Apa?

Published

on

kapal perang Rusia
kapal perang Rusia

Angkatan Laut Rusia berencana menggelar latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Rencananya, latihan tersebut berlangsung pada 1-3 Desember 2021.

Ini menjadi kali pertama Angkatan Laut Rusia menggelar latihan bersama dengan negara ASEAN. Dalam keterangan Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Alexander Ivanov, latihan itu akan diadakan di wilayah perairan utara pulau Sumatera.

“Kapal anti kapal-selam besar, Admiral Panteleyev, akan menghadiri latihan itu dari sisi Rusia,” ujarnya kepada Sputnik dikutip Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Latihan ini sendiri diadakan untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara ASEAN dan Rusia. Ide mengenai latihan ini sebenarnya telah dibahas dalam pertemuan Rusia-ASEAN pada 28 Oktober lalu.

Dalam pertemuan itu, dibahas juga beberapa proyek kerjasama strategis antara kedua pihak. Ivanov menambahkan bahwa latihan ini akan langsung diresmikan oleh Menhan RI Prabowo Subianto di atas kapal Admiral Panteleyev.

“Latihan ini bertujuan untuk melatih AL Rusia dan AL ASEAN dalam bekerjasama menciptakan keamanan maritim bagi lalu lintas komersial,” tambahnya.

Rusia sendiri diketahui telah berhubungan erat dengan ASEAN semenjak 1996. Pada 2016 lalu, hubungan antar kedua pihak dinaikkan ke status kerjasama strategis. Ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi dan rencana aksi bersama di Sochi.

Admiral Pateleyev sendiri bukan kapal perang biasa. Armada tempur buatan tahun 1987 itu memiliki beberapa kemampuan pengangkutan amunisi tempur.

Amunisi yang dikandung kapal itu adalah tabung peluncur SS-N-14. Dibantu radar bawah laut, SS-N-14 mampu diluncurkan secara vertikal dengan jarak 55 kilometer serta kecepatan jelajah 0.9 Mach.

Untuk kedalaman, kapal itu mampu untuk melumpuhkan sasaran yang berada hingga 500 meter di bawah permukaan laut.

Continue Reading

Polhukam

MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional, Ini Tanggapan Pemerintah

Published

on

UU Ciptaker
UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (25/11/2021),memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang digagas Pemerintah dan DPR inkonstitusional.

Hal ini ditegaskan Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan putusannya.MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Terkait putusan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menghargai putusan MK dan akan mengikuti segala putusan yang disampaikan.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud,” ujarnya dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan UU sesuai dengan rekomendasi MK saat putusan ini. Sehingga Airlangga berharap dalam pelaksanaannya nanti lebih baik.

“Putusan MK telah menyatakan UU ciptaker masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yaitu perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata dia.

UU Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020.

UU ini sendiri sempat menuai protes luas di seluruh Indonesia. UU itu diklaim telah merusak hak-hak pekerja dan mengabaikan aspek-aspek perlindungan lingkungan, terutama dari pihak serikat buruh.

Continue Reading

Trending