Connect with us

Nasional

Bima Arya: Pusat Perbelanjaan di Kota Bogor Siap Buka Kembali

Published

on

Foto AEON Mall Sentul, Bogor.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memastikan sejumlah mal di Kota Bogor telah siap beroperasi, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengunjung yang akan masuk.

“Karena kita berbicara roda ekonomi dan penghasilan karyawan disini, ada ribuan karyawan yang sudah hampir dua bulan harus tutup. Kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk pembukaan pusat perbelanjaan di Kota Bogor. Kami memastikan semuanya siap buka, QR code-nya kemudian kita sosialisasikan juga aplikasi Peduli Lindungi supaya ketika sudah diperbolehkan sistemnya sudah siap,” kata Bima.

Baca Juga :

  1. Lagi, Jokowi Beri Jabatan Baru untuk Luhut Binsar Pandjaitan
  2. Pantai Marunda, Lokasi Asyik Melihat Migrasi Burung di Utara Jakarta
  3. Asal Usul Sagu Porno dari Kepulauan Sangihe

Bima Arya menambahkan, relaksasi untuk menggairahkan ekonomi sangat dibutuhkan, terlebih jika melihat data dan angka-angka perkembangan Covid-19 sudah cukup membaik.

“Menurut hemat saya daerah diberikan kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal tersebut. Tidak mungkin pemkot gegabah membuka, sementara angkanya tidak landai. Saya berharap betul ada perubahan level dan zona sehingga sesegera mungkin mall bisa buka. Kalau saya dan Pak Kapolres maunya sore ini juga buka. Kita sedih, tidak sedikit yang japri ke kami WA, instagram, dan lain-lain,” terang Bima.

Sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat, Bima meminta para pengelola pusat perbelanjaan untuk menyiapkan apa saja yang menjadi persyaratan.

“Saya kira kita semaksimal mungkin persiapkan. Kalau ada kabar baik 23 Agustus buka, kita sudah siap. Kami bisa sampaikan ke pusat. Bogor indikasinya baik, seluruh angka-angka perkembangan covid-nya sudah landai dan mal pun siap,” jelasnya.

“Sekarang PR kita adalah dalam beberapa hari ke depan memaksimalkan sosialisasi aplikasi Peduli Lindungi harus betul-betul tersosialisasikan dengan baik ke semuanya. Supaya warga siap-siap pakai aplikasi itu sebagai syarat mengunjungi mal. Dan setiap pengelola pusat perbelanjaan menyiapkan QR Code-nya. Saya sudah perintahkan Disperindag untuk bantu fasilitasi jika ada kendala di lapangan dari teman-teman pusat perbelanjaan,” tambah Bima.

Di lokasi yang sama, Ketua DPC Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bogor-Depok Herman mengatakan, asosiasinya memiliki 18 anggota, 7 diantaranya di Kota Bogor, 4 di Kabupaten Bogor dan 7 di Kota Depok.

“Saya pastikan 7 pusat belanja anggota APPBI di Kota Bogor siap untuk bisa melakukan pembukaan. Tentunya dengan protokoler yang disampaikan asosiasi dan kita sudah sebarkan di forum retail Kota Bogor, panduan nya seperti apa dan lain-lain. Kita berharap semua taat untuk bisa mematuhi ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ucap Herman.

Salah satu ketentuannya adalah setiap pengunjung diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki mall tersebut.

“Sampai dengan saat ini sistem ini terus dibenahi dan disempurnakan, di mana dalam sistem itu sudah diatur kapasitas mal, termasuk pembatasan 50 persen. Di aplikasi itu sistemnya di sana tertera sekian banyak orang per jumlah berapa ribu, kalau kapasitas per mall misalnya Botani ada 25 ribu, begitu 50 persen dari 25 ribu sistem ini akan lock, untuk orang tidak bisa masuk. Begitu pula setelah itu keluar (checkout) baru orang boleh masuk,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari survei ujicoba pembukaan yang dilakukan di pusat perbelanjaan di Jakarta, masih banyak kendala yang ditemui.

