Connect with us

Histori

Dinamika Musik Rock di Indonesia

Published

on

musisi rock

Musik Rock merupakan jenis musik yang telah meramaikan perindustrian musik di Indonesia. Musik rock berkembang di Indonesia tahun 60- an tetapi pada awal kedatangannya musik

Rock banyak mengalami hambatan atau dengan kata lain banyak yang menentang musik rock terutama oleh pemerintah.

Termasuk pimpinan tertinggi negara, Presiden Soekarno pada pidatonya tahun 17 Agustus 1959 menyebut musik rock sebagai musik ngak-ngik-ngok, yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.

Dari pernyataan itu banyak dampak yang dirasakan dalam perkembangan musik rock di Indonesia seperti banyak pelarangan dari pejabat sampai ketua RT.

Tetapi semangat untuk memajukan musik rock tidak pernah padam. Banyak usaha yang dilakukan musisi-musisi rock di Indonesia agar musik rock dapat diterima di Indonesia.

Salah satu usaha para musisi yaitu dengan memasukan unsur-unsur kebudayaan Indonesia seperti gamelan, rebana, dan lain-lain.

Contohnya seperti The Rollies yang memasukan unsur gamelan pada pergelarannya yang dilakukan di Gedung Merdeka, Bandung dan juga kantata Takwa-nya Setiawan Djodi dan Iwan Fals yang memakai alat musik rebana betawi di dalam lagunya.

Sampai pembuatan lirik pun juga disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Perkembangan scene musik rock di Indonesia sulit dilepaskan dari evolusi rocker-rocker pionir era 70-an

sebagai pendahulunya. Sebut saja misalnya God Bless, Gang Pegangsaan, Gypsy (Jakarta), Super Kid (Bandung), Terncem (Solo), Bentoel (Malang) hingga Rawe Rontek dari Banten.

Musik rock adalah genre musik popular yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 50-an. Akarnya berawal dari rhythm dan blues, musik country dari tahun 40 dan 50-an serta berbagai pengaruh lainnya.

Selanjutnya musik rock juga mengambil gaya dari berbagai musik lainnya, termasuk musik rakyat (folk musik), jazz, dan musik klasik.

Musik rock merupakan musik hiburan yang menjadi serius dari dasarwarsa 1950-an yang berangkat dari pola boogie woogie sebagai kesinambungan blues di satu pihak dan akar country di pihak lain.

Penemu dari musik rock adalah Fats Domino yang secara tidak sengaja bermain di atas piano untuk gaya yang waktu itu disebut honky tonk piano.

Musik yang dimainkan bertujuan untuk mengajak para pendengar untuk bergoyang mengikuti irama musik yang menghentak-hentak.

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia rock bukan berarti sebagai batu melainkan yang dimaksud adalah ayunan yakni gerakan para pendengar yang mendengarkan musik rock. Musik rock memang sangat berkaitan dengan dansa.

Dansa ini menjadi budaya kaum muda untuk alat ekspresi diri yaitu pernyataan disertai pelepasan diri atas kungkungan yang berlaku maka pada awal tumbuhnya sangat ditentang oleh pihak kaum tua.

Baca Juga:

  1. Mengenal Serunai, Alat Musik Tiup Kebanggaan Minangkabau
  2. Abdee Slank, Rocker dan Kiprahnya di Dunia Bisnis
  3. Cafe Unik Bernuansa Punk dan Rock n Roll Di Bogor

Di Amerika sendiri musik rock mendapat banyak tanggapan seperti sebuah siaran radio yang termakan imbauan pemerintah daerah untuk menghancurkan piringan hitamnya Hound Dog.

Padahal rock n roll telah di perkenalkan melalui film Rock around the clock yang di bintangi Bill haley dan Comets. Memang film itu mendapat banyak tanggapan dari kalangan tua di Amerika.

Sejak paruh dasawarsa 1950- an rakyat Indonesia tidak diperbolehkan mendengar atau membawakan lagu-lagu asing berbahasa Inggris.

Padahal sejak memasuki era 1950-an rakyat Indonesia mulai menggandrungi budaya barat yang berasal dari musik dan film.

Musik barat didengar melalui siaran radio-radio luar negeri seperti ABC Australia, Hilversum Belanda, dan Voice Of America (VOA) termasuk lagu yang menjadi soundtrack film-film Barat yang diimpor ke Indonesia.

