Connect with us

Bisnis

Badai PHK Hantui Startup, Ini Solusi dari Menkominfo

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G.Plate

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) kini menghantui perusahaan rintisan atau startup. Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G.Plate menyatakan para pelaku startup digital perlu memperhatikan tiga aspek tata kelola agar perusahaan tidak mengalami masalah.

“Ketiga aspek itu yakni prinsip usaha atau product dan service, skema pembiayaan, dan manajemen,” kata Johnny dalam sebuah dialog pada Selasa malam, dikutip dari siaran pers, Kamis (16/6/2022).

Menurut Menkominfo, apabila tiga aspek tersebut tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan akan mengalami masalah. Johnny menegaskan, penerapan prinsip usaha merupakan kunci keberlanjutan di semua sektor.

Baca Juga:

  1. Jokowi Tebar Bansos di Sumba Timur & Panen Sorghum
  2. Atas Segala Takdir Eril Nantinya, Keluarga Ridwan Kamil Telah Ikhlas
  3. Hari Lahir Pancasila, Jokowi Ingatkan Kondisi Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

“Kalau soal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) itu terjadi di semua jenis usaha yang tidak dipersiapkan dengan baik, apakah itu startup digital atau startup non-digital, sama saja,” kata Johnny.

“Karena apa? Prinsip-prinsip usaha, kan harus menyiapkan product maupun service-nya dengan betul, punya skema pembiayaan yang memadai apakah itu ekuitas atau kombinasi dan debt person-nya (hutang), serta para sponsor (founders) dengan manajemen,” imbuhnya.

Lebih lanjut kata Johnny, ketika perusahaan mengalami masalah, penyelesaian pertama yang paling mudah dilakukan dengan layoff atau pengurangan karyawan. Padahal menurutnya, karyawan bukan lagi aset melainkan capital untuk suatu usaha.

“Makanya isu layoff ini begitu sensitif di saat sekarang. Apalagi isu layoff dikaitkan dengan startup bubble (gelembung startup),” kata Johnny.

Menkominfo pun mengatakan, pemerintah juga menyiapkan pendampingan agar ekosistem startup digital tetap tumbuh dan berkembang.

Menurutnya, pemerintah bersama dengan operator telekomunikasi tengah giat membangun infastruktur digital di level hulu atau upstream. Hal itu ditujukan agar masyarakat bisa mengoptimalkan ruang digital.

“Justru saat ini giat-giatnya melaksanakan deployment ICT Infrastructure upstream. Tujuannya untuk mengajak masyarakat digital onboarding dalam rangka memanfaatkan downstream digital space,” kata Johnny.

Selain itu, startup digital berada dalam ekosistem digital downstream. Dengan pembangunan infrastruktur digital, peluang ekonomi digital akan berkembang dengan baik.

“Nah pada saat kita membangun infrastruktur TIK dengan berusaha untuk membangun downstream digital kita. Saat potensi digital economy kita yang begitu besar, maka disinilah perlu tata kelola dengan baik,” kata Johnny menjelaskan.

Bisnis

Lagi, Netflix PHK 300 Karyawan

Published

on

Netflix

Imbas menurunnya pendapatan secara siginifkan, layanan streaming Netflix kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 300 karyawan.

Juru Bicara Netflix menyatakan proses PHK ini melibatkan 3 persen dari total 11 ribu karyawan. Sebagian besar PHK itu terjadi di Amerika Serikat (AS). Demikian dilansir dari CNN International, Jumat (24/6/2022).

“Sementara kami terus berinvestasi secara signifikan dalam bisnis, kami membuat penyesuaian ini sehingga biaya kami tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pendapatan kami yang lebih lambat,” ujar sang Juru Bicara.

Baca Juga:

  1. Inilah 5 Gunung Terindah di Indonesia
  2. Tak Hanya di Mesir, Di Sudan Ternyata Ada Piramida Lho
  3. Desa Coal, Menikmati Sensasi Alam dan Budaya Desa yang Memanjakan Mata

Ini menandai proses PHK gelombang kedua yang dilakukan Netflix. Sebelumnya, mereka melakukan PHK terhadap 150 karyawan usai merugi karena kehilangan pelanggan dalam jumlah besar.

“Sayangnya, kami melepaskan sekitar 150 karyawan hari ini, sebagian besar berbasis di AS,” ungkap perwakilan perusahaan

Perusahaan layanan streaming itu menyatakan PHK dilakukan karena perkembangan bisnis, di mana pendapatan perusahaan menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah pelanggan.

