NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo
BATAN Segera Bangun PLTN Demi EBT dan Kemandirian Energi Nasional - mycity.co.id
Connect with us

BATAN Segera Bangun PLTN Demi EBT dan Kemandirian Energi Nasional

Published

on

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Anhar Riza Antariksawan mengatakan tugas BATAN adalah melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang ketenaganukliran.

Untuk bisa memanfaatkan energi nuklir tak bisa lepas dari penguasaan teknologi bahan bakarnya. Ini termasuk menyiapkan bahan bakar nuklir untuk kepentingan non komersial.

Baca Juga: Alkes Impor Bisa Miliaran, Kemenristek: Pemerintah Siap Fasilitasi Penemuan Obat Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi nuklir tergolong energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah menetapkan 23 persen EBT dalam bauran energi pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Saat ini, porsi EBT baru mencapai 9,15 persen.

“Peran EBT semakin sangat penting bahkan dominan. Nuklir bagian dari EBT, maka nuklir dapat bersinergi dengan EBT yang lain,” ujar Anhar dalam Webinar bertajuk ‘Domestifikasi Bahan Bakar Nuklir Menuju Kemandirian Energi Nasional’ di YouTube LIVE, Rabu (5/8/2020).

Anhar mengatakan bahan bakar nuklir harus disiapkan dengan baik, termasuk domestifikasi bahan bakar.

“Saat ini Indonesia sudah mandiri, BUMN yang bergerak di bidang ketenaganukliran, PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI), sudah bisa membuat fabrikasi bahan bakar reaktor nuklir G.A Siwabessy di Serpong (Tangerang Selatan),” jelas Anhar.

Baca Juga: Gross Split atau Cost Recovery, Investor Migas Bebas Pilih Bentuk Kontrak

Deputi Teknologi Energi Nuklir, Suryantoro mengungkapkan Indonesia mempunyai potensi uranium sebesar 45 ribu ton dan torium sebesar 7 ribu ton di Kalimantan.

Di Bangka Belitung, potensi uranium mencapai 31 ribu ton dan torium 126 sebesar 126 ribu ton. Sedangkan di Sulawesi, potensi uranium dan torium masing-masing sebesar 3 ribu ton.

Pada rencana strategis 2020 – 2045, BATAN melalui PTBBN akan melakukan penelitian dan pengembangan fabrikasi dan uji pascaradiasi bahan bakar reaktor daya dan reaktor riset serta menjamin mutu bahan bakar nuklir.

Ia mengatakan tahap pengembangan teknologi bahan bakar nuklir untuk reaktor daya, mulai dari penelitian dan pengembangan, desain, teknologi fabrikasi, iradiasi, uji pascaradiasi, dan prototipe bahan bakar reaktor daya.

“Setelah bahan bakar terfabrikasi, harus diiradiasi di dalam reaktor, kemudian disana dia (bahan bakar) akan terjadi reaksi fisi, mirip persis yang ada di PLTN, setelah itu dikeluarkan dari reaktor. Setelah itu diuji pascairadiasi untuk uji rusak dan uji tak rusak, jadi akan dilihat karakternya, keunggulan dan kelemahan, dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau sudah optimal, baru ke tahap prototipe bahan bakar reaktor daya,” terang Suryantoro.

Baca Juga:Kementrian ESDM: Energi Solar Photovoltaic (PV) dan Angin Bakal Dominasi EBT

Tahun 2020 akan dilakukan data riset proses, fabrikasi, dan uji pascaradiasi.

Tahun 2021, akan dilakukan desain konseptual (conceptual design) bahan bakar reaktor generasi III atau generasi III +.

Pada 2022 – 2024, akan dilakukan basic atau detail design spesifikasi bahan bakar, optimasi proses fabrikasi dan uji pascairadiasi. Kemudian dilakukan prototipe bahan bakar reaktor daya meliputi fabrikasi dan dokumen uji lengkap.

Bahan bakar nuklir karya anak bangsa diantaranya bahan bakar U3Si2/Al densitas 2,96 gU/cm3, yang telah di gunakan di reaktor nuklir G.A Siwabessy sejak tahun 1997 hingga sekarang.

Juga, bahan bakar U3Si2/Al densitas tinggi (4,8 gU/cm3) yang saat ini dalam proses post irradiation examination di hot cell Instalasi Radiometalurgi.

Baca Juga: Masuki Resesi Teknikal, PDB Indonesia Q2 2020 Tumbuh -5,32%

Saat ini, BATAN juga mengembangkan batang kendali untuk reaktor nuklir G.A Siwabessy dan reaktor nuklir TRIGA di Bandung, dan produksi serbuk UO2 berderajat nuklir.

“Saya ingin tekankan disini, bahwa Indonesia siap mandiri energi nuklir melalui bahan bakar nuklir produk anak bangsa,” kata Suryantoro.

Direktur Utama PT. Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi, mengatakan, PT. Indonesia Power (IP) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah menyiapkan pegawai dengan latar belakang dan kompetensi PLTN sejak tahun 1993.

Baca Juga: Tidak Sembuhkan Covid-19! Kemenkes: Jamu Hanya Ringankan Gejala Komorbid

Demi terwujudnya PLTN di Indonesia, ia mendorong domestifikasi bahan bakar nuklir.

“Tim PLTN di PT.IP dan PLN siap jika Pemerintah go nuclear,” kata Ahsin dengan penuh keyakinan.

Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Khoirul Huda mengungkapkan ada 440 PLTN yang menyumbang 10 persen listrik dunia.

Ke depannya, pembangunan PLTN melibatkan beberapa lembaga karena pembangunan PLTN mencakup aspek keselamatan nuklir, keselamatan lingkungan, pembangkitan listrik, dan sebagainya.

Baca Juga: Doni Imbau Pemda Jabar Mainkan Gas dan Rem Untuk Tangani Covid-19 dan Ekonomi

“Karena itu, BAPETEN mengawasi terkait nuclear island, sedangkan yang non nuclear island-nya melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Daerah setempat. BAPETEN siap mengawal dan mengawasi PLTN,” pungkas Huda. (Al-Hanaan)

Foto: BATAN

Advertisement

Nasional

Reshuffle Kabinet, Menteri-menteri Jokowi Menghindar Saat Ditanya

Published

on

Kabinet Indonesia Maju/Net

Kabinet Indonesia Maju/Net

mycity.co.idSejumlah menteri Presiden Joko Widodo menghindar saat ditanya tentang kabar soal perombakan atau kabinet. Mereka memilih segera meninggalkan istana atau mengalihkan ke pembahasan lain.

Misalnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas beberapa kali ke istana dalam sepekan terakhir untuk rapat dengan Jokowi. Namun, ia selalu menghindar saat ditanya tentang reshuffle.

“Saya ngurusin beras, ngurusin cabai, ngurusin telur, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak,” kata Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia mengaku tak tahu ada rencana reshuffle kabinet.

Bahlil mengatakan evaluasi kinerja menteri menjadi kewenangan penuh Jokowi. Ia enggan berkomentar mengenai hal itu.

“Yang tahu menilai, siapa nilai berapa, nilai berapa itu hanya bos aja Bapak Presiden. Kami sesama sopir angkot enggak boleh saling mendahului, dan enggak boleh saling menilai,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga enggan ditanya soal reshuffle kabinet. Dia berkelakar urusan politik menunggu hari Rabu.

“Kalau politik nanti saja, tunggu hari Rabu. Setiap hari Rabu ditungguin,” ucap Airlangga.

Isu reshuffle kabinet belakangan menguat setelah Jokowi memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan. Tokoh yang dipanggil di antaranya Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketum NasDem Surya Paloh, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Isu yang beredar Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023. Sebab, Jokowi memang kerap melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa. Namun, Jokowi enggan mengonfirmasi kabar itu.

Continue Reading

Uncategorized

Kuasa Hukum: Jaksa Gagal Buktikan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J

Published

on

Terdakwa Sambo/Net

Terdakwa Sambo/Net

mycity.co.id Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo menyebut jaksa penuntut umum (JPU) gagal untuk membuktikan kliennya sebagai pelaku penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Hal itu diungkap tim kuasa hukum Sambo dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik atas replik JPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Selasa, 31 Januari 2023.

