NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
Erick Thohir & Anies Baswedan Bikin Perusahaan Patungan untuk Benahi Transportasi DKI - mycity.co.id
Connect with us

PublicPolicy

Erick Thohir & Anies Baswedan Bikin Perusahaan Patungan untuk Benahi Transportasi DKI

Published

on

Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir bersinergi bersama pemprov DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Anies Baswedan. Keduanya sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama Pt Jak Lingko Indonesia.

Perusahaan tersebut bakal mengelola sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi di Jabodetabek. Pembetukan PT Jak Lingko Indonesia ditandai dengan acara penandatanganan perjanjian pemegang saham yang disiarkan di akun YouTube Kemenhub, Rabu (15/7/2020).

Penandatangan dilakukan oleh Dirut MRT Jakarta William P. Sabandar, Dirut TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Dirut Jakarta Propertindo, Dwi Wahyu Daryoto, dan Dirut MITJ Tuhiyat.

Baca Juga:

  1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi
  2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka
  3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras
  4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan bahwa saham perusahaan patungan ini dimiliki PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), PT. Transportasi Jakarta (TJ), PT. MRT Jakarta (MRTJ), dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

MITJ memiliki saham mayoritas dengan porsi 40%, sedangkan 3 perusahaan lainnya masing-masing punya porsi 20%. PT MITJ merupakan perusahaan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI, bertugas untuk mengelola stasiun terpadu di Ibu Kota.

“Sebetulnya ini mengintegrasikan semua moda transportasi umum yang ada di ibukota. Nanti PT Jak lingko Indonesia inilah yang nantinya akan menjadi clearing house bagi proses ticketing dan pembayaran sistem yang nanti akan muncul lewat sistem ini,” kata Anies.

Kini, baru moda transportasi yang dikelola pemerintah pusat dan Pemprov DKI saja yang pembayarannya sudah terintegrasi. Ke depan, diharapkan tren ini juga melibatkan swasta.

“Sekarang sudah Alhamdulillah kita ke tingkat perusahaan milik negara dan daerah sudah tersambungkan. Lalu ada perusahaan-perusahaan Milik swasta mulai dari taksi sampai dengan ojek online ataupun nanti mungkin moda-moda transportasi lain milik non-pemerintah,” beber Anies. (Arie Nugroho)

Advertisement

PublicPolicy

Sah! MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Published

on

Ilustrasi Pernikahan/Net

Ilustrasi Pernikahan/Net

mycity.co.id Kendati dua hakim sempat mendebat keputusan, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap pada kebijakannya untuk menolak legalkan pernikahan beda agama. Permohonan uji materi terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut resmi ditolak.

Sambil ketok palu tanda keputusan telah final. MK menolak permohonan pemohon untuk melegalkan pernikahan beda agama.

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Januari 2023.

MK menegaskan, tak ada urgensitas signifikan untuk merubah ketentuan mahkamah terkait perkawinan. Dalil pemohon terkait Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 8 huruf F UU No 1 Tahun 1974, kata Ketua MK juga dinilai tak punya alasan hukum yang kuat.

“Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Sebelumnya, gugatan ini diketahui datang dari Ramos Petege, umat Katolik yang batal mempersunting kekasihnya yang beragama Islam. Ramos kemudian menggugat UU Pernikahan ke MK supaya pernikahan beda agama dapat difasilitasi oleh UU Perkawinan.

Menurut Ramos, perkawinan adalah hak asasi setiap orang yang bebas dilakukan dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan agama. Oleh karenanya, bagi Ramos Negara tak boleh melarang apalagi tidak mengakui pernikahan semacam itu.

Dua Hakim Berbeda Pandangan
Saat memutuskan gugatan Ramos, dua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI yakni Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh dilaporkan punya alasan berbeda (concurring opinion).

“Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, dua hakim yakni hakim Suhartoyo dan hakim Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda,” kata Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Pasalnya, Suhartoyo menegaskan dasar hukum sahnya perkawinan dan kebebasan/kemerdekaan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing diatur dalam ketentuan norma.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” begitu bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berikutnya, Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi-tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimpali hal itu, hakim Daniel Yusmic P. Foekh meyakini bahwa dipungkiri atau tidak perkawinan beda agama sudah ada dan diduga terus berlangsung sampai sekarang serta di masa mendatang.

Pelarangan, menurutnya justru akan melestarikan pola ‘kecurangan’ untuk mengelabui hukum, yang sudah dilakukan warga negara Indonesia supaya bisa menikah beda agama.

Pertama, melakukan perkawinan di luar negeri. Kedua, Salah satu mempelai untuk sementara berpindah agama mengikuti agama pasangannya. Ketiga melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali untuk mengikuti agama calon suami sekaligus sang istri.

“Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain merupakan langkah ‘terobosan’ sendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketiadaan hukum perkawinan beda agama,” pungkasnya.

Continue Reading

PublicPolicy

Imbas Sirkuit Formula E, Ancol Kehilangan Lahan Parkir 4.000 Mobil

Published

on

Sirkuit Formula E?ilustrasi

Sirkuit Formula E/ilustrasi

mycity.co.id Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto mengatakan pihaknya kehilangan lahan parkir hingga 4 ribu mobil dengan adanya sirkuit untuk gelaran Formula E di dalam Ancol, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Winarto saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Dalam rapat, Winarto awalnya menjelaskan soal kontrak antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan PT Jakarta Propertindo soal lahan yang dijadikan sirkuit.

“Secara garis besar kita punya kontrak dengan Jakpro untuk dia gunakan lahan di Ancol, itu milik Ancol untuk digunakan sebagai sirkuit. Kontrak itu 3 tahun, mulai kemarin tahun lalu, tahun 2022,” kata Winarto.

Ia mengatakan kontrak itu diistilahkan dengan 4-1-1. Pada 2022, Jakpro memanfaatkan lahan selama empat bulan. Pada 2023, lahan dimanfaatkan selama satu bulan dan pada 2024 selama satu bulan.

Ketika baru menjabat sebagai Dirut Ancol, ia mengaku berkomunikasi dengan Dirut Jakpro soal pemanfaatan sirkuit selama kontrak tiga tahun itu.

“Waktu itu masih Pak Widi (Dirut) Jakpro untuk kita memikirkan bagaimana di antara 4-1-1 itu dalam periode 3 tahun itu kita bisa manfaatkan bersama. Bagi hasil atau bagaimana, karena lumayan banyak peminatnya yang ingin nyobain sirkuit, pengen masuk,” kata Winarto.

Widi mengaku akan menindaklanjuti rencana pemanfaatan itu seiring dengan bergantinya Dirut Jakpro.

Setelah memberi penjelasan soal itu, Anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak bertanya soal nilai kontrak Jakpro dan Ancol soal pemanfaatan lahan yang dijadikan sirkuit.

“Saya butuh transparansi dalam hal ini berapa sewanya, Jakpro nyewa berapa karena sampai sekarang kan hasil audit (Formula E 2022) juga tidak muncul,” tanya Gilbert.

Gilbert juga bertanya soal rencana Ancol terhadap sirkuit itu ke depannya, apakah akan dibongkar atau dibuat permanen. Winarto tak menjawab soal nilai kontrak. Ia hanya mengatakan pihaknya membutuhkan lahan itu.

Ia menyebut Ancol saat ini sudah padat. Hal itu juga lah yang membuat pihaknya mewacanakan pembatasan mobil masuk Ancol.

“Orang masuk gerbang, mau ke pantai ke arah timur, kalau Sabtu Minggu ke arah timur itu sudah susah,” kata Winarto.

Gilbert lalu menimpali jawaban Winarto. Ia bertanya kemungkinan sirkuit itu dibongkar setelah kontak dengan Jakpro selesai.

“Kalau saya salah mengartikan, koreksi, jadi kemungkinan akan dibongkar dong sesudah 411, karena kesulitan lahan?” tanya Gilbert.

Winarto tak menjawab secara gamblang pertanyaan itu. Ia kemudian mengatakan bahwa Ancol kehilangan lahan parkir bagi 4.000 mobil dengan adanya sirkuit Formula E.

“Tentu kita tidak tahu suatu hari ada keinginan yang lebih makro yang kita akomodir. Kalau untuk saat ini kebutuhan lahan Ancol sangat mendesak, sudah terlalu padat, kita kehilangan area seluas sirkuit itu sangat signifikan, parkir mobil berkurang hingga 4.000 mobil,” katanya.

Continue Reading

PublicPolicy

Lebih 300 Ribu WNI di Malaysia Terancam Stateless

Published

on

Lebih 300 Ribu WNI di Malaysia Terancam Stateless/KBRI

Lebih 300 Ribu WNI di Malaysia Terancam Stateless/KBRI

mycity.co.idKomnas HAM RI melaporkan sebanyak 325.477 WNI di Malaysia berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless.

Hal ini menjadi permasalahan baru yang patut untuk direfleksikan kembali oleh pemerintah terkait perlindungan pekerja migran pasca momen Hari Pekerja Migran ke-32 pada Minggu, 18 Desember 2022.

Seseorang tanpa kewarganegaraan atau stateless dapat dialami oleh kelompok orang dengan keadaan tertentu. Terdapat kesulitan tersendiri untuk mengidentifikasi jumlah dan lokasi dari orang-orang stateless.

Dirangkum oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, keadaan stateless kerap dialami oleh kelompok orang-orang berikut.

1. Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia
Hal ini dapat terjadi jika mereka tidak memiliki dokumen yang membuktikan kewarganegaraan Indonesia karena status kewarganegaraannya tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil dan mereka yang tidak dikenal sebagai warga negara Cina maupun Indonesia.

2. Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia
Sama halnya dengan etnis Indonesia Cina, jika mereka tidak memiliki dokumen yang membuktikan kewarganegaraan mereka atau status kewarganegaraan mereka tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil.

3. Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya
Dalam kasus yang sama 300 ribu WNI terancam untuk kehilangan kewarganegeraannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegeraan Republik Indonesia, khususnya tentang ketentuan tinggal di luar negeri yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan.

4. Sejumlah kecil orang Indonesia yang diasingkan
Pada saat konflik politik di tahun 1965 terdapat sejumlah orang Indonesia yang terkait dalam konfilik tersebut sehingga diasingkan keluar dan menjadi tanpa kewarganegaraan.

5. Orang lainnya yang tergolong sebagai migran tanpa dokumen dari Cina yang telah lama tinggal di Indonesia
Kelompok ini bermigrasi ke Indonesia tapi tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena mereka tidak lahir di Indonesia.

Kelima keadaan tersebut menjadi keadaan yang sering ditemukan di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Tahun 2006 pengganti dari Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1958, memungkinkan adanya akuisisi atau penerimaan kewarganegaraan dan penerimaaan kembali kewarganegaraan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Dari keterangan yang diterima Tempo, Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM RI Anis Hidayah menyoroti bahwa permasalahan pekerja migran tertinggi berasal dari Malaysia. Ia mengingtakan kepada Pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim untuk merefleksikan perlindungan mereka yang disebut sebagai pahlawan devisa.

“Banyak di antara para pekerja migran ini yang kemudian terjebak dalam tempat penampungan sementara. Mereka tidak dapat pulang ke Indonesia, banyak pabrik dan sektor-sektor swasta lainnya harus tutup, banyak yang tidak mendapatkan gaji, tidak dapat hari libur karena kebijakan pembatasan mobilitas,” kata Anis pada Senin, 19 Desember 2022.

Continue Reading
Advertisement

Trending