Connect with us

CityView

Begini Sejarah Kepulauan Riau, Benarkah Milik Malaysia?

Published

on

Kepulauan Riau

Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik.

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan provinsi baru, dan melepaskan diri dari provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) I pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya, perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau.

Baca Juga:

  1. Inilah 5 Gunung Terindah di Indonesia
  2. Desa Coal, Menikmati Sensasi Alam dan Budaya Desa yang Memanjakan Mata
  3. Tak Hanya di Mesir, Di Sudan Ternyata Ada Piramida Lho

Pada tanggal 25 Februari 1955, sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi /DPRDS/ DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957.

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan provinsi baru, dan melepaskan diri dari provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) I pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya, perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau.

Pada tanggal 25 Februari 1955, sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi /DPRDS/ DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957.

Kepulauan Riau

Keputusan presiden No. 256/M/1958 pada tanggal 5 Maret 1958 telah dilantik Mr. S.M Amin sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau pertama. Pelantikan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Depdagri, Mr. Sumarman mewakili Mendagri di Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Riau. Pengangkatan Mr. S.M Amin merupakan kompromi pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan, termasuk perihal putera daerah.

Dalam memangku tugasnya Mr. S.M Amin pertama kali membentuk Badan Penasihat Gubernur atau Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No.71/21/34 tanggal 9 Juni 1958. Pembentukan badan ini sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan dalam ketentuan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 258 Tahun 1958 tanggal 27 Februari 1958 bahwa Gubernur atau Kepala Daerah Riau perlu didampingi oleh suatu Badan Penasihat.

Di sisi lain, Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km2, dan 58% penduduknya berada di kota Batam.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CityView

Asal-usul Nama Ancol & Awal Mula Berdirinya di Indonesia

Published

on

By

Asal-usul Nama Ancol

Ancol adalah wilayah yang berada di sebelah timur Kota Tua Jakarta. Di mana kawasan itu saat ini dijadikan sebuah nama kelurahan di Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.

Untuk namanya sendiri mempunya arti tanah renda berpaya-paya. Diketahui, air payau Kali Ancol berbalik ke darat menggenangi tanah di sekitarnya sehingga airnya terasa asin pada dahulu saat laut tenggah pasang.

Kemudian Ancol dikatakan sebagai salah satu lokasi medan perang di samping Kalapa, Tanjung Wahanten (Banten) pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa (1521-1535). Hal ini terjadi pada masa agama Islam mulai tersebar luas di daerah pesisir Kerajaan Sunda.

Ancol pun dijadikan esbagai kubu pertahanan pasca-serangan pertama Kerajaan Mataram ke Batavia tahun 1628 saat di tangan VOC. Oleh karena itu dengan membangun sejumlah benteng, VOC mulai memperkuat pertahanannya.

Baca Juga:

  1. Abadikan Legenda Betawi, Jalan Bang Pitung Gantikan Jalan Kebayoran Lama
  2. Menelisik Asal Muasal Nama Kuningan
  3. Asal-usul Menteng, Hutan Sarang Binatang Buas yang Jadi Kawasan Elite

Pembangunan benteng pun dikebut oleh Belanda karena benteng yang tersisa hanya berada di Kasteel Batavia dan Pulau Onrust. Belanda menjadikan Ancol sebagai Taman Rekreasi mereka.

Jika mendengar nama Ancol pasti banyak dari kita yang langsung mengingatnya sebagai tempat wisata hiburan, yakni Taman Impian Jaya Ancol.

Diketahui, proyek pembangunan Ancol dimulai pada tahun 1960 silam. Di mana kala itu Soekarno ingin Indonesia memiliki taman hiburan seperti Disneyland.

Hingg akhirnya proyek Ancol pun berhasil diselesaikan bulan Februari 1966, seusai proses pembangunannya itu berjalan.

Continue Reading

CityView

Pembangunan Dimulai, Ini Daftar Infrastruktur Awal yang Dibangun Jokowi di IKN Nusantara

Published

on

By

IKN Nusantara

Pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara baru Nusantara di Kalimantan Timur telah mulai dikebut oleh Pemerintah. Bahkan sejumlah proyek diketahui sudah mulai dilelang dan dibangun saat ini.

Pembangunan infrastruktur dasar IKN akan dimulai pada Agustus 2022 mendatang. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Mengutip pada Kamis (23/6/2022) dalam keterangannya Basuki mengatakan bahwa, “Selain SHMS (Structural Health Monitoring System) dan ITS (Intelligent Transport Systems) akan diprioritaskan juga FS dan Basic Design untuk jalan akses IKN karena kami akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang.”

