Connect with us

Polhukam

Bisnis Sampingan Jenderal Polisi Terungkap, Inikah ‘Perang Bintang’?

Published

on

Konflik di tubuh Poliri yang disebut perang bintang Mabes Polri terus menggaung sejak terkuaknya aksi Ferdy Sambo tembak Brigadir J di rumah dinasnya beberpa waktu lalu/Repro

Konflik di tubuh Poliri yang disebut perang bintang Mabes Polri terus menggaung sejak terkuaknya aksi Ferdy Sambo tembak Brigadir J di rumah dinasnya beberpa waktu lalu/Repro

Konflik di tubuh Poliri yang disebut perang bintang Mabes Polri terus menggaung sejak terkuaknya aksi Ferdy Sambo tembak Brigadir J di rumah dinasnya beberpa waktu lalu.

Meskipun sempat melandai, namun pengakuan Ismail Bolong kembali mengipasi bara api sehingga isu perang bintang Polri kembali memanas.

Baca Juga: Kapolri: Perintah Atasan Bisa Ditolak Bawahan, Jika?

Salah satu anggota dewan komisi Desmond J Mahesa selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI ikut angkat bicara bahkan mengungkapkan penyebab perang bintang Polri dipicu oleh mantan dua Kapolri.

Tak hanya itu, bahkan isu perang bintang usik istana dan merembet pada bisnis sampingan Jenderal Polisi, di mana Mahfud MD mengatakan agar masalah ini dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Perang bintang Polri yang merupakan pertikaian di antara petinggi ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Mahfud tak lama setelah beredarnya video pengakuan Ismail Bolong yang mengatakan bahwa dirinya memberikan setoran pada Kabareskrim Polri Agus Andrianto.

Akan tetapi pada sesi selanjutnya, video Ismail Bolong mengaku di paksa Irjen Hendra menjatuhkan Kabareskrim.

Bahkan Ismail akui dipaksa bacakan secarik kertas yang dibuat oleh anak buah Irjen Hendra Kurniawan yang berisikan jika dirinya memberikan uang pada Kabareskrim.

Baca Juga: Marah, Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Permainan Karantina

Menggapi apa yang terjadi di Polri tersebut Desmon menjelaskan bahwa perang bintang di tubuh polri 2022 tersebut tidak ada.

Menurut anggota dewan Komisi III ini menjelaskan bahwa isi tersebut muncul tak lepas dari kondisi rusaknya sistem ditubuh Polri.

Desmon menngungkapkan bahwa hal ini juga dapat dilihat dari adanya agenda 7 mantan Kapolri yang menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu.

Akan tetapi dalam pertemuan tersebut terdapat 2 mantan Kapolri yang tidak diajak yaitu Tito Karnavian selaku Kapolri 2016-2019 dan Idham Azis selaku Kapolri 2019-2021.

Hal ini menurut Desmon meninbulkan sebuah pertanyaan, tentang apa yang terjadi di Polri serta mantan Kapolri tersebut.

Bahkan Desmon dengan lantang mengatakan bahwa 2 mantan Kapolri tersebut merupakan akar permasalahan di Polri.

“Tujuh mantan Kapolri tersebut tidak mengajak yang 2 mantan Kapolri lainnya, dan hal tersebut mengindikasikan jelas bahwa keduanya merupakan sumber masalah di Polri,” tambah Desmon.

Kartu Truf Para Jenderal

Isu perang bintang di Polri ini sebelumnya telah diungkapkan oleh ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Menurut Sugeng, perang bintang ini tak lepas dari nama Ferdy Sambo yang saat ini menjadi terdakwa pembunuhan Brigadir J.

Bahkan sempat dikaitkan bahwa salah satu alasan Ferdi Sambo tembak Brigadir J karena Brigadir J mengetahui bisnis hitam Ferdy Sambo yang melibatkan Jenderal di Polri.

Hal ini bahkan menguak bagan konsorsium 303 yang sempat beredar beberapa waktu lalu.

