Connect with us

PublicPolicy

Aturan Lengkap PPKM Darurat Saat Libur Hari Raya Idul Adha

Published

on

PPKM Darurat saat Hari Raya Idul Adha

Hari Raya Idul Adha 2021 atau 10 Zulhijah 1442 H akan jatuh besok, Selasa (19/7/2021). Menanggapi potensi penyebaran Virus Covid-19 selama Libur Idul Adha besok, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran baru.

Berbagai aturan yang ada di Surat Edaran ini mulai berlaku 18 hingga 25 Juli 2021 mendatang. Surat Edaran ini bertujuan untuk membatasi kegiatan msyarakat Indonesia selama Libur Idul Adha.

“Diputuskan adanya Surat Edaran Satgas COVID-19 sebagai payung kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 H,” kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito.

Baca Juga:

  1. Titik Penyekatan Diperluas, Pintu Tol Menuju Jawa Tengah Ditutup
  2. Daftar Sebaran RT Zona Merah di DKI Jakarta
  3. Inilah 2 Skema Penyekatan di 100 Titik Selama PPKM Darurat

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H.

Mengenai cakupan pembatasan kegiatannya antara lain adalah pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan pada hari raya, pembatasan kegiatan silaturahmi, pembatasan kegiatