Connect with us

Nasional

Curhat Pedagang di Pasar Kemiri Setelah Boleh Buka di PPKM Level 4

Published

on

Foto Daging.

Sejumlah pedagang di Pasar Kemiri, Depok, sedikit bernafas lega setelah pemerintah mengizinkan pasar rakyat dibuka kembali pada perpanjangan PPKM level 4 ini. Salah seorang pedagang daging, Iwan (46) mengaku sangat bersyukur terkait kebijakan ini.


“Iya semoga kedepannya ekonomi bisa kembali normal mas,” kata Iwan saat kepada MyCity di Pasar Kemiri, Depok, Selasa (10-08-2021).

Iwan mengatakan aturan pemerintah kemarin yang melarang pedagang untuk berjualan di pasar sangat menyiksanya. Hal itu karena, dia tidak mempunyai pekerjaan lain selain berdagang sementara biaya kontrakan harus dibayarnya. Belum juga biaya kebutuhan dirumah untuk anak dan istrinya.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Iwan berharap dengan kebijakan baru ini ia bisa memperoleh penghasilan untuk membayar biaya kontrakan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berharap sekali dagangannya laris kembali agar kebutuhan dirumah untuk anak dan istrinya bisa makan dengan cukup.

“Harapan saya dan pedagang lainnya sebagai rakyat kecil mudah-mudahan kita bisa bayar kontrakan rumah, bisa buat hidup anak-anak sehari-hari kontrakan rumah Rp 1,5 juta. Pendapatannya ya kadang laku sekilo dua kilo, makan aja kadang tidak, ini sudah hampir dua tahun, buat makan saja kurang mas,” ucapnya.

Dijumpai lainnya, Pemi (62), pedagang tempe dan oncom, mengaku sangat gembira karena bisa menggelar lapak kembali di pasar. Walaupun Pemi mengakui, pembeli di pasar ini masih sepi.

“Gembira, membolehkan lagi keadaannya orang begini sepi juga yang ke pasarnya nggak ada,” kata Pemi.

Melihat pengunjung yang masih sepi, tidak mengurangi niat Pemi untuk tetap menanti mereka berdatangan. Pemi berharap hari ini dirinya bisa memperoleh penghasilan.

“Menyambut gembira dikit lah, bisa usaha lagi dikit-dikit, karena buat laris saja susah, saya berharap bantuan kalau ada bantuan, tapi tidak ada sih,” tuturnya.

Sebelumya diketahui, pemerintah memperbolehkan pasar rakyat buka pada perpanjangan PPKM Level 4 ini. Para pedagang di Pasar Kemiri, Depok, pun mulai menggelar lapak dagangannya.

Pantauan MyCity di Pasar Kemiri, jam 08:00 WIB, sejumlah pedagang sudah mulai menggelar lapak. Para pedagang menjual beraneka ragam dagangan mulai daging, sembako, sayuran, pakaian, perlengkapan masak.

Terlihat pedagang lainnya ada yang masih bersiap menggelar dagangannya. Para pedagang sudah patuh memakai masker dan menjalankan protokol kesehatan tapi ada juga yang salah mengenakannya hanya di bawah mulut.

Tampak ada petugas dari TNI berjaga di pos PPKM di sekitar pasar. Petugas terlihat mengamati situasi di area pasar.

Tidak ada keramaian kerumunan pembeli di Pasar Kemiri. Situasi di pasar masih terlihat lengang pagi ini.

Nasional

Anies: UMP 2022 Tak Cocok Diterapkan di DKI Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Di depan buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021), menyebut formulasi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tak cocok diterapkan di Ibu Kota.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” katanya.

terkait hal itu, Anies bakal mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu untuk meminta peninjauan kembali formula UMP 2022 agar dapat memberikan rasa keadilan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Anies menegaskan upaya ini agar ada keadilan yang baik untuk buruh dan pengusaha.

“Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan tidak menampik bahwa saat ini sejumlah sektor ekonomi belum mengalami pemulihan yang signifikan.

“Jadi ada situasi dimana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan betul ya?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan kalau dirinya saat ini tengah memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang.

“Dan itu sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Varian Omicron Hantui Dunia, Luhut: Jangan Takut, Belum Masuk Indonesia

Published

on

By

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

Dunia saat ini dihantui dengan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan varian itu belum masuk ke Indonesia dan Pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi.

Dia menegaskan, virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

“Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini,” katanya.

Baca juga:

  1. Indomaret Jadi Raja, Ini Daftar Ritel Pemilik Gerai Terbanyak di Indonesia
  2. WHO Soroti Kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Ada Apa?
  3. Pandemi Covid-19, Konsumsi Rokok di Indonesia Justru Meningkat

Luhut mengungkapkan, Pemerintah sudah mengumumkan beberapa kebijakan penting untuk mencegah Omricon masuk ke Indonesia. Kebijakan itu adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB,” kata Luhut.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Janji Segera Revisi Undang-Undang Ciptaker Sesuai Putusan MK

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berjanji segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MK.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Jokowi menjamin kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi serta berusaha usai putusan MK

Dia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi menyebut UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin investasi yang telah dan sedang diproses tak terpengaruh putusan tersebut. Ia meminta para investor dan pelaku usaha agar tidak khawatir atas putusan itu.

Continue Reading

Trending