Selain itu menurut Sugeng, bisnis lain yang melibatkan para Jenderal Polri adalah bisnis tambang ilegal.

Bisnis tambang ilegal ini yang beberapa waktu lalu di ungkap oleh Ismail Bolong meskipun Polisi berpangkat Aiptu yang telah pensiun tersebut mengkalrifikasi bahwa apa yang dilakukannya atas paksaan Irjen Hendra.

Irjen Hendra sendiri diketahui terseret dalam kasus Sambo dan telah di jatuhi hukuman diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian.

Sugeng mengatakan bahwa jika bukan tidak mungkin untuk membongkar dugaan-dugaan pelanggaran dari kepolisian.

“Para Jenderal Polri saling memegang kartu truf masing-masing sehingga mereka saling menyandera,” jelas Sugeng.

Baca Juga: Penjelasan Mahfud MD dan Kapolri Terkait Jokowi Izinkan 56 Pegawai KPK Direkrut Polri

Hal ini juga sempat diungkap Sugeng pasca penembakan Brigadir J, sehingga menjadi salah satu yang menghalangi pengungkapan kasus Sambo.

Polhukam

Mahfud MD Sebut Waspada, Teroris Musuh Kemanusiaan Bukan Penjuang Agama

Published

on

Anggota Gegana Polda Jabar melakukan proses sterilisasi tempat kejadian perkara dugaan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 Desember 2022. /Antara

Anggota Gegana Polda Jabar melakukan proses sterilisasi tempat kejadian perkara dugaan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 Desember 2022. /Antara

mycity.co.idMenkopolhukam Mahfud MD meminta kepolisian meningkatkan kewaspadaan pascaledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022.

Mahfud MD juga meminta seluruh aparat penegak hukum, dari polisi, Densus, BNPT dan lainnya untuk terus waspada.

Pasalnya, Mahfud MD mengatakan aksi terorisme di Indonesia memang jarang terjadi, tetapi bukan berarti tidak ada.

“Sejak tahun 2018 sampai sekarang itu sudah jarang terjadinya, sekali-kali terjadi tetapi masih ada,” katanya.

Selain itu, aparat penegak hukum, kata Mahfud MD harus tegas terhadap para pelaku terorisme.

Tindakan preventif dan antisipatif dalam penanganan terorisme perlu dilakukan.

“Mari kerja sama saling pengertian menjaga negara ini. Kita bekerja sama karena ini negara kita bersama dan teroris itu adalah musuh kemanusiaan, bukan pejuang agama apa pun,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar mencurigai ada kelompok yang mendanai aksi teror di Polsek

Sebelumnya, pelaku bom bunuh diri, Agus Muslim, diduga merupakan kelompok Jamaah Ansharut Dhaualah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS.

“Kami masih ingin terus mencoba melihat kelompok lain yang memberikan perbantuan, kami terus menyelidiki ke arah itu,” katanya, Kamis (8/12/2022).

BNPT, kata Boy, juga menyelidiki sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Agus Muslim sebelum insiden ledakan bom terjadi.

Continue Reading

Polhukam

PKS WO Saat Pengesahan UU KUHP, Yasonna: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly/DPR RI

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly/DPR RI

mycity.co.id Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi protes oleh Anggota Fraksi PKS yang berujung aksi walk out dari sidang Rapat Paripurna Pengesahan RUU KUHP menjadi UU.

Menurut dia sah-sah saja bagi setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, tapi memaksakan kehendaknya pun juga tidak sah.

“Sah-sah saja menyampaikan pendapat, pandangan, ya kan, itu sah, tetapi memaksakan kehendak juga tidak sah, ya kan,” katanya di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Yasonna mengatakan apa yang terjadi dalam sidang hari ini merupakan bagian dari demokrasi. Fraksi PKS kata dia telah setuju dengan catatan terhadap pengesahan RUU KUHP menjadi UU untuk dibawa ke rapat paripurna pada pembahasan di Komisi III.

“Catatan itu ada menjadi memori nanti,” ujarnya.

Pengesahan RKHUP dalam sidang paripurna di DPR RI diwarnai aksi protes dari fraksi PKS. Pasalnya ada dua pasal karet yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menjebak ‘masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Protes ini disampaikan Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (6/12).

“Fraksi PKS masih punya 2 catatan terhadap rancangan undang-undang ini, pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum 3 tahun ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara demokrasi jadi monarki. Saya minta supaya pasal ini dicabut dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi,” ujarnya.

Continue Reading

KupasHukum

Suharso Tegaskan Revisi UU IKN Bukan Karena Cacat

Published

on

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Foto: Grandyos Zafna)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa/Detik (Foto: Grandyos Zafna)

Mycity.co.id – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah kabar bahwa usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan karena adanya kecacatan.

Menurut Suharso, sebetulnya UU tersebut sudah bisa berjalan. Namun revisi dirasa perlu dilakukan untuk menghindari perdebatan kewenangan antara UU IKN, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

“Oh nggak, nggak cacat nggak. Sebenarnya UU ini pun sudah bisa berjalan. UU ini saja sudah bisa berjalan, cuma ada UU yang lalu diperintahkan dibuat di PP, Perpres. Kemudian PP dan Perpres, dia berhadapan dengan UU. Kita menginginkan tidak ada perdebatan kewenangannya,” ucap Suharso, di Istana Negara, Kamis (01/12/2022).

Karena ada banyak aturan turunan ke Perpres dan PP, hingga perlu adanya beberapa perbaikan dalam UU menyangkut aturan-aturan tersebut. Suharso juga membantah kalau UU ini dibuat dengan tergesa-gesa.

“UU kan ada yang bisa direvisi, kan lebih bagus juga kalau kita bisa revisi sekarang. Kemarin itu kan bukan berarti kita tergesa-gesa, tidak. Kita ini seperti pengarahan Bapak Presiden bahwa kita juga ingin mengubah cara kerja kita. Itu ingin digambarkan dalam UU itu,” ucap Suharso.

Bahkan menurutnya, sebetulnya UU IKN tersebut sudah bisa berjalan. Hanya saja, ada beberapa alasan yang melandasi langkah revisi ini perlu dilakukan.

Suharso menegaskan, alasan revisi UU IKN tersebut dilakukan yang pertama yaitu karena banyaknya masukan dari masyarakat sipil saat di Mahkamah Konstitusi.

“Pertama, kita mendengarkan waktu di Mahkamah Konstitusi (MK), masukan-masukan dari civil society. Bukan berarti waktu menyusun UU itu kita tidak mendengarkan, tidak,” ucap Suharso, kepada wartawan, di Istana Negara, Kamis (01/12/2022).

“Kedua, kemarin waktu penyusunan itu seakan-akan tidak begitu jelas posisinya sebagai daerah otonomi atau sebagai kementerian lembaga. Itu ingin kita pertajam di situ,” ucap Suharso.

Dan yang ketiga, pemerintah ingin mencantumkan ke dalam UU perihal pembiayaan, yang sebelumnya diatur dalam aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). .

“Ketiga, sebagai master developer, sebagai korporasi, itu dimungkinkan seperti apa? Itulah daripada itu dituangkan dalam peraturan pemerintah, perpres, dan seterusnya. Diusulkan untuk dinaikkan saja yang di Perpres dan PP soal kewenangan khusus untuk diadopsi di UU,” ucap Suharso

Tidak hanya itu, salah satu alasan revisi perlu dilakukan adalah mengenai aturan menyangkut pertanahan juga tengah diproses untuk dimasukkan ke dalam UU IKN.

“Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana Orang bisa beli ga tanah di sana. Itu kita sedang masukkan aturan itu,” ucap Suharso.

Sumber: Berbagai Sumber

Continue Reading
Advertisement

Trending