Namun di dalam perkembangannya musik rock di Indonesia banyak mengalami hambatan karena musik ini sangat digusari oleh kaum tua selain itu juga di Indonesia musik rock mendapat hambatan dari pemerintahan terutama dari pemimpin tertinggi yaitu Presiden Soekarno pada pidatonya tahun 17 Agustus 1959 menyebut musik rock sebagai musik ngak-ngik-ngok, yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.

Presiden Soekarno melihat perkembangan musik rock di Indonesia dapat mengkhawatirkan budaya bangsa lama kelamaan akan terlupakan dan punah tertelan dan punah ditelan budaya Barat yang sarat kemilau itu.

Selain itu keberatan terhadap rock dilihat secara politis melalui kepentingan nasionalisme oleh Bung Karno dan dikembangkan oleh pejabat-pejabat yang berhaluan PKI yang dikatakan sebagai imperalisme kebudayaan.

Untuk menangkalnya dalam perayaan Hari Proklamasi 17 Agustus 1959 dikeluarkanlah sebuah manifesto yang diberi nama Manipol USDEK/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia, yang kemudian diputuskan oleh DPA pada September 1959 sebagai GBHN.

Pemerintah RI mengeluarkan keputusan tersebut untuk melindungi kebudayaan bangsa dari pengaruh asing terutama Barat. Sejak Oktober 1959 siaran Radio Republik Indonesia (RRI)

ditegaskan untuk tidak lagi memutar atau memperdengarkan lagu-lagu rock and roll, cha-cha, tango, hingga mambo yang dinamakan musik ‘ngak ngik ngok’ oleh Presiden Soekarno.

Berkuasanya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto, membuka lembaran baru bagi dunia musik di Indonesia. Saat itu memperdengarkan musik bukan lagi monopoli Radio Republik Indonesia sejak era akhir 60-an. Bisa dikatakan tahun 1967-1970 adalah embrio musik rock yang mulai menyebar di Indonesia.

Mungkin merupakan dampak merebaknya pop culture dari Amerika dan Inggris lewat munculnya gerakan generasi bunga yang ingin mencuatkan pesan-pesan perdamaian lewat alunan musik dengan membawa idiom summer of love.

Dalam kurun waktu 1967-1970 muncul fenomenan pop culture terbesar yaitu Monterey Pop Festival pada 1967, Woodstock Festival di Amerika Serikat tahun 1969 dan Isle Of Wight di Inggris pada 1970.

Pada era 70-an merupakan era dari musik panggung karena pada era ini mulai banyak diselenggarakan konser-konser besar.

Pada hakikatnya menikmati dan mengekspresikan musik secara lengkap pada akhirnya di atas panggung pertunjukan.

Dalam sejarah musik panggung di Indonesia, tercatat beberapa peristiwa musik panggung yang fenomenal konser Summer 28 (singkatan suasana menjelang kemerdekaan RI ke-28).

Summer 28 adalah pergelaran musik hampir 12 jam di Indonesia, yang diselenggarakan Nyoo Han Siang dari perusahaan film Intercine Studio di Ragunan, Pasar Minggu, 16 dan 17 Agustus 1973.

Memasuki dasawarsa 1980-an musik Indonesia semakin berkembang, sementara jumlah perusahaan rekaman semakin tumbuh. Kualitas band dan pemusik Indonesia memperlihatkan grafis yang kian tinggi. Selain itu, kompetisi band terasa marak pada era ini.

Log Zhelebour Productions misalnya sejak tahun 1984 secara berkala menggelar festival rock se-Indonesia setiap tahunnya yang menghasilkan banyak band rock dengan kualitas terpuji seperti El Pamas yang terbentuk sekitar tahun 1983.

Tahun berikutnya, menjelang mengikuti festival rock yang digelar oleh Log Zhelebour mereka pun berganti haluan.

Pada Festival Rock Se-Indonesia ke-I versi Log Zhelebour tahun 1984. di Festival ini Elpamas mendapat juara ke-III dan LCC juara ke-II di tahun berikutnya yaitu tahun 1985.

Kemudian Andromeda salah satu group band yang beraliran rock berasal dari Surabaya yang pernah berjaya di negeri ini yang berdiri pada tahun 1989.

Sementara pada era 90-an ada catatan menarik ketika muncul gerakan musik independen atau yang lebih dikenal dengan musik indie.

Penggagasnya mencuat dari Bandung dengan konsep D.I.Y. atau Do It Yourself lewat band-band seperti PAS Band.

Pas Band berdiri secara resmi pada tahun 1990. Pada tahun 1993 grup yang terdiri dari Bengbeng (gitar), Trisno (Bass), Yukie (vokal) dan Richard Mutter (drum) ini merilis album EP berbendera indie label dengan debut, Four Through The Sap.

Hiruk-pikuk komunitas independen dalam bermusik ini memang semakin besar. Meskipun industri musik secara global tengah menghadapi keterpurukan secara kronis, mereka tak pernah bisa lepas dan melepaskan diri dari musik.

Dengan wawasan dan sudut pandang yang berbeda, produk indie label justru lebih disukai oleh para artis dan band dikarenakan mereka bisa jauh lebih bebas mengksplorasi dan berekspresi. Kiprah para pemusik indie ini justru kerap dilirik oleh para major label.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Histori

Tumpah Darah Demi Merdeka, Peristiwa Mandor di Kalimantan Barat

Published

on

ilustrasi tentara

Pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang berawal dari sebuah desas-desus yang terdengar oleh pihak Jepang. Semua karena sebuah kecurigaan dimana Tokkeitai (Polisi Rahasia Kaigun) mencium adanya suatu persekongkolan untuk melawan Jepang.

Tentunya upaya perlawanan ini berangkat dari kondisi kehidupan yang kian susah dan perlakuan kejam Jepang terhadap rakyat.

Berdasarkan informasi yang beredar pada April 1942, Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Kadri mengundang seluruh kepala swapraja, dalam hal ini Sultan dan Panembahan di seluruh Kalimantan Barat ke Keraton Kadriyah.

Inti dari undangan ini sebenarnya membicarakan kondisi kehidupan terkini. Secara bulat para pemimpin kesultanan ini akhirnya satu pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan rakyat itu ialah dengan mengenyahkan Jepang.

Jepang kemudian mendirikan Nissinkai, semacam organisasi politik yang mendapatkan restu dari Syuutizityo Minseibu Izumi dan Letnan Kolonel Yamakawa.

Organisasi ini sebagai satu- satunya wadah yang legal menurut Jepang untuk menyalurkan ide-ide politis yang tentu saja harus sejalan dengan kepentingan mereka.

Akan tetapi sekuat apapun Jepang mencoba menyetir organisasi ini agar menjadi pendukung mereka, namun di dalamnya justru berhimpun orang-orang yang mengidamkan kebebasan.

Dikemudian hari kelompok aristokrat yang ingin melawan Jepang sebagaimana disebutkan sebelumnya semakin besar dengan bergabungnya sejumlah tokoh-tokoh politik Nissinkai.

Orang-orang tersebut antara lain J.E Pattiasina (Kepala Urusan Umum Kantor Syuutizityo), Notosoedjono (tokoh Parindra), dan Ng Nyap Sun (Kepala Urusan Orang Asing/Kakyo Toseikatyo).

Karena gerakan ini bersifat rahasia dan bergerak secara bawah tanah, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa nama kelompok perlawanan tersebut.

Pemimpin kelompok politik tersebut bahkan tidak diketahui secara pasti pemimpinnya. Kelompok rahasia ini lebih sering disebut Gerakan Enam Sembilan karena berjumlah enam puluh sembilan anggota.

Keenam puluh sembilan orang tersebut tidak pernah diketahui siapa saja orangnya, barangkali Jepang sendirilah yang menentukan nama-namanya. Masuk dalam daftar Jepang kala itu sama saja dengan masuk dalam daftar orang yang akan dicabut nyawanya. Suatu perlawanan akhirnya memang terjadi, namun bukan di Kalimantan Barat melainkan di Kalimantan Selatan.

Mantan Gubernur Borneo pada masa Belanda, Dr. Bauke Jan Haga diketahui melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan didukung ratusan pengikutnya, sebagian besar orang Belanda di Banjarmasin.

Sayangnya pemberontakan ini gagal, Jepang menjatuhkan hukuman mati kepada 25 pemimpinnya termasuk Gubernur Haga, ditambah tewasnya 250 orang-orang Belanda di interniran.

Komplotan Gubernur Haga tersebut direncanakan melaksanakan aksi pada Januari 1943 dengan dibantu 800 orang. Pemberontakan di Kalimantan Selatan dapat menjadi suatu inspirasi untuk melaksanakan hal serupa di Kalimantan Barat. Hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi mereka.

Baca Juga:

  1. Ukraina Optimis Akhir Tahun Perang Lawan Rusia akan Berakhir
  2. Mengorek Luka Lama, Riset Perang Indonesia-Belanda dan Narasi Kejahatan Perang Pejuang Indonesia
  3. Asmara di Tengah Konflik: Kisah Cinta Para Pejuang di Masa Revolusi Fisik

Untuk itu Jepang memutuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Secara bertahap mulai dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang dicurigai dari berbagai kalangan.

Pada 23 Oktober 1943, gelombang penangkapan dimulai dengan menahan penguasa swapraja, tokoh masyarakat, kaum cerdik pandai, dan menahannya di markas Tokkeitai.

Beberapa kerabat dan tokoh-tokoh lain juga ditangkap dan tidak pernah kembali.

Selanjutnya pada 24 Mei 1944 konferensi Nissinkai di Pontianak berubah menjadi ajang penangkapan akbar. Seluruh peserta yang hadir ditangkap, yang lainnya diciduk di rumah masing-masing pada dini hari.

Pada hari Sabtu 1 Sitigatu 2604 atau 1 Juli 1944 koran Borneo Shinbun dalam halaman depannya mewartakan dalam judul besarnya “Komplotan Besar yang Mendurhaka untuk Melawan Dai Nippon Sudah Dibongkar Sampai ke Akar-akarnya”.

Jepang mengumumkan telah melaksanakan aksi penangkapan dan menghukum mati mereka yang diduga berkomplot melawan dari tanggal 23 Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944.

Kabar dari Koran Borneo Shinbun sangat mengejutkan warga khususnya di Pontianak. Akhirnya apa yang menjadi kegelisahan akan nasib sanak saudara, kerabat, maupun orang yang dicintai ketika dijemput Jepang terjawab sudah.

Tentu rasa keterkejutan itu berlanjut pada keguncangan perasaan bagi yang ditinggalkan, terpukul dan sedih. Selama ini keluarga atau kerabat korban tidak pernah mengetahui untuk apa mereka dibawa Jepang dan kapan mereka akan dikembalikan Jepang. Pertanyaan yang menggantung tersebut akhirnya terjawab sudah dengan keharuan.

Penangkapan ini rupanya hanya suatu isu yang dibuat oleh Jepang. Tuduhan bahwa adanya gerakan yang ingin melakukan perlawanan dan membentuk Republik Rakyat Borneo Barat hanyalah isu yang direkayasa oleh Jepang.

Pasalnya, sejak zaman penjajahan Belanda pun tidak pernah ada organisasi, partai, ataupun lainnya yang berkeinginan hendak mendirikan suatu Negara Borneo Barat.

Hal ini juga diamini oleh Tsuneo Iseki seorang Jepang yang telah menetap di Kalimantan Barat pada 1928 – 1947 dan dapat berbahasa Indonesia.

Tsuneo juga bertindak sebagai juru bahasa (penerjemah) dalam Mahkamah Militer Sekutu di Pontianak yang diselenggarakan pada rentang waktu tahun 1946-1947.

Menurutnya, sepanjang ia tinggal di Kalimantan Barat tidak pernah ada gerakan-gerakan untuk mendirikan Borneo Barat, juga pada masa Jepang tidak ada gerakan-gerakan untuk melawan.

Menghubung-hubungkan peristiwa di Banjarmasin pada Juni 1943 dengan keadaan di Pontianak adalah hal yang sengaja dibuat-buat.

Hayashi Shuichi, seorang Perwira Intelijen tentara Angkatan Laut Jepang di Kalimantan Barat juga bersaksi pasca perang bahwa tidak ada plot bersenjata untuk melawan Jepang sebagaimana dituduhkan oleh Tokkeitai.

Hal ini juga semakin didukung dengan tidak pernah diperiksanya para korban dalam sidang terbuka. Dalam Koran Borneo Shinbun para korban disebutkan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi sidang itu sendiri tidak pernah dibuka untuk umum.