Continue Reading

Bisnis

Menteri Koperasi & UKM: Kerugian 8 Koperasi Bermasalah Capai Rp26 Triliun

Published

on

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Kementerian Koperasi dan UKM saat ini berupaya keras untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan dari koperasi yang bermasalah.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM), Teten Masduki menyatakan, pihaknya tengah menangani delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) besar yang bermasalah. Dia mencatat, total nilai kerugian masyarakat yang ditimbulkan mencapai Rp26 triliun.

“Saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6/2022).

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

Teten menyampaikan, permasalahan tersebut timbul lantaran masih banyak pengelola KSP yang memiliki pola berfikir lemah. Hal ini ditandai dengan minimnya pemanfaatan teknologi canggih untuk mengembangkan bisnis.

“Banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Kementerian telah membentuk Satgas guna memastikan delapan koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

“Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan baik,” bebernya.

Selain membentuk Satgas, pihaknya juga mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola KSP.

“Kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik. Sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,” tutupnya.

Continue Reading

Bisnis

Bebas Dari Ancaman Kepailitan, Ini 5 Fakta dibalik PT Garuda Indonesia

Published

on

maskapai garuda indonesia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akhirnya bisa terus melanjutkan bisnisnya. Usai sempat menunda jadwal pemungutan suara (voting) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), agenda pemungutan suara tersebut telah terlaksana di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (17/6).

Voting ini diketahui menjadi tahapan yang sangat penting bagi Garuda Indonesia, karena menentukan nasibnya untuk terus melanjutkan bisnis penerbangan atau dinyatakan pailit. Pada proses voting ini, ada lima fakta yang telah dirangkum oleh MyCity.co.id, yakni sebagai berikut;

  • 347 kreditor setujui rencana perdamaian PT Garuda Indonesia

Voting yang dilakukan sebagai respons proposal perdamaian dan rencana bisnis Garuda ini dilaksanakan oleh 365 kreditor konkuren, yakni 326 kreditor hadir secara fisik, dan 39 lainnya secara daring.

Melalui proses voting ini, sebanyak 347 kreditor atau 95,07 persen dari total suara menyetujui rencana perdamaian Garuda. Sedangkan yang menolak sebanyak 15 kreditor atau 4,11 persen, dan abstain sebanyak 3 kreditor atau 0,82 persen. Total jumlah suara yang dikumpulkan sebanyak 12.479.432 suara.

Baca Juga:

  1. Perdana Sejak Pandemi, Garuda Indonesia Berangkatkan Jemaah Haji
  2. 1 Juli, Garuda Indonesia Mulai Bayar Uang Pensiun Dini Karyawan
  3. Karyawan Garuda Ramai-Ramai Daftar Pensiun Dini

Dengan demikian, seluruh kreditor sepakat dengan perdamaian Garuda termasuk yang menolak dan abstain, karena mengikuti perolehan suara terbanyak.

  • Total utang PT Garuda Indonesia sebesar Rp142,42 triliun

Dari Daftar Piutang Tetap (DPT) yang dibuat oleh Tim Pengurus PKPU Garuda Indonesia pada 14 Juni 2022, Garuda memiliki total utang Rp142,42 triliun kepada 501 kreditor. Utang tersebut terdiri dari 123 lessor pesawat sebesar Rp104,37 triliun, 23 kreditor non-preferen sebesar Rp3,95 triliun, dan 300 kreditor non-lessor sebesar Rp 34,09 triliun.

  • PT Garuda Indonesia akan resmi akhiri kepailitan

Berdasarkan hasil voting yang unggul untuk berdamai, PT Garuda Indonesia dinyatakan bebas dari kepailitan. Hal ini akan disahkan atau homologasi oleh majelis hakim atau persetujuan antara debitor dan kreditor untuk akhiri kepailitan Garuda pada 20 Juni 2022.

  • Komitmen Garuda pasca rencana perdamaian

Pihak Garuda Indonesia berkomitmen untuk menghasilkan keuntungan dan terus melanjutkan rencana bisnis ke depan. Garuda juga akan kembali mengudara dengan jumlah dan jenis pesawat yang sesuai kebutuhan dan terukur. Garuda juga akan memangkas jumlah rute penerbangan.

  • Pembayaran utang oleh PT Garuda Indonesia

Garuda akan membayar utang yang besarannya di bawah Rp225 juta menggunakan kas perusahaan. Sedangkan utang di atas Rp225 juta, terutama utang kepada lessor dan pemegang sukuk, akan dibayarkan menggunakan penerbitan kupon surat utang baru senilai total US$825 juta dan konversi utang menjadi saham senilai total US$330 juta.

Utang Garuda terhadap bank dan perusahaan milik Negara, akan diperpanjang dengan tenor 22 tahun disertai bunga sebesar 0,1 persen per tahunnya.

Continue Reading

Trending