Connect with us

Properti

Begini Proses Pembebasan Lahan untuk Pembangunan

Published

on

pembebasan lahan
pembebasan lahan

Kementerian ATR/BPN menjadi instansi penting yang melakukan pembebasan lahan guna berbagai pembangunan proyek. Hingga saat ini telah dibebaskan lahan seluas 23 ribu hektar untuk proyek strategis nasional dan 10 ribu hektar non proyek strategis.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai proyek infrastruktur yang terus dibangun antara lain jalan tol, bandara, bendungan, perumahan, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya untuk terus mengakselerasi perekonomian masyarakat.

Setiap program pembangunan tentunya membutuhkan tanah dan karena itu penyediaan hingga proses pembebasan tanah menjadi bagian penting dari setiap proses pembangunan. Untuk mempermudah penyediaan tanah dalam rangka mempercepat pembangunan nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat urusan pertanahan dan tata ruang.

Baca Juga:

  1. 5 Rekomendasi Pantai Terindah di Pulau Jawa Pilihan MyCity
  2. Pesona Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Maluku Utara
  3. Desa Torosiaje, Kampung Indah di atas Teluk Tomini

Menurut Dirjen Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, pemerintah akan memastikan ketersediaan lahan melalui proses pengadaan tanah untuk setiap proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan untuk dibangun.

“Tentu bukan hanya tanahnya tapi juga tata ruangnya. Pembangunan harus sejalan dengan tata ruang dan kebijakan tata ruang itu ada di kami, makanya penyediaan tanah maupun tata ruang itu harus terintegrasi guna menghadirkan pola pembangunan yang sustainable dan tidak boleh mengabaikan lingkungan karena harus sesuai dengan tata ruang,” jelasnya.

Hal teknis lainnya, pengadaan tanah harus melalui proses yang benar dan dipastikan lahan yang tersedia untuk pembangunan telah melalui proses ganti rugi yang layak dan adil. Selama ini ganti kerugian dijalankan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tapi seiring dinamika yang ada ketentuan ini disempurnakan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Proses pengadaan tanah ada yang diubah, dihapus, maupun diatur kembali guna memastikan pangadaan tanah bisa berjalan lancar. Bila pengadaan tanah lancar maka berbagai pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan baik dan ujungnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain panjangnya proses pengadaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi kementerian. Embun menyebut setidaknya ada empat tahapan proses pengadaan tanah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaa, hingga penyerahan hasil. Dalam tahapan itu juga diperlukan peran banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, berbagai instansi, hingga masyarakat.

Banyaknya pihak yang terlibat dan panjangnya proses tetap harus dijalani dan pemerintah akan memastiakan dari seluruh proses itu tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu proses yang diperlukan peran penting yaitu profesional penilai publik dan penilai pertanahan yang dapat menilai dan menentukan harga tanah secara profesional, transparan, dan independen.

“Jadi yang menilai itu bukan dari pemerintah tapi pihak yang profesional yang menentukann harga dan nilai secara adil berdasarkan nilai wajar serta nilai pasar. Hingga saat ini sudah ada 155 proyek strategis nasional yang sudah kami selesaikan pengadaan tanahnya dengan total luas lebih dari 23 ribu hektar sementara non proyek strategis kurang lebih 10 ribu hektar,” bebernya.

Advertisement

Properti

Tahun 2022, Harga Apartemen Melonjak

Published

on

Apartemen

Membaiknya perekonomian akan berdampak langsung pada kenaikkan harga apartemen yang dipasarkan pengembang. Wacana kenaikan PPN 11 persen, BI yang akan menaikan suku bunga acuan, hingga pengembang yang makin confident akan membuat harga unit apartemen mengalami peningkatan.

Proyeksi bisnis pada tahun 2022 ini dihadapi dengan rasa optimisme yang tinggi oleh para pelaku pasar seiring terus membaiknya perekonomian sejak kuartal keempat tahun lalu. Sektor properti bahkan mencatatkan pertumbuhan kinerja bisnis yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional.

Untuk sektor properti, pemerintah juga banyak mengeluarkan regulasi dan stimulus untuk mendorong kinerja bisnis sektor ini sehingga bisa menggairahkan lebih dari 170 industri lainnya. Hal ini diikuti dengan tren penurunan suku bunga KPR hingga berbagai kemudahan pembiayaan sehingga produk properti bisa dibeli dengan lebih mudah.

Baca Juga:

  1. Inilah 6 Pasar Tertua di Indonesia
  2. Gunung Semeru: Tempat Bersemayam Para Dewa & Catatan Sejarah Panjang Letusannya
  3. Jejak Peradaban Sejarah Berusia Ribuan Tahun di Ibu Kota Negara Baru

Menurut Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia (CII), stimulus pembebasan PPN untuk produk properti baru (ready stock) seharga maksimal Rp2 miliar dan diskon PPN 50 persen untuk harga maksimal Rp5 miliar telah menjadi insentif terbaik yang dirasakan langsung dampaknya oleh konsumen maupun kalangan pengembang.

“Makanya sangat masuk akal kalau pemerintah melanjutkan insentif PPN ini dengan besaran yang berbeda. Kalau dulu produk seharga maksimal Rp2 miliar dibebaskan PPN-nya sekarang dibuat menjadi diskon 50 persen dan yang seharga maksimal Rp5 miliar menjadi 25 persen,” ujarnya.

Yang menarik, stimulus baru yang diterapkan untuk periode Januari-Juni 2022 ini bisa berlaku untuk periode indent selama dibeli dalam masa waktu pemberlakukannya atau hingga Juni 2022. Hal ini akan berdampak signifikan untuk penjualan unit apartemen yang umumnya dijual secara indent. Jadi tahun 2021 lalu stimulus ini berdampak siginifikan untuk penjualan rumah tapak (landed house), saat ini bisa berdampak untuk penjualan unit apartemen.

Namun Ferry juga mengingatkan, berbagai stimulus maupun insentif ini sifatnya hanya sementara untuk mendorong gairah bisnis. Seiring situasi yang terus membaik, penerapan regulasi yang menguntungkan untuk sektor properti ini akan mulai kembali pada situasi yang normal.

Terlebih pemerintah juga akan menaikan PPN untuk produk properti dari saat ini 10 persen menjadi 11 persen. Begitu juga Bank Indonesia (BI) yang akan menaikkan suku bunga acuannya sehingga bunga kredit untuk pembiayaan properti juga dipastikan akan kembali meningkat.

Seluruh proses pemulihan khususnya untuk sektor properti ini juga akan membuat kalangan pengembang menaikkan patokan harga jual setelah selama ini harga jual produknya stagnan dengan banyaknya konsumen investor yang melakukan aksi wait and see. Berbagai kemudahan yang selama ini menjadi privilege untuk sektor properti akan kembali normal dan itu berdampak langsung pada harga jual.

“Dampak langsungnya untuk konsumen harus menyiapka dana yang lebih besar untuk membeli properti. Makanya saat ini menjadi kesempatan yang baik dengan diperpanjangnya insentif PPN dan suku bunga acuan BI belum dinaikkan. Saat nanti PPN menjadi 11 persen dan suku bunga naik, maka membeli properti harus menyiapkan dana yang lebih besar,” pungkasnya.

Continue Reading

Properti

Kabar Baik, BTN Tingkatkan Pembiayaan KPR untuk Pekerja Informal

Published

on

Ilustrasi Properti
Ilustrasi Properti

Bank BTN akan lebih fokus menyalurkan KPR untuk kalangan pekerja informal menggunakan skema BP2BT. Pekerja informal menjadi fokus Bank BTN karena potensinya sangat besar bahkan lebih banyak dibandingkan pekerja formal.

Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk sektor properti yang ditopang dari besarnya populasi anak muda dan keluarga muda. Hal ini membuat kebutuhan rumah pertama selalu dicari dan pasar besar ini menjadi jaminan betapa sustain-nya bisnis properti di negeri ini.

Di sisi lain, aksesibilitas pembiayaan bank masih berkutat pada kalangan pekerja formal karena lebih mudah untuk dilakukan penilaian kelayakannya. Sementara itu ada potensi pembiayaan dari kalangan pekerja informal di Indonesia juga sangat besar bahkan jauh lebih besar dibandingkan pekerja formal.

Baca Juga:

  1. Inilah 6 Pasar Tertua di Indonesia
  2. Gunung Semeru: Tempat Bersemayam Para Dewa & Catatan Sejarah Panjang Letusannya
  3. Jejak Peradaban Sejarah Berusia Ribuan Tahun di Ibu Kota Negara Baru

Hal ini disadari oleh Bank BTN dan bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan ini terus mencari cara untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada kalangan pekerja informal. Menurut Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Bank BTN M. Yut Penta, realisasi KPR untuk sektor pekerja informal baru tergarap sekitar 12 persen oleh Bank BTN.

“Makanya untuk tahun 2022 ini kami akan terus tingkatkan penyaluran KPR untuk pekerja informal karena pasarnya sangat besar dan potensial. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk bisa terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan dari segmen pekerja informal ini,” ujarnya.

Bila melihat data penyaluran KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (PPDPP) yang tahun lalu disalurkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), untuk sektor pekerja informal baru tesalurkan sebesar 9,88 persen atau setara 17.666 orang tahun 2021 lalu.

Untuk itu Bank BTN akan mendorong pembiayaan perumahan bagi pekerja informal melalui skema KPR subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dengan skema ini kalangan pekerja informal diharuskan menabung terlebih dulu 6-12 bulan sehingga bank bisa menilai kelayakan maupun kemampuan mencicilnya.

“Tahun lalu kami menyalurkan KPR BP2BT mencapai 10.968 debitur dan ini yang akan terus ditingkatkan. Tahun lalu skema KPR subsidi BP2BT ini juga belum spesifik untuk pembiayaan kalangan pekerja informal tapi tahun ini sesuai dengan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kami akan dorong BP2BT ini untuk pekerja informal,” imbuhnya.


Continue Reading

Properti

Keren, Bakal Ada Hotel di Rest Area Jalan Tol Trans Jawa

Published

on

Hotel di Rest area trans jawa
Hotel di Rest area trans jawa

Untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas di area jalan tol, PT Jasamarga Related Business menggandeng Omega Hotel Management untuk menghadirkan fasilitas hotel di berbagai rest area jalan tol. Tahap awal ini terus dikaji hotel di Trans Jawa sehingga pengguna tidak perlu keluar tol bila hendak beristirahat.

Bisnis properti telah menarik minat banyak sektor usaha yang lain termasuk infrastruktur jalan tol. Perusahaan BUMN sektor jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui anak usahanya PT Jasamarga Related Business menggandeng Omega Hotel Management (Alfaland Group) untuk mengembangkan penginapan di rest area jalan tol.

Menurut Direktur Utama Jasamarga Related Business Cahyo Satrio Prakoso, kerja sama pengembangan rest area ini dilakukan setelah adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 28 Tahun 2021 tentang tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area di jalan tol.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Melalui permen itu kualitas pelayanan bagi pengguna jalan tol bisa terus ditingkatkan dan kawasan rest area bisa dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang untuk kebutuhan pengguna jalan tol. Fasilitas penunjang itu bisa berupa sentra bisnis lokal, area logistik, kawasan industri, hingga destinasi penunjang wisata termasuk fasilitas penginapan,” ujarnya.

Untuk fasilitas penginapan atau hotel ini terus dikaji oleh PT Jasamarga Related Business dan Omega Hotel Management. Dari identifikasi awal, ruas jalan tol yang cocok untuk dikembangkan fasilitas hotel yaitu jalan tol Trans Jawa. Target pasar yang akan menggunakan sarana hotel ini pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus atau jarak jauh.

Pengguna jalan tol dari Merak menuju Semarang atau Surabaya maupun sebaliknya, selama ini harus keluar jalan tol untuk mendapatkan fasilitas penginapan. Kondisi jalan tol Trans Jawa yang panjang dan ramai, 85 persen rest area-nya dikelola oleh Jasamarga Related Business sehingga potensi untuk pengembangan fasilitas penginapan ini sangat terbuka.

“Tentu tidak menutup kemungkinan juga rest area yang kami kelola di luar tol Trans Jawa bisa ditambah dengan fasilitas penginapan. Kami juga sangat terbuka untuk rekanan maupun mitra strategis yang akan bekerja sama untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak seperti yang kami lakukan dengan Omega Hotel Management,” imbuhnya.

Sementara itu Director of Operations Omega Hotel Management Aswin Drajat Sukrisna menuturkan, pihaknya akan terus berkarya dan berinovasi dengan menggandeng mitra potensial seperti Jasamarga Related Business. Hal ini juga bagian untuk mewujudkan perekonomian lewat sektor perhotelan dan pariwisata.

“Saat ini kami telah bersepakat untuk menghadirkan fasilitas hotel di tol Trans Jawa dan itu tentunya akan menambah daya tarik, kenyamanan, dan keamanan para bleisure (business & leisure) maupun travelers jalur darat. Kami juga membuka opsi untuk mengembangkan fasilitas ini di rest area di luar Trans Jawa,” bebernya.

Continue Reading

Trending