“Di beberapa tempat memang spesifikasi mal berbeda. Ada yang segmentasinya menengah atas, menengah bawah. Tentunya pandai-pandai management mengatur ini semua,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh pihak pengelola bisa menerapkan protokol yang telah ditentukan agar apa yang dilakukan ini bisa menggairahkan kembali roda perekonomian Kota Bogor.

“Syukur-syukur bisa terlaksana tanggal 24 Agustus nanti,” tutup Herman.

Nasional

Anggaran Dipotong, MPR RI Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

MPR RI menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, Pimpinan MPR RI meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memecatnya.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyatakan pemotongan anggaran MPR RI menjadi salah satu alasan mereka meminta Jokowi memecat Sri Mulyani.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Selain itu Fadel juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja Ani. Di antaranya, Ani tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan Empat Pilar, serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan MPR secara tiba-tiba.

“Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin,” tegas dia.

Dia mengingatkan bahwa MPR merupakan lembaga tinggi negara. Pihaknya meminta agar mendapat perlakuan yang wajar dibandingkan lembaga negara lainnya.

Oleh karena itu, Fadel mengatakan, 10 pimpinan MPR telah rapat bersama dan hasilnya meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ani.

“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan,” tuturnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Indonesia Tahun Ini Tak Impor Beras

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menegaskan Tanah Air sejak awal tahun 2021 tak mengimpor beras. Dengan kata lain, Indonesia tahun ini bebas dari impor beras.

Jokowi juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi beras di Jawa Timur, menurut Jokowi, mencaoai 5,7 juta ton.

“Kami tahu bahwa tahun ini, 2021, sampai hari ini kami belum melakukan impor beras sama sekali,” ungkap Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Secara keseluruhan di Jawa Timur produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan suplai provinsi lain,” Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan panen padi di Kabupaten Trenggalek terjadi dua kali dalam satu tahun. Namun, ia optimistis panen padi bisa bertambah menjadi tiga kali dalam setahun setelah ada Bendungan Tugu.

“Dengan ada Bendungan Tugu airnya mengalir sampai ke sawah-sawah. Padi bisa tiga kali,” terang Jokowi.

Jokowi juga mengaku mendapatkan beberapa keluhan dari petani di Kabupaten Trenggalek. Keluhan itu berupa pupuk langka dan alat produksi yang kurang memadai.

“Saya kira nanti akan dibicarakan di Jakarta, agar Menteri Pertanian menyelesaikan kesulitan di lapangan,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Jumlah PNS dan Pembagian Jabatan Jajaran PNS Tahun 2021

Published

on

KORPRI
KORPRI

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berada di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

KORPRI sendiri berdiri pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Keberadaan KORPRI sangat erat kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk salah satu bagian dari ASN yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tahun 2021 ini, Indonesia kembali membuka seleksi nasional Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk berbagai posisi. Jumlah lowongan yang tersedia dalam seleksi CASN tahun ini sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 128.016 lowongan dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 548.717 lowongan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan laporan statistik mengenai PNS di Indonesia. Per Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia ada sebanyak 4.081.824 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tercatat, ada 3 jenis jabatan yang paling banyak ditempati oleh PNS Indonesia yakni jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan laporan BKN yang berjudul “Buku Statistik ASN Juni 2021”, Jabatan Fungsional merupakan jabatan mendominasi jenis jabatan PNS di Indonesia dengan persentase sebesar 51 persen atau 2.077.818 PNS.

Sedangkan untuk jabatan struktural didominasi oleh jabatan pengawas atau setara Eselon IV sebanyak 71 persen kemudian disusul oleh Jabatan Administrator atau Eselon III sebanyak 22 persen. Berdasarkan data yang ada, beberapa instansi masih memiliki jabatan Eselon V sebanyak 3 persen dari total persentase jenis jabatan struktural, atau sebanyak 12.630 PNS.

Menurut PP Nomor 16 Tahun 1994 yang dirujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional dibagi menjadi dua, yakni Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlianya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Sedangkan Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Sementara itu, definisi Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan ini bertingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Continue Reading

Trending