Kebenaran ini tidak pernah terungkap dengan jelas karena Jepang sendiri membunuh semua yang terlibat tanpa pernah diketahui bagaimana pembelaan para korban.

Apa yang tertulis dalam Borneo Shinbun seratus persen bukan produk jurnalistik melainkan sebuah karangan yang dibuat-buat oleh ketua redaksi yang tentu saja orang Jepang.

Meskipun informasi dalam koran itu tampak sekali meyakinkan, namun sepandai-pandainya ia mengarang tidak sulit menemukan beberapa hal yang ganjil.

Koran itu mengaburkan pengertian mengenai suku dan kebangsaan, penulisannya juga tidak hati-hati. Misalnya, korban bernama Nasrun Sutan Pangeran tetapi justru ditulis orang Batak bukan orang Minang.

Hal yang lebih menarik ialah korban dari kalangan suku Melayu ditulis “orang Indonesia”, di luar ditulis sesuai suku asalnya.

Ada lagi satu keganjilan dalam emberitaan di Borneo Shinbun itu, yakni soal Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Kadri yang akhirnya ikut ke dalam komplotan (sebagaimana) yang dituduhkan Jepang dalam pendirian Negara Rakyat Borneo Barat.

Padahal,masih dalam berita itu juga komplotan berencana untuk membubarkan dua belas swapraja yang ada di Kalimantan Barat.

Tentulah hal ini bertolak belakang dengan kenyataan umum bahwa golongan aristokrat, raja, atau sultan semestinya menjadi pihak yang berseberangan dengan ide-ide pendirian negara berbentuk republik.

Seorang perwira NEFIS Belanda pasca kemerdekaan yang datang ke Kalimantan Barat untuk meneliti peristiwa ini, Kapten J.N, Heijbroek mengungkapkan; selain karena faktor kecurigaan terhadap adanya potensi perlawanan rakyat.

Jepang juga bermaksud untuk membunuh orang-orang penting dan mereka yang memiliki otoritas politik, keunggulan ekonomi, dan terpelajar sebagai hal yang sama dilakukan Jepang di Korea dan Manchuria.

Di tempat itu orang-orang dengan strata sosial atas juga dimusnahkan sehingga strata di sosial di bawahnya dapat di kontrol langsung oleh Jepang.

Peristiwa tanggal 28 Juni 1944 bukanlah akhir dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Jepang. Berdasarkan catatan-catatan sejarah, tanggal 28 Juni 1944, hanyalah suatu puncak gelombang pembunuhan yang setelahnya terus terjadi hingga mereka bertekuk lutut di hadapan sekutu.

Untuk mengenang peristiwa keji itu, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat dimana setiap instansi negeri atau swasta diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.

Continue Reading

CityView

Begini Sejarah Kepulauan Riau, Benarkah Milik Malaysia?

Published

on

Kepulauan Riau

Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik.

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan provinsi baru, dan melepaskan diri dari provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) I pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya, perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau.

Baca Juga:

  1. Inilah 5 Gunung Terindah di Indonesia
  2. Desa Coal, Menikmati Sensasi Alam dan Budaya Desa yang Memanjakan Mata
  3. Tak Hanya di Mesir, Di Sudan Ternyata Ada Piramida Lho

Pada tanggal 25 Februari 1955, sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi /DPRDS/ DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957.

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan provinsi baru, dan melepaskan diri dari provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) I pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya, perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau.

Pada tanggal 25 Februari 1955, sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi /DPRDS/ DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957.

Kepulauan Riau

Keputusan presiden No. 256/M/1958 pada tanggal 5 Maret 1958 telah dilantik Mr. S.M Amin sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau pertama. Pelantikan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Depdagri, Mr. Sumarman mewakili Mendagri di Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Riau. Pengangkatan Mr. S.M Amin merupakan kompromi pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan, termasuk perihal putera daerah.

Dalam memangku tugasnya Mr. S.M Amin pertama kali membentuk Badan Penasihat Gubernur atau Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No.71/21/34 tanggal 9 Juni 1958. Pembentukan badan ini sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan dalam ketentuan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 258 Tahun 1958 tanggal 27 Februari 1958 bahwa Gubernur atau Kepala Daerah Riau perlu didampingi oleh suatu Badan Penasihat.

Di sisi lain, Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km2, dan 58% penduduknya berada di kota Batam.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Continue Reading

Histori

Kenapa HUT DKI Jakarta Diperingati Setiap 22 Juni? Ini Jawabannya

Published

on

HUT DKI Jakarta

Hari ini, Rabu (22/6/2022), menandai Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-495. Lantas, kenapa HUT DKI Jakarta diperingati setiap tanggal 22 Juni?

Semua bermula dari tahun 1527. Tanggal 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai berdirinya Kota Jakarta berdasarkan terjadinya penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah beserta pasukannya. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta.

Sejarah Jakarta bermula dari kawasan pelabuhan Sunda Kelapa yang sibuk. Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan Kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya Kota Jakarta. Demikian dilansir dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga:

  1. Sate Susu, Kuliner Khas Bali yang Hanya Muncul Saat Ramadan
  2. Wajib Coba, Inilah 5 Tempat Makan Sate Terenak Seantero Jakarta Pilihan MyCity
  3. Aurra Kharisma Tampil dengan Kostum Bertema ‘Sate Ayam’

Kota Jayakarta juga menjadi tempat perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagia barat sungai Ciliwung.

Wilayah yang dibangun VOC kelak dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda.

Batavia dibangun mirip dengan kota-kota di Belanda. Susunannya lurus dan dipisahkan kanal. Kawasan Batavia dikelilingi tembok sebagai benteng dan parit sebagai perlindungan.

Kawasan Batavia pada 1650 menjadi tempat bermukim bangsa Eropa. Di luar tembok dan gerbang Batavia, hidup bangsa Cina, Jawa, India, dan pribumi lainnya.

Nama Batavia digunakan lebih dari 3 abad, mulai sekitar 1619 -1621 hingga 1942.

Lantas, bagaimana sejarah Jakarta akhirnya menjadi Ibu Kota negara Indonesia? Semua bermula ketika Belanda membangun monument J.P Coen di Jalan Lapangan Banteng untuk memperingati 250 tahun usia Batavia. Namun, patung itu dihancurkan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945).

Nah, penetapan hari jadi Jakarta atau sejarah ulang tahun Jakarta merujuk kepada penetapan yang dikeluarkan oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta periode 1953-1958.

Waktu itu, Sudiro menyadari perlunya peringatan ulang tahun Jakarta dengan cara berbeda dari perayaan berdirinya Batavia. Akhirnya, Sudiro memanggil sejumlah ahli sejarah seperti Mohamad Yamin dan Prof.Dr.Sukanto, S.H. serta wartawan senior Sudarjo Tjokrosiswoyo.

Mereka ditugasi meneliti kapan Jakarta didirikan oleh Fatahillah. Saat itu, Sudiro memiliki keyakinan kalau tahunnya itu 1527. Tapi, masih timbul pertanyaan mengenai hari, tanggal, dan bulan lahirnya Jakarta. Kemudian, pada saat itu hanya Prof. Sukanto yang menyatakan kesediaannya untuk meneliti sejarah ulang tahun Jakarta.

Pada waktu itu, Prof. Sukanto menjabat sebagai Kepala “Arsip Negara”, Sekretaris Senat Guru Besar Universitas Indonesia (UI) dan Guru Besar dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Hukum Adat pada Fakultas Sastra UI. Pada akhir 1954, Prof. Sukanto telah menyelesaikan dan menyerahkan sebuah manuskrip yang diterbitkan dalam bentuk buku sejarah Jakarta, Dari Djakarta ke Djajakarta.

Dia menduga, 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahillah. Setelah itu, naskah tersebut diserahkan Sudiro kepada Dewan Perwakilan Kota Sementara untuk dibahas.


Kemudian, langsung bersidang dan menetapkan bahwa 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta atau hari ulang tahun Jakarta. Tepat pada 22 Juni 1956, Sudiro mengajukannya dengan resmi pada sidang pleno dan usulnya itu diterima dengan suara bulat.

Sejak saat itu, tiap 22 Juni diadakan sidang istimewa DPRD Kota Jakarta sebagai tradisi memperingati berdirinya Kota Jakarta atau ulang tahun Jakarta.

Continue Reading

Trending