Connect with us

Nasional

Beli Minyak Goreng Curah Kini Wajib Pakai KTP

Published

on

Minyak goreng curah

Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar. Kini, Pemerintah mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli minyak curah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai langkah ini bertujuan agar distribusi minyak curah tepat sasaran.

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (20/5/2022).

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Ia menuturkan mekanisme lebih rinci akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Ia memastikan mekanisme penyaluran minyak goreng curah ini akan menjamin ketersediaan pasokan.

“sekali lagi ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di kementerian perindustrian sering disebut dengan sistem Simirah,” katanya.

Sementara untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Ini juga secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

Ia menegaskan pencabutan larangan ekspor yang belum genap satu bulan ini akan diikuti dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Caranya, kembali dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Hal ini, kata Menko Airlangga akan diatur kemudian oleh Kementerian Perdagangan. Diketahui, sebelumnya Kemendag juga pernah menerapkan DMO 20 persen namun dinilai belum efektif.

“Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, Sekali lagi saya tegaskan ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, dengan penerapan aturan domestic market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan Domestic Price Obligation (DPO), yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” dia memungkasi.

Nasional

Ma’ruf Amin Perintahkan MUI Segera Buat Fatwa Ganja Medis

Published

on

Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin, meminta MUI segera membuat fatwa mengenai ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah [ganja untuk] kesehatan itu, saya kira MUI harus segera buat fatwanya, fatwa baru,” katanya, Selasa (28/6/2022).

Ma’ruf menjelaskan fatwa itu nantinya bisa menjadi pedoman bagi DPR dalam menyikapi wacana ganja untuk kebutuhan medis tersebut.

Baca Juga:

  1. 5 Gunung Unik di Indonesia yang Wajib Kamu Kunjungi
  2. Pesona Desa Hilisimaetano Nias, Salah Satu Desa Wisata Terindah di Indonesia
  3. Pesona Telaga Cicerem, Airnya Berwarna Biru

Di sisi lain, Ma’ruf menjelaskan MUI telah mengeluarkan keputusan bahwa penyalahgunaan ganja dilarang bagi umat Islam. Meski demikian, Ia berharap MUI perlu mengeluarkan fatwa baru seiring munculnya wacana ganja untuk kebutuhan medis.

“Jangan sampai nanti berlebihan dan juga menimbulkan kemudaratan. Karena ada berbagai spesifikasi itu ya ganja itu. Ada varietasnya. Supaya MUI nanti buat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas ganja itu,” kata dia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI buka suara mengenai munculnya aspirasi melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis atau pengobatan. Aspirasi ini tentunya, akan dipertimbangkan secara seksama dengan meminta pendapat para ahli.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengakui, pihaknya memang menerima aspirasi dari kalangan masyarakat tertentu untuk melegalkan pengunaan ganja dalam rangka pengobatan atau perawatan atas penyakit tertentu.

“Kami tentu akan mengkajinya secara hati-hati dan mendengarkan pendapat para ahli kesehatan, baik dokter maupun farmakolog,” kata Arsul.

Senada dengan Asrul, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya segera mengkaji wacana legalisasi ganja untuk medis.

Meski di beberapa negara ganja sudah bisa digunakan untuk pengobatan atau medis. Namun, kata Dasco, di Indonesia hal itu masih belum diatur dalam undang-undang.

“Sehingga nanti kami akan coba buat kajiannya apakah itu kemudian dimungkinkan untuk ganja sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan,” ujarnya.

“Nanti kami coba koordinasikan dengan komisi teknis dan juga Kemenkes, agar DPR bisa kemudian menyikapi hal itu,” tegas dia.

Continue Reading

Nasional

Imbas Pemekaran Papua, DPR Pertimbangkan Revisi UU Pemilu

Published

on

By

DPR Pertimbangkan Revisi UU Pemilu

Pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang pengesahan rancangan regulasinya akan dilakukan di Komisi II DPR pada hari ini, Selasa (28/6/2022) ternyata memiliki imbas.

Di mana hal itu membuat Komisi II DPR RI mempertimbangkan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Saat dikonfirmasi pada Selasa (28/6/2022) Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa, “Tentu ini nanti akan konsekuensi berikutnya patut dipertimbangkan nanti ada perubahan UU, terutama UU Pemilu.”

Menurut Ahmad, tidak menutup kemungkinan akan diakomodasi melalui pembentukan peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu untuk kekosongan regulasi soal alokasi anggota DPR RI dan DPD RI dari tiga provinsi yang bakal dibentuk tersebut.

Diketahui, jika Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan terbentuk maka harus mempunyai perwakilan kursi di DPR RI dari setiap provinsi tersebut.

Baca Juga:

  1. Anies Pastikan Biaya Pergantian Dokumen Akibat Perubahan Nama Jalan Gratis
  2. Gara-Gara Anies Ganti Nama Sejumlah Jalan di DKI, 50 Ribu Warga Jakarta Wajib Bikin e-KTP Baru
  3. Mulai dari Jakarta, Surabaya hingga Makassar Ramai-ramai Kecam Holywings

Sementara itu, telah ditetapkan sebanyak 575 untuk jumlah anggota DPR dalam pasal 186. Dengan begitu tidak boleh ditambah untuk jumlah tersebut. Sementara itu, jumlah kursi saat ini di DPR untuk dapil Papua yaitu sebanyak 10 kursi.

“Apa revisi (UU Pemilu) atau perppu itu nanti tergantung pembicaraan pemerintah dan DPR. Tapi, yang jelas di dalam UU yang sekarang kita masukkan dalam satu pasal yang menjelaskan bahwa setelah ini nanti akan ada pembahasan perubahan UU Pemilu yang berkaitan dengan soal kursi DPR RI, kursi DPD RI, dan juga penetapan daerah pemilihannya,” terangnya.

Pada hari ini, Selasa (28/6/2022) diketahui Komisi II DPR memnjadwalkan rapat pengesahan atau pengambilan keputusan Tingkat I terhadap tiga RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

Setelah Komisi II DPR menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) bersama dengan pihak pemerintah dan DPD RI, hal tersebut pun diputuskan.

Continue Reading

Nasional

Malaysia & Singapura Sudah, DPR RI Dorong Pemerintah Riset Ganja Medis

Published

on

Ilustrasi penggunaan ganja medis

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI buka suara mengenai munculnya aspirasi melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis atau pengobatan. Aspirasi ini tentunya, akan dipertimbangkan secara seksama dengan meminta pendapat para ahli.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengakui, pihaknya memang menerima aspirasi dari kalangan masyarakat tertentu untuk melegalkan pengunaan ganja dalam rangka pengobatan atau perawatan atas penyakit tertentu.

“Kami tentu akan mengkajinya secara hati-hati dan mendengarkan pendapat para ahli kesehatan, baik dokter maupun farmakolog,” kata Arsul.

Baca Juga:

  1. 5 Gunung Unik di Indonesia yang Wajib Kamu Kunjungi
  2. Pesona Desa Hilisimaetano Nias, Salah Satu Desa Wisata Terindah di Indonesia
  3. Pesona Telaga Cicerem, Airnya Berwarna Biru

Senada dengan Asrul, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya segera mengkaji wacana legalisasi ganja untuk medis.

Meski di beberapa negara ganja sudah bisa digunakan untuk pengobatan atau medis. Namun, kata Dasco, di Indonesia hal itu masih belum diatur dalam undang-undang.

“Sehingga nanti kami akan coba buat kajiannya apakah itu kemudian dimungkinkan untuk ganja sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan,” ujarnya.

“Nanti kami coba koordinasikan dengan komisi teknis dan juga Kemenkes, agar DPR bisa kemudian menyikapi hal itu,” tegas dia.

Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi IX F-PDIP DPR RI Charles Honoris menilai Indonesia perlu memulai kajian terkait manfaat ganja bagi medis.

“Indonesia harus sudah memulai kajian tentang manfaat tanaman ganja (Cannabis sativa) untuk kepentingan medis. Kajian medis yang obyektif ini akan menjadi legitimasi ilmiah, apakah program ganja medis perlu dilakukan di Indonesia,” ujar Charles Honoris

Ia mengatakan pada akhir 2020 ganja dan resin ganja telah dikeluarkan dari Golongan IV Konvensi Tunggal tentang Narkotika. Jadi, menurutnya, ganja telah dihapus dari daftar narkoba.

“Pada akhir 2020, Komisi Narkotika PBB (CND) sudah mengeluarkan ganja dan resin ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961. Artinya, ganja sudah dihapus dari daftar narkoba paling berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis. Sebaliknya, keputusan PBB ini menjadi pendorong banyak negara untuk mengkaji kembali kebijakan negaranya tentang penggunaan tanaman ganja bagi pengobatan medis,” tuturnya.

Continue Reading

Trending