Connect with us

CityView

DKI Jakarta Terendah, Inilah 10 Provinsi Paling Bahagia di Indonesia

Published

on

Maluku Utara

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 27 Desember lalu merilis data Indeks Kebahagiaan tahun 2021. Uniknya, meski di tengah pandemi Covid-19, beberapa provinsi di Tanah Air justru menunjukkan peningkatan.

Menurut BPS, Indeks Kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yakni uji coba tahun 2012 dan 2013. Kemudian, Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan tiga kali: 2014, 2017, dan 2021.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Pendekatan yang digunakan adalah kepuasan hidup, afeksi (perasaan), dan eudaimonia (makna hidup),” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam Kata Pengantar buku bertajuk Indeks Kebahagiaan 2021.

Berdasarkan hasil survei,Indeks Kebahagiaan 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Indeks Kebahagiaan 2021 sebesar 71,49 atau meningkat 0,8 poin dari 70,69 pada 2017.

Daftar Provinsi di Indonesia dengan Indeks Kebahagiaan Tertinggi di Tahun 2021:

Maluku Utara 76,34

Kalimantan Utara 76,33

Maluku 76,28

Jambi 75,17

Sulawesi Utara 74,96

Kepulauan Riau 74,78

Gorontalo 74,77

Papua Barat 74,52

Sulawesi Tengah 74,46

Sulawesi Tenggara 73,98

10 provinsi dengan Indeks Kebahagiaan 2021 terendah di Indonesia:

Banten 69,08

Bengkulu 69,74

Papua 69,87

Nusa Tenggara Barat 69,98

Jawa Barat 70,23

Nusa Tenggara Timur 70,31

Sumatra Utara 70,57

DKI Jakarta 70,68

Aceh 71,24

Sumatra Barat 71,34

CityView

Dijagokan Jadi Pemimpin IKN Nusantara, Ini Jawaban Ahok

Published

on

Basuki Tjahja Purnama
Basuki Tjahja Purnama

Basuki Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok menjawab isu dirinya menjadi kandidat kuat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ya, dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokow), menyebut nama Ahok sebagai salah satu kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara.

“Saya tidak ada tanggapan, itu hak prerogatif presiden,” ujar Ahok kepada wartawan.

Baca Juga:

  1. Inilah 6 Pasar Tertua di Indonesia
  2. Gunung Semeru: Tempat Bersemayam Para Dewa & Catatan Sejarah Panjang Letusannya
  3. Jejak Peradaban Sejarah Berusia Ribuan Tahun di Ibu Kota Negara Baru

Di sisi lain, mantan Kepala Bappenas, yang juga dijagokan sebagai Kepala Otorita IKN, mengungkapkan kabar pencalonan dirinya itu sudah berita tahun 2020. Jadi, sudah tidak relevan lagi hari ini.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Jokowi sudah mengantongi nama Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru. Luhut menyatakan Jokowi akan mengumumkannya secara langsung.

“Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu,” ungkap Luhut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui rapat paripurna hari ini, Selasa (18/1/2022), mengesahkan Rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang. Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia, membacakan putusan tingkat I RUU IKN dan Ketua DPR, Puan Maharani, selaku pemimpin Rapat Paripurna DPR, meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.

Continue Reading

CityView

Sri Mulyani: Pembangunan Nusantara Bakal Gunakan Sebagian Dana PEN 2022

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pembangunan IKN baru bakal menggunakan sebagian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.

Sri Mulyani menegaskan pembangunan IKN merupakan bagian dari program PEN. Sri Mulyani juga menyatakan bahwa Pemerintah hingga saat ini belum membagi secara rinci PEN 2022. Oleh karenanya, IKN akan dimasukkan menjadi salah satu program pemulihan ekonommi.

“Jadi ini akan kami desain baik untuk 2022, seperti diketahui 2022 paket pemulihan ekonomi Rp450 triliun masih belum dirinci seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga:

  1. Inilah 6 Pasar Tertua di Indonesia
  2. Gunung Semeru: Tempat Bersemayam Para Dewa & Catatan Sejarah Panjang Letusannya
  3. Jejak Peradaban Sejarah Berusia Ribuan Tahun di Ibu Kota Negara Baru

Meski demikian, Sri Mulyani belum menjelaskan secara terperinci mengenai berapa persen anggaran PEN 2022 yang disalurkan untuk pembangunan IKN. Sri Mulyani juga menegaskan penanganan Covid-19 tetap menjadi program terdepan pemerintah.

“Tentu dalam pemulihan ekonomi sama dengan dilakukan 2020 dan 2021 masih terdiri kelompok penanganan covid-19 paling penting,” jelas Sri Mulyani.

Menurut bendahara negara itu, penanganan covid-19 menjadi kunci agar ekonomi kembali pulih. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam program PEN.

“Kami nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses, infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam PEN 2022,” Sri Mulyani menutup.

Continue Reading

CityView

Luhut: Jokowi Sudah Kantongi Nama Pemimpin Ibu Kota Negara Baru, Nusantara

Published

on

Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Jokowi sudah mengantongi nama Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru. Luhut menyatakan Jokowi akan mengumumkannya secara langsung.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui rapat paripurna hari ini, Selasa (18/1/2022), mengesahkan Rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang. Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia, membacakan putusan tingkat I RUU IKN dan Ketua DPR, Puan Maharani, selaku pemimpin Rapat Paripurna DPR, meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, satu di antara poin yang tertuang dalam rancangan regulasi tersebut adalah IKN bakal dipimpin oleh kepala otorita.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Beberapa poin yang disepakati dalam keputusan itu antara lain nama IKN baru ialah Nusantara. Nama Nusantara terpilih dengan menggugurkan 80 calon nama IKN baru lainnya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara.

Kemudian Pansus RUU IKN dan pemerintah juga telah menyepakati IKN baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi yang selanjutnya disebut otorita.

“Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu,” ungkap Luhut.

Sejauh ini, sejumlah nama digadang-gadang bakal jadi calon Pemimpin Nusantara. Salah satu nama yang mencuat adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Nama tersebut tentu langsung menjadi perbincangan masyakarakat.

Apalagi, Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.

Continue Reading

Trending