NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Hari Antikorupsi Sedunia 2022: Korupsi Budaya Indonesia? - mycity.co.id
Connect with us

Nasional

Hari Antikorupsi Sedunia 2022: Korupsi Budaya Indonesia?

Published

on

Korupsi diduga sudah menjadi budaya di Indonesia. (Lampung Post)
Korupsi diduga sudah menjadi budaya di Indonesia. (Lampung Post)

mycity.co.id – Korupsi merupakan budaya bangsa Indonesia. Ungkapan tersebut sering kita dengar, dan bahkan secara tidak sadar, kita sering membenarkan ungkapan tersebut. Ungkapan tersebut tentu lahir bukan tanpa sebab.

Apakah korupsi telah menjadi budaya? Jawabannya pasti akan bervariasi tergantung apa yang dimaksud dengan budaya. Serta, kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat.

Mengutip Moh Hatta yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi. Namun, bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi?

Masalahnya jelas jadi rumit oleh karena itu penyebutan tersebut. Jadi, perlu dilakukan hati-hati atau harus dengan referensi pemaknaan budaya yang spesifik dengan selalu memperhatikan continuity and change.

Dalam periode awal pada setiap daerah/bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial (August Comte). Dari mulai fase teologis, metafisik dan positif.

Budaya Korupsi di Indonesia

Budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan dalam fase animisme (teologi, metafisik). Tujuannya mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan atau merusak kehidupan masyarakat.

Pemberian sesajen menjadi salah satu instrumen penting untuk menenangkan dan memperkuat posisi kehidupan manusia. Dengan sesajen diharapkan penguasa supranatural dapat melindungi kehidupan mereka.

Sedangkan korupsi jelas secara nyata merupakan perbuatan busuk dan tidak bersandar pada budi maupun akal yang baik. Oleh karena itu korupsi bukanlah merupakan budaya.

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan bangsa dan negara. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Mahfud MD, salah satu ahli hukum di negeri ini, korupsi bukan merupakan budaya bangsa Indonesia dengan menyebutkan tiga alasan. Pertama, yang namanya budaya pasti selalu berkaitan dengan kebaikan budi.

Budaya adalah hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang tentu melahirkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Apalagi kita sudah mengklaim sendiri sebagai bangsa yang mempunyai budaya adiluhung (unggul), dan ini diamini pula oleh bangsa lain. Bahkan dalam tiga azimat revolusi yang dikemukakan oleh Bung Karno, bangsa Indonesia harus berkepribadian sesuai dengan budaya bangsa.

Apa iya, Bung Karno akan menyuruh Bangsa Indonesia berkepribadian korupsi? Tentu saja tidak bukan?

Yang kedua, apabila kita beranggapan dan percaya bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya. Kita adalah bangsa yang pesimis dan takluk terhadap korupsi.

Berarti sama saja kita menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan amat sulit diberantas. Sebab yang namanya budaya itu sudah dihayati sebagai kebiasaan hidup yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Sehingga, sulit dihentikan juga sampai berabad-abad ke depannya. Dengan sikap “lemah” seperti itu bagaimana mungkin kita akan memerangi korupsi?

Yang ketiga, perjalanan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan kenyataan menunjukkan korupsi bisa diatasi atau diminimalisasikan melalui konfigurasi dan kebijakan-kebijakan politik.

Pada awal kemerdekaan sampai menjelang tahun 1950-an, negara kita relatif bisa memerangi korupsi. Pada era itu, korupsi besar bisa dihitung dengan jari dan tetap mudah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada menteri-menteri diajukan ke pengadilan dan dihukum karena tindak pidana korupsi (seperti Menteri Agama dan Menteri Kehakiman).

Korupsi tidak hanya terjadi di lapisan “atas” negeri ini. Tidak hanya para pejabat, tidak hanya para ASN, pun tidak sesempit yang telah muncul diberitakan di media-media.

Korupsi jauh lebih luas dari itu semua. Ini juga telah mewabah di seluruh lapisan masyarakat kita. Korupsi bukanlah budaya bangsa kita.

Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa korupsi merupakan wabah penyakit yang menjangkiti seluruh lapisan bangsa ini.

Nasional

Jokowi: Jangan Cuma Ngomong Kemerdekaan Pers

Published

on

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

Presiden Jokowi/Biro Pers Istana

mycity.co.id Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi catatan kepada Dewan Pers agar tak sekedar bicara mengenai kebebasan pers.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para anggota Dewan Pers saat diterimanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Dewan Pers untuk menekankan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat.

“Catatan yang saya kira perlu di-highlight oleh teman-teman media bahwa Bapak Presiden mengatakan, ‘Jangan cuma ngomong kebebasan pers, tetapi pers yang bertanggung jawab,’,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menceritakan apa yang disampaikan Jokowi usai pertemuan tersebut.

