Connect with us

Energi

Direktur Utama: Selama Ini PLN Hidup dari Utang

Published

on

PT PLN (Persero) ternyata memiliki utang yang besar. Hal ini terpaksa dilakukan PLN agar bisa bertahan karena penjualan listrik tak mampu menutupi kebutuhan operasional PLN.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam rapat dengar pendapat (PDP) di Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6/2020). Dia juga menyatakan saat ini PLN hanya bisa mengharapkan pencairan dana kompensasi dari pemerintah.

“Untuk menutupi kekurangan, kami pakai pinjaman,” ujar Zulkifli.

Baca Juga:

  1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi
  2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka
  3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras
  4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

“Secara keuangan, kami kerja sama dengan Bank Himbara untuk commited facility sebesar Rp 28 triliun. Kami juga mencadangkan di money market Rp 7 triliun dan kami rencanakan upsize menjadi Rp 15 triliun sampai Rp 20 triliun,” dia menambahkan.

Tak hanya itu, saat ini perusahaan sedang mengkaji kemungkinan mengambil pinjaman internasional untuk menambah likuiditas perusahaan. “Pinjaman internasional juga kami pertimbangkan untuk stabilitas perusahaan, juga pinjaman jangka panjang,” tutur dia.

Sepanjang kuartal I 2020, PLN tercatat mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 72,7 triliun. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, mayoritas pendapatan usaha PLN disokong oleh penjualan tenaga listrik yang mencapai Rp 70,24 triliun.

PLN juga menagih piutang sebesar Rp48,46 triliun. Rincian utang pemerintah kepada PLN terdiri dari Rp45,42 triliun kompensasi tarif yang belum dibayar ke PLN tahun 2018 dan 2019. Kemudian, ada tambahan Rp3 triliun dari kebijakan diskon tarif rumah tangga. (Arie Nugroho)

Advertisement

Energi

Keren, ITB Bikin Bensin dari Minyak Kelapa Sawit untuk Mobil & Motor

Published

on

Bensin sawit
Bensin sawit

Para peneliti di Pusat Rekayasa Katalis Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil menciptakan teknologi katalis dan membangun unit percontohan bensin biohidrokarbon dengan bahan dasar minyak kelapa sawit.

Untuk membuatnya, ITB bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Produk yang kini diberi nama Bensa alias Bensin Sawit didemonstrasikan di Workshop PT Putra Engineering, Kudus, Jawa Tengah pada 11 Januari 2022.

Dalam uji coba Bensa terhadap roda dua dan roda empat, hasilnya menunjukkan bahwa Bensa dapat bekerja dengan baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Ada pun Bensa dibuat dengan cara mengkonversi minyak sawit industrial (industrial vegetable oil, IVO) menjadi bensin sawit melalui proses perengkahan yang dikembangan para peneliti ITB yang dipimpin oleh Prof. Dr. Subagjo.

Baca Juga:

  1. Kabar Baik, Studi Terbaru Menujukkan 3 Dosis Vaksin Sinovac Ampuh Lawan Omicron
  2. Kemenkes: Puncak Omicron Terjadi Sebentar Lagi
  3. Omicron Makin Merebak, Pemerintah Tambah Hotel Isolasi

Proses konversi IVO menjadi bensin sawit dilaksanakan dalam reaktor menggunakan katalis berbasis zeolit yang juga dikembangkan oleh PRK ITB dan LTRKK ITB. Bekerja sama dengan PT Energy Management Indonesia, ITB sedang melakukan perancangan konseptual pabrik bensin sawit berkapasitas 50.000 ton/tahun.

Anggota tim Katalis Merah Putih dari KK Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis-FTI, Melia Laniwati Gunawan mengatakan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, Indonesia harus mengolah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terlebih dahulu sebelum diekspor karena produksi melimpah.

“Dengan dana dari BPDPKS kita juga membuat set unit reaktor untuk memproduksi katalisnya. Pabrik Katalis dengan skala 40-50 kg per batch ditempatkan di Kampus ITB Ganesa ,” ujar Melia.