Menurut Kuasa Hukum Ferdy Sambo, berdasarkan keterangan dua saksi, yakni Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo, menyatakan Sambo tidak menembak Brigadir J. Hal itu sesuai dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat.

“Pada pokoknya Ahli Arif Sumirat menerangkan bahwa peluru yang bersarang dalam tubuh korban dari hasil otopsi, berasal dari senjata api Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu,” tuturnya.

“Ahli Arif Sumirat juga menerangkan serpihan peluru yang ada di dalam jaringan otak korban terdapat kemiripan atau kesamaan komposisi atau base meta dengan serpihan lainnya yang berada di bagian tubuh lain korban dan tidak berasal dari senjata atau pistol lain, melainkan hanya dari Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer,” ucapnya.

Menurut tim penasihat hukum Sambo, dalil yang dilontarkan jaksa mengenai keterlibatan Sambo turut melakukan penembakan hanya berdasarkan satu keterangan saksi dan tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi dan bukti lainnya.

“Sesuai dengan uraian nota pembelaan tim penasihat hukum tertanggal 24 Januari 2023 huruf B halaman 43 sampai dengan 49 yang telah kami sampaikan, tidak terdapat satupun keterangan saksi Richard Eliezer yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa Ferdy Sambo menembak dan membunuh korban,” kata dia.

Dalam perkara ini, Ferdy Sambo dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pembunuhan itu dilakukan bersama-sama dengan Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Kuat Ma’ruf.

Pembunuhan itu dilakukan atas perintah mantan Kadiv Propam Polri tersebut lantaran kesal mendengar cerita isterinya yang diduga menjadi korban pemerkosaan oleh Brigadir J. Dia kemudian meminta Bharada E mengeksekusi Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Continue Reading

PublicPolicy

Sah! MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Published

on

Ilustrasi Pernikahan/Net

Ilustrasi Pernikahan/Net

mycity.co.id Kendati dua hakim sempat mendebat keputusan, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap pada kebijakannya untuk menolak legalkan pernikahan beda agama. Permohonan uji materi terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut resmi ditolak.

Sambil ketok palu tanda keputusan telah final. MK menolak permohonan pemohon untuk melegalkan pernikahan beda agama.

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Januari 2023.

MK menegaskan, tak ada urgensitas signifikan untuk merubah ketentuan mahkamah terkait perkawinan. Dalil pemohon terkait Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 8 huruf F UU No 1 Tahun 1974, kata Ketua MK juga dinilai tak punya alasan hukum yang kuat.

“Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Sebelumnya, gugatan ini diketahui datang dari Ramos Petege, umat Katolik yang batal mempersunting kekasihnya yang beragama Islam. Ramos kemudian menggugat UU Pernikahan ke MK supaya pernikahan beda agama dapat difasilitasi oleh UU Perkawinan.

Menurut Ramos, perkawinan adalah hak asasi setiap orang yang bebas dilakukan dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan agama. Oleh karenanya, bagi Ramos Negara tak boleh melarang apalagi tidak mengakui pernikahan semacam itu.

Dua Hakim Berbeda Pandangan
Saat memutuskan gugatan Ramos, dua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI yakni Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh dilaporkan punya alasan berbeda (concurring opinion).

“Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, dua hakim yakni hakim Suhartoyo dan hakim Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda,” kata Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Pasalnya, Suhartoyo menegaskan dasar hukum sahnya perkawinan dan kebebasan/kemerdekaan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing diatur dalam ketentuan norma.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” begitu bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berikutnya, Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi-tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimpali hal itu, hakim Daniel Yusmic P. Foekh meyakini bahwa dipungkiri atau tidak perkawinan beda agama sudah ada dan diduga terus berlangsung sampai sekarang serta di masa mendatang.

Pelarangan, menurutnya justru akan melestarikan pola ‘kecurangan’ untuk mengelabui hukum, yang sudah dilakukan warga negara Indonesia supaya bisa menikah beda agama.

Pertama, melakukan perkawinan di luar negeri. Kedua, Salah satu mempelai untuk sementara berpindah agama mengikuti agama pasangannya. Ketiga melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali untuk mengikuti agama calon suami sekaligus sang istri.

“Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain merupakan langkah ‘terobosan’ sendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketiadaan hukum perkawinan beda agama,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending