Connect with us

Infrastruktur

Fungsi Jalan Membangun Peradaban, Bukan Sekadar Aksesibilitas

Published

on

jalan tol
jalan tol

Tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Jalan yang menandakan tonggak tersambungnya ruas jalan tol Trans Sumatera. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut penting dan strategisnya fungsi jalan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun peradaban bangsa.

Banyak yang belum mengetahui kalau setiap tanggal 20 Desember merupakan Hari Jalan Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, Hari Jalan diperingati setiap tanggal 20 Desember dan merupakan sebuah kesepakatan nasional untuk menandai tanggal tersambungnya jalan tol Trans Jawa.

“Untuk itu kami mengajak semua pihak khususnya penyelenggara jalan baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten-kota untuk terus meningkatkan pelayanan jalan bagi masyarakat. Pembangunan jalan bukan hanya untuk aksesibilitas tapi juga meningkatkan persatuan, penerapan keadilan sosial, meningkatkan daya saing, hingga membangun peradaban bangsa,” katanya.

Baca Juga:

  1. 5 Rekomendasi Pantai Terindah di Pulau Jawa Pilihan MyCity
  2. Pesona Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Maluku Utara
  3. Desa Torosiaje, Kampung Indah di atas Teluk Tomini

Fungsi penting jalan juga dicontohkan oleh Basuki. Di suatu kawasan terpencil di Pulau Sumatera pernah dilakukann berbagai program untuk pemberdayaan masyaraka dan program itu tidak pernah mencapai tujuannya. Tapi setelah wilayahnya dihubungkan dengan jalan, tanpa program apapun kawasannnya berkembang dengan sendirinya.

Peringatan Hari Jalan ini juga memperlihatkan kontinuitas program pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Bulan Desember juga menjadi spesial bagi penyelenggaraan jalan dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang peruahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Ada beberapa hal substansial baru yang cukup penting dalam UU tersebut khususnya untuk menciptakan penyelenggaraan jalan yang berkeadilan. UU ini mengamanatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten-kota yang belum dapat melaksanakan wewenang jalan maka pemerintah pusat akan mengambil alih pelaksanaannya.

UU ini juga mengatur penyesuaian tarif jalan tol yang dapat dilakukan dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi. Di sisi lain, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif di luar dua tahun tersebut. Bilamana standar pelayanan minimal (SPM)-nya baik maka bisa naik sebelum dua tahun namun bila ini belum terpenuhi maka tarif tol belum bisa dinaikkan.

“UU ini juga mengamanatkan pengaturan jalan khusus di mana badan usaha termasuk penyedia jasa diwajibkan untuk membangun jalan khusus seperti untuk tambang, kelapa sawit, dan lainnya. Bila tidak membangun jalan khusus maka harus meningkatkan standar jalan umum yang dilalui. Jadi fungsi jalan ini sangat strategis bagi konektivitas hingga peradaban,” tandas Basuki.

Infrastruktur

Tekad Membara Jokowi Bangun 57 Bendungan Sebelum Pensiun Jadi Presiden RI

Published

on

Presiden Jokowi

Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bertekad untuk membangun 57 bendungan di seluruh Indonesia.

Jokowi menyampaikan keinginan itu saat meresmikan bendungan dk-29 di masa pemerintahannya, Jokowi menegaskan air adalah kunci dalam ketahanan dan kemandirian pangan.

Jokowi juga menegaskan bendungan adalah cara pemerintah memastikan ketersediaan air untuk masyarakat.

Baca Juga:

  1. Ada yang Laku Hingga Rp61 Miliar, Begini Cara Beli Tanah di Metaverse
  2. Elon Musk Kirim Sindiran Pedas untuk Metaverse
  3. Bill Gates: Bakal Banyak Orang Berkantor di Metaverse

“Insyaallah nanti pada akhir 2024 total bendungan yang akan diselesaikan adalah 57 bendungan di seluruh Tanah Air Indonesia,” terang Jokowi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Jokowi menyampaikan Bendungan Bintang Bano dibangun sejak 2015. Pemerintah mengeluarkan dana hingga Rp1,44 triliun untuk mengongkosi proyek bendungan ini.

Mantan wali kota Solo itu menyebut Bendungan Bintang Bano mampu menampung air sebanyak 76 juta meter kubik. Bendungan ini mampu mengairi sawah seluas 6.700 hektare (ha).

“Kita harapkan bendungan ini akan mendukung ketersediaan air di Sumbawa Barat, mendukung ketahanan pangan di Provinsi NTB, dan juga bisa memenuhi kebutuhan air baku,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menggenjot pembangunan bendungan di seluruh wilayah Indonesia. Ia ingin bendungan menjadi tumpuan untuk menciptakan kemandirian pangan.

Pada tahun lalu, Jokowi meresmikan 13 bendungan di 9 provinsi. Bendungan-bendungan itu adalah Bendungan Tukul, Jawa Timur; Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan; Bendungan Napungete, NTT; Bendungan Sindangheula, Banten; Bendungan Bendo, Jawa Timur.

Continue Reading

Infrastruktur

Bank Ini Tertarik Kembangkan KEK Tanjung Lesung

Published

on

KEK Tanjung Lesung

Berbagai pihak terus mendorong potensi yang ada di kawasan wisata KEK Tanjung Lesung, Banten. Bank Banten menjalin kerja sama dengan pihak pengembang dan stakeholder lainnya untuk terus mendorong potensi kawasan ini khususnya dengan layanan perbankan yang mumpuni.

Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan kawasan pariwisata yang oleh pemerintah pusat ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata sejak tahun 2015 lalu. Hal ini untuk terus mendorong pengembangan industri pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat melalui sektor pariwisata.

Tanjung Lesung juga menyimpan banyak potensi terlebih lokasinnya yang cukup strategis hanya 170 km dari Jakarta. Kawasannya juga bisa ditempuh melalui jalan darat dan saat ini telah tersambung dengan jalan tol sehingga bisa ditempuh hanya sekitar 3 jam dari Jakarta dan ke depan akan semakin cepat dengan terus dibangunnya infrastruktur jalan tol.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

KEK Tanjung Lesung memiliki area seluas 1.500 hektar dengan potensi pariwisata bukan hanya pantai tapi juga ada banyak potensi lainnya yang bisa dikembangkan. Berbagai potensi ini diproyeksikan bisa menarik investasi hingga lebih dari 92 triliun pada tahun 2030 mendatang dan menyerap tenaga kerja hingga 85 ribu orang hingga tahun 2025.

Besarnya potensi yang ditawarkan dari KEK Tanjung Lesung ini bukan hanya menarik minat kalangan perusahaan pengembang tapi juga dari perbankan. Bank Banten misalnya, tengah menyiapkan berbagai layanan jasa keuangan untuk melayani nasabah potensial di kawasan KEK Tanjung Lesung.

Menurut Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin, peluang pasar ritel maupun korporasi di kawasan ini akan terus didorong dan dijadikan prioritas oleh perusahaan untuk meningkatkan performa keuangan bank masyarakat Banten tersebut.

“Kami akan all out dalam mendukung pengembangan mega proyek KEK Tanjung Lesung dengan potensi investasi dari beragam instumen yang sangat luar biasa. Pengembangan kawasan Tanjung Lesung bukan hanya dapat meningkatkan perekonomian tapi juga menjamin sustainability yang akan terus berkembang sehingga kami siap untuk all out mendukung kawasan ini,” ujarnya.

Terkait dukungan ini Bank Banten telah memulainya dengan bermitra melalui PT Banten West Java Tourism Development Corporation untuk pengembangan kawasan Tanjung Lesung. Hal ini juga sejalan dengan ekosistem ekonomi di wilayah Banten yang terus disiapkan dengan DPRD Banten dan akan keluar menjadi peraturan daerah (perda).

Dengan begitu Bank Banten akan bisa terus memantau untuk melingkupi aspek permodalan maupun layanan jasa keuangan lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan di kawasan ini. Terlebih ada banyak pendukung untuk terus membuat Tanjung Lesung dan wilayah Banten lainnya terus berkembang seperti jalan tol Serang-Panimbang, Kawasan Industri Cileles, tol Serang-Balajara, dan banyak lagi.

“Kerja sama kami dengan berbagai pihak untuk pengembangan KEK Tanjung Lesung ini diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas. Kami juga terus mengembangkan diversifikasi layanan untuk terus mengikuti perkembangan guna menjawab tantangan yang ada,” pungkas Agus.

Continue Reading

Infrastruktur

3 Kementerian Bersatu, Tahun 2030 Tak Boleh Lagi Sedot Air Tanah

Published

on

Kolaborasi antar Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI Jakarta
Kolaborasi antar Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI Jakarta

Kolaborasi antar Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan air perpipaan di Jakarta dan mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence). Kementerian PUPR akan membangun tiga SPAM regional untuk memenuhi kebutuhan air perpipaan hingga tahun 2030.

Merespons penurunan muka tanah (land subsidence) Jakarta yang menjadi isu nasional dan memenuhi target melayani 100 persen warga Jakarta dengan air perpipaan pada 2030, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen membangun tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kolaborasi pencegahan land subsidence dan pemenuhan kebutuhan air perpipaan ini dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MOU) Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Menurut Luhut, kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti ini sangat penting untuk merespons isu tenggelamnya Jakarta karena penggunaan air tanah terus menerus oleh masyarakat. Pemerintah merespons hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.

“Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama yang menyinergikan proyek inisiatif SPAM dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu, serta skema pembiayaan yang tepat,” katanya.

Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta baru bisa memenuhi cakupan layanan seluas 64 persen dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk menjawab kebutuhan air warga Jakarta, Kementerian PUPR akan membangun tiga SPAM regional yang meliputi SPAM regional Jatiluhur I berkapasitas 4.000 liter/detik yang akan menambah 13 persen layanan, SPAM Karian-Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik menambah 10 persen layanan, dan SPAM Juanda II berkapasitas 2.054 liter/detik yang menambah 7 persen layanan.

“Mudah-mudahan pada 2030 semua penduduk di Jakarta bisa dilayani dengan air minum perpipaan. Dengan begitu harapan kita semua untuk bisa mengendalikan pemanfaatan air tanah yang lebih terkendali dan mengurangi laju land subsidence bisa dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebutuhan air minum masih banyak dipenuhi dari air tanah yang menyebabkan penurunan permukaan tanah sehingga kehadiran SPAM ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat melainkan juga dapat berpengaruh pada penyelamatan lingkungan.

Gubernur DKI Anies Baswedan sendiri optimistis pelayanan air perpipaan bagi masyarakat di Jakarta bisa terpenuhi sebelum 2030. “Ditandatanganinya MoU ini merupakan langkah untuk memenuhi target melayani 100 persen masyarakat Jakarta dapat tercapai bahkan bisa lebih awal. Kita tangani bersama-sama ketidaktersediaan air minum perpipaan ini dan harapannya land subsidence juga bisa tertangani,” tandasnya.

Continue Reading

Trending