Ninik sepakat dengan pernyataan Jokowi itu. Menurutnya tanggung jawab memang beriringan dengan kebebasan pers.

Dia menjelaskan pers perlu terus taat kepasa kode etik yang ada. Selain itu, pers perlu mengingat kembali tugas-tugas mereka di dalam masyarakat.

“Kan pers itu harus memberi pendidikan kepada publik, kontrol sosial, memberikan informasi,” ujar eks Anggota Ombudsman RI tersebut.

Pada kesempatan itu, Ninik juga menjelaskan mengenai 690 pengaduan masyarakat tentang media selama 2022. Menurutnya, angka itu mengandung dua makna.

“Itu menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Kedua, bisa jadi nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman,” ujar perempuan yang terpilih jadi Ketua Dewan Pers menggantikan almarhum cendekiawan muslim Azyumardi Azra tersebut.

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444H pada 23 Maret 2023

Published

on

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Foto: Muhammadiyah

mycity.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1444 H. Hal ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti membacakan Maklumat PP Muhammadiyah yang menetapkan awal 1 Ramadhan 1444H jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023.

“Umur bulan Syakban 1444 H adalah 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 M. Jadi mulai tarawih, Rabu malam,” ungkap Sayuti dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (6/2/2023).

Dia mengatakan, terkait Syawal 1444 H yang merupakan Idul Fitri, Sayuti mengatakan pada Kamis Legi 29 Ramadan 1444 H bertepatan dengan 20 April 2023 M, ijtimak jelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB.

Sayuti menjelaskan bahwa tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta +01° 47 58″ dengan demokrasi hilal sudah wujud. DIi seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan sudah berada di atas ufuk.

“Tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M,” kata dia.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga menetapkan bulan Zulhijah 1444 Hijriah. Dimana 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023 M.

Hari Arafah (9 Zulhijah) ditetapkan jatuh pada Selasa Wage, 27 Juni 2023 dan Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 mendatang.
Berdasarkan hasil hisab tersebut maka PP Muhammadiyah menetapkan:

1 Ramadan 1444H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat pahing 21 April 2023 M, dan 1 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Senin 19 Juni 2023 M.

Untuk Hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023M dam Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1444H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 M.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ungkap dia.

Continue Reading

Nasional

Komisi II DPR RI: Tahapan Telah Dimulai sejak 14 Juni 2022

Published

on

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

Ilustrasi Kotak Suara/mycity.co.id/Adli

mycity.co.id Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pasti terlaksana sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan bersama. DPR dan pemerintah berkomitmen mewujudkan pesta demokrasi sekaligus menepis kabar burung soal penundaan Pemilu di kalangan publik.

Melalui konfirmasi dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Pemilu setahun mendatang itu dipastikan takkan delay apalagi batal. Guspardi juga membantah isu ini datang dari tubuh pemerintahan.

“Saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,” ujarnya dalam siaran pers, di Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Guspardi Gaus lebih lanjut menjelaskan, konstitusi tidak menghimpun konsep penundaan Pemilu. Hal ini lantaran jika Pemilu ditunda, maka langkah tersebut sama saja mencederai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menekankan kembali bahwa seluruh fraksi di Komisi II tidak punya keinginan untuk menunda Pemilu 2024, yang jelas-jelas bertolakbelakang dengan UUD 1945.

“Anggaran Pemilu sudah kami sepakati, regulasi sudah kami setujui, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga sudah kami jalankan. Sementara, tahapan pemilu juga telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu,” ujarnya.

Guspardi menambahkan, bukan hanya Komisi II DPR RI, melainkan semua partai di institusi DPR punya cita dan komitmen yang sama. Pemilu, kata dia, bagaimanapun harus digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sebelumnya, selaras dengan pernyataan Komisi II DPR RI, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa Pemilu 2024 pasti akan terlaksana. Persiapan dan langkah-langkah awal bahkan sudah mulai dilaksanakan.

Kepastian ini dia tegaskan mengingat masih banyaknya desas-desus aneh menyangkut keberlangsungan agenda nasional tersebut. Terutama terkait 3 periode Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Namun, ia menambahkan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas hal-ihwal di luar kepastian gelaran pemilu setahun mendatang.

“Jadi, saya katakan, saya jamin, pemilu itu tahun 2024 jadi. Kalau di luar itu, saya tidak tahu. Itu urusan politik,” ucapnya, Selasa, 31 Januari 2023.

Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang telah memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

“Presiden memastikan Pemilu 2024 berjalan dan dia sudah memanggil KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan sebagainya. Kalau dari sudut Pemerintah, Presiden firm (pastikan) ada Pemilu 2024,” kata Mahfud usai audiensi bersama MPR for Papua di Jakarta.

Mahfud mengaku dirinya diikutsertakan dalam rapat terbatas membahas Pemilu yang digagas oleh presiden. Selain Menko Polhukam, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Continue Reading
Advertisement

Trending