Akan tetapi juga telah ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pembangunannya di IKN pada sebelumnya. Bahkan sampai menjadi kuncian awal dari Jokowi sebagai kepastian berjalannya proyek IKN.

Baca Juga:

  1. Janji Jokowi untuk IKN: Future Job & Skill
  2. Abadikan Legenda Betawi, Jalan Bang Pitung Gantikan Jalan Kebayoran Lama
  3. Mitos Hantu Menara Saidah, Emang Ada?

Berikut daftar infrastruktur awal yang dibangun Jokowi di IKN Nusantara:

Bendungan Sepaku Semoi

Diketahui, bendungan ini bertujuan untuk menyediakan air baku kawasan IKN yang berkapasitas 2.000 liter per detik, dan sebanyak 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan. Kemudian juga sebesar 55 persen sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN.

“Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu,” kata Basuki.

Sementara itu untuk lokasinya sendiri, bendungan ini berada di Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tepatnya Desa Tengin Baru.

Pusat Persemaian Mentawir

Diperuntukan memenuhi kebutuhan air bagi bibit – bibit pohon pusat persemaian Mentawir untuk Nursery Center Mentawir yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana hal ini direncanakan sebagai program rehabilitas hutan di sekitar IKN.

Nantinya bersumber dari embung yang dibangun Kementerian PUPR dengan kapasitas tampung 160.000 meter kubik, dan luas genangan 6,3 hektare untuk pemanfaatan air baku bagi bibit-bibit tanaman pada Pusat Persemaian Modern Mentawir.

Jalan Akses dari Tol ke Ibu Kota

Berikutnya, infrastruktur awal yang mulai dibangun Jokowi adalah jalan akses dari tol ke ibu kota. Diketahui, Jokowi memastikanpembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan menuju lokasi Ibu Kota Negara (IKN) akan mulai dilakukan pada bulan depan.

“Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” tuturnya.

Continue Reading

CityView

Janji Jokowi untuk IKN: Future Job & Skill

Published

on

By

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dipastikan tetap dilakukan sesuai dengan rencana oleh Joko Widodo (Jokowi). Terlebih telah jelas dari payung hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk memulai pembangunan IKN.

Jokowi menegaskan bahwa pemindahan IKN merupakan gagasan lama dari pemimpin Indonesia terdahulu, yang samapi kini belum direalisasikan. Hal tersebut ia ungkapkan saat membuka Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI PMKRI.

“Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara,” kata Jokowi, dikutip Kamis (23/6/2022).

Kemudian ia pun memaparkan beberapa alasan pentingnya dilakukan pemindahan ibu kota negara untuk Indonesia. Misalnya seperti untuk pemerataan ekonomi yang ingin diwujudkan di seluruh penjuru negeri ini, serta tidak terpusat di satu pulau yang ada di Tanah Air saja.

Baca Juga:

  1. Abadikan Legenda Betawi, Jalan Bang Pitung Gantikan Jalan Kebayoran Lama
  2. Menelisik Asal Muasal Nama Kuningan
  3. IKN Nusantara Tambah Kekuatan Pengamanan, Bentuk Polres & Polsek

“Yang paling penting memang kita ingin Indonesiasentris bukan Jawasentris. Kita garis dari barat ke timur, dari utara ke selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Jokowi.

Selain itu, ia juga menerangkan tidak hanya melakukan pemindahan secara fisik beberapa infrastruktur yang ada di Jakarat saja atas perpindahan ibu kota tersebut. Melainkan Jokowi menilai juga akan menjadi prioritas pemerintah di IKN seperti perubahan pola pikir, birokrasi, dan cara kerja baru yang menggunakan teknologi.

“Di sini lah akan kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge semuanya memang ingin kita lakukan di sini,” ujar Jokowi.

“Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional dan kita harapkan ini juga bisa membuka yang namanya future job dan future skill,” terangnya.

Sementara itu, ia juga berharap IKN bisa menjadi magnet untuk setiap talenta. Baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Presiden RI ini menyebut IKN nantinya bakal mempunyai desain dan fasilitas yang mendukung konsep ten minutes city, 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik ramah lingkungan, sampai penggunaan energi hijau pun juga.

Continue Reading

Trending