Connect with us

Energi

Giliran AS Jadi Korban Krisis Energi Dunia

Published

on

Krisis bahan bakar AS

Krisis energi saat ini melanda dunia. Tak hanya Eropa, Amerika Serikat (AS) juga terkena imbasnya. Defisit gas alam membuat harga bahan bakar melonjak pesat.

Seperti dilansir dari Reuters, Jumat (15/10/2021), Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menyatakan anyak perusahaan disebut akan menaikkan harga gas hingga 30% menjadi US$ 746 (Rp 10,6 juta) untuk periode Oktober-Maret dibanding bulan yang sama di tahun 2020 lalu, yang masih berada dalam kisaran US$ 573 (Rp 8,15 juta).

“Karena kami telah bergerak melampaui apa yang kami harapkan sebagai bagian terdalam dari kemerosotan ekonomi terkait pandemi dan saat ini pertumbuhan permintaan energi umumnya melampaui pertumbuhan pasokan,” kata Pejabat Administrator EIA Steve Nalley.

Baca Juga:

  1. NATO Pecat Setengah Diplomat Rusia
  2. Israel Akan Bangun 10 Ribu Unit Rumah di Yerusalem Timur
  3. Pemerintah India Berikan Santunan Rp9,5 Juta untuk Korban Meninggal Akibat Covid-19

Kejadian ini membuat banyak pengusaha utilitas di negara itu mulai mencari cara untuk menutupi defisit ini. Perusahaan gas alam terbesar AS, EQT Corp, mengatakan bahwa negeri Paman Sam harus mengeksplorasi potensi gas serpih atau shale gas yang ada di negara itu.

Shale gas sendiri merupakan gas alam yang terperangkap di formasi batu serpih. Industri meminta lebih banyak infrastruktur untuk ini.

“Solusinya sangat sederhana: lepaskan shale gas Amerika,” kata CEO EQT Corp, Toby Rice, kepada Bloomberg.

“Yang kami butuhkan adalah akses ke lebih banyak infrastruktur pipa dan lebih banyak fasilitas LNG.”

Selain memaksa pemerintah untuk mengeksplorasi gas serpih, beberapa penyedia layanan utilitas telah beralih ke batu bara. Diperkirakan Negeri Paman Sam akan mengalami kenaikan konsumsi bahan bakar dengan polutan tinggi itu hingga 23%.

Energi

Jokowi: Stop Ekspor Timah, Bauksit, & Tembaga!

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Hingga 1 Januari 2020, Indonesia masih mengekspor bauksit, tembaga, hingga timah. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), meminta Indonesia tak lagu melakukan ekspor tahun depan.

“Kemudian yang ingin kita lanjutkan transformasi ekonomi tidak boleh berhenti, reformasi struktural tidak boleh berhenti, karena ini basic setelah memiliki infrastruktur. Tidak boleh lagi yang namanya ekspor bahan-bahan mentah, raw material,” ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).

“Ini stop, udah stop, mulai dari nikel, mungkin tahun depan itung-itungan stop ekspor bauksit, tahun depannya lagi bisa stop tembaga, tahun depan lagi stop timah,” tuturnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi meminta agar bahan-bahan mentah ini diproses terlebih dahulu dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi, sehingga bernilai tambah.

Jokowi memberi contoh saat menghentikan ekspor biji nikel. Tiga sampai empat tahun lalu, menurut Jokowi, ekspor Nikel Indonesia hanya bernilai 1,1 miliar dolar AS. Kini, nilainya melonjak menjadi 20 miliar dolar AS.

“Karena stop nikel dari Rp 15 triliun melompat jadi Rp 228 triliun. Ini akan memperbaiki neraca pembayaran, neraca transaksi pembayaran membaik,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pada 2018 neraca perdagangan masih defisit 18,41 miliar dolar AS, tapi tahun ini hingga Oktober 2021 defisit menurun menjadi 1,5 miliar dolar AS, khusus ke China.

“Yang dulu defisit, tahun depan sudah surplus dengan RRT (China). Artinya, barang kita akan lebih banyak masuk dengan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Ini baru urusan nikel disetop,” tegas dia.

“Kalau nanti bauksit disetop, nilainya akan kurang lebih sama, akan melompat ke angka-angka kurang lebih 20-23 miliar dolar AS. 1,2,3,4 komoditas, bayangkan diindustrialisasikan, dihilirisasikan di negara kita meskipun kita memang digugat di WTO, gak masalah,” lanjutnya.

“Saya sampaikan di G20, dengan EU, dengan negara-negara Eropa, kita tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka kok, silahkan, kita terbuka, kita tidak tertutup. Kalau ingin nikel silahkan, tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia, bawa industri ke Indonesia, bawa teknologi di Indonesia,” Jokowi menutup.

Continue Reading

Energi

Indonesia Gelontorkan Dana Rp70 Triliun per Tahun untuk Impor LPG

Published

on

gas LPG
gas LPG

Indonesia setiap tahunnya harus menggelontorkan dana sebesar Rp60 triliun sampai Rp70 triliun untuk subsidi liquified petroleum gas (LPG). Hal itu diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, dana sebesar itu dibutuhkan untuk mengimpor LPG sebanyak 5,5 juta ton sampai engan 6 juta ton per tahun. Harga LPG di pasar dunia sebesar 850 dolar AS per ton. Adapun, harga LPG di pasar Indonesia Rp5.300.

“Harga per ton sekarang di dunia 850 dolar AS per ton, rata-rata itu kurang lebih Rp17.300 per kg,” kata Bahlil dalam Economic Outlook 2022, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Pemerintah pun memberikan subsidi atas perbedaan harga lokal dan dunia tersebut untuk meringankan beban masyarakat. Berdasarkan hitungan Bahlil, pemerintah menyalurkan subsidi sebesar Rp12 triliun untuk setiap 1 juta ton LPG per tahun.

“Kalau dikali 5,5 juta ton itu Rp60 triliun-Rp70 triliun uang habis untuk subsidi LPG,” terang Bahlil.

Melihat hal itu, pemerintah memutuskan untuk mendorong hilirisasi batu bara berkalori rendah di Indonesia. Batu bara itu akan digunakan sebagai bahan baku DME.

“Hitungan kami efisiensi besar-besaran karena harga DME tidak sebesar LPG yang US$850 per ton, maksimal US$650-US$700 per ton. Jadi bisa efisiensi Rp20 triliun per tahun dari total impor (LPG),” jelas Bahlil.

Pemerintah berencana mengganti konsumsi masyarakat dari LPG menjadi DME. Hal ini lantaran subsidi LPG salah sasaran selama ini.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui gelontoran dana subsidi LPG banyak tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat mampu. Berdasarkan data yang dikantonginya, 65 persen subsidi LPG di antaranya dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

Continue Reading

Energi

Terancam Gelap Gulita, Singapura Minta Tolong ke Indonesia

Published

on

Singapura

Krisis energi tak hanya melanda Eropa, kini juga mengular hingga ke Singapura. Penyebabnya adalah terganggunya pasokan gas ke Negeri Singa.

Dampak krisis ini pun cukup besar. Beberapa perusahaan produsen listrik mulai menyatakan akan keluar dari bisnis listrik di Singapura. Pekan lalu, Ohm Energy dan iSwitch menyatakan akan menghentikan operasinya dan telah mengembalikan rekening pengguna ke SP group, perusahaan listrik milik negara di Singapura.

Secara total, setidaknya saat ini sudah ada tiga perusahaan mengaku akan keluar dari bisnis listrik di Singapura. Negara ini memang telah meliberasi listrik sejak 2018, dengan meluncurkan sistem Pasar Terbuka (OEM).

Guna mencegah negaranya agar tak gelap gulita, Pemerintah Singapura berecana mengimpor tenaga listrik dari negara tetangga. Satu di antara negara yang mengirimkan pasokan listrik adalah Indonesia.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Nantinya Singapura akan mengimpor sebanyak 100 megawatt (MW) pasokan listrik dari pembangkit tenaga surya yang berlokasi di Pulau Bulan, Provinsi Kepulauan Riau. Ini akan dimulai pada 2024 mendatang.

“Uji coba ini memungkinkan kami untuk mempelajari dan meningkatkan sistem dan proses kami saat kami meningkatkan impor kami,” kata Gan dalam pidatonya di acara Singapore International Energy Week sebagaimana dikutip Reuters.

“Kami juga akan mengimpor berbagai jenis energi rendah karbon dari berbagai belahan dunia untuk mendiversifikasi sumber kami dan meningkatkan keamanan energi.”

Untuk tahapan teknis, nantinya konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan pembangkit listrik Pacific Light Power akan menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Bulan ke pembangkit listrik Pacific Light Power yang berada di Singapura.

Selain dengan RI, negara pusat keuangan Asia itu juga akan mengimpor listriknya dari Malaysia. Kapasitas yang diimpor dari negara persekutuan itu juga mencapai 100MW.

Kondisi kelistrikan Singapura sendiri tidak dapat dilepaskan oleh Indonesia. Negara yang menggunakan gas sekitar 95% dalam penggunaan listriknya itu diketahui mendapatkan pasokan mayoritasnya, dari RI.

Sebagaimana diketahui, tingginya permintaan gas alam dunia menjadi penyebab krisisnya suplai gas ke Singapura dan berdampak pada meroketnya harga listrik. Hal ini terjadi sejak pembukaan dunia pasca lockdown akibat pandemi Covid-19.

Continue Reading

Trending