Nantinya, ini dapat dikembangkan sebagai unit produksi mandiri di sentra-sentra sawit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia yang saat ini memproduksi 49 juta ton CPO/tahun, dan pada saat yang sama Indonesia adalah negara perngimpor bahan bakar bensin terbesar kedua di dunia, sehingga sangat berkepentingan untuk mengembangkan teknologi produksi bensin sawit.

“Untuk itu kami mencoba mengolah CPO menjadi IVO. Unit demo dengan skala 6-7 ton per jam telah dibangun dan saat ini ditempatkan di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Sumatera Selatan” ujar Melia seperti dilansir dari laman ITB.

Atas keberhasilan demo dan uji coba Bensa tersebut, Melia mengatakan ke depannya akan dilakukan optimasi kapasitas produksi dan reaktornya, kemudian pihaknya akan membuat detail engineering design (DED).

“Kita berharap unit produksi ini bisa ditempatkan di perkebunan kelapa sawit para petani, sehingga kebutuhan bensin mereka bisa menggunakan bensa. Dengan cara seperti ini, maka akan meringankan pemerintah (Pertamina) untuk memasok bahan bakar sampai ke pelosok,” jelasnya.

Continue Reading

Energi

Pemerintah Uji Coba Kendaraan Biodiesel B40 Februari 2022

Published

on

Biodiesel B40
Biodiesel B40

Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) siap memulai langkah program mandatori biodiesel 30 (B30) menjadi B40 pada awal tahun 2022 ini.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana. Dia menegaskan pihaknya sudah menyelesaikan kegiatan pengujian di lab pemanfaatkan biodiesel B40.

Dia menyatakan, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM sudah punya perkiraan, spesifikasi apa saja yang diperlukan untuk pemanfaatan biodiesel 40 persen dicampur dengan biosolar.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Tahun ini atau di awal-awal tahun ini, mudah-mudahan Februari, kita akan memulai kegiatan uji jalan untuk pemanfaatan B40,” ujar Dadan dalam sesi teleconference, Senin (17/1/2022).

Untuk kepastian di lapangan, Kementerian ESDM juga sudah mendapat dukungan dari Gaikindo, BPPT, Kementerian Perindustrian, Aprobi, BPDP Sawit, dan tentunya juga PT Pertamina (Persero).

“Sama halnya waktu kita melakukan B20 dan B30. Jadi diperlukan waktu sampai 5 bulan ke depan untuk proses ini,” sambung Dadan.

Sementara untuk implementasi langsung program B40, Dadan masih menunggu hasil dari uji jalan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sisi rekomendasi dan juga produksi.

“Karena message utama dari pemanfaatan B40 ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas. Berharap ini dari dua-duanya, peningkatan kualitas dari biodieselnya dan juga peningkatan kualitas dari minyak solarnya,” imbuh dia.

Continue Reading

Energi

BBM Premium Segera Dihapus, Ini Instruksi Jokowi

Published

on

Ilustrasi BBM Premium
Ilustrasi BBM Premium

Menanggapi rencana penghapusan BBM jenis Premium yang berlaku mulai tahun 2022, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan aturan mengenai distribusi Premium atau BBM dengan RON 88.

Aturan ini tertuangan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dilihat dari Pasal 3 Ayat 2, jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Wilayah penugasan ini sebagaimana tertulis di Ayat 3 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

Meski demikian, menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi.

“Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian,” bunyi Pasal 3 Ayat 4.

Ada pula dua pasal yang diselipkan di antara 21A dan 22 yakni Pasal 21B dan 21C. Pada Pasal 21B disebutkan, dalam rangka mendukung energi bersih, jenis bensin RON 88 yakni merupakan 50% dari volume BBM RON 90 disediakan dan didistribusikan dari 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh menteri sesuai Pasal 3 Ayat 4.

“Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2O21 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),” bunyi Pasal 21B Ayat 1.

Kemudian, dalam Ayat 2 dijelaskan, formula harga dasar, harga indeks pasar dan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai komponen bahan bakar minyak pembentuk jenis bensin (gasoline) RON 90 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan jenis bensin (gasoline) RON 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan.

“Menteri menyusun dan menetapkan peta jalan bahan bakar minyak yang bersih dan ramah lingkungan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian,” tulis Pasal 21C.

Continue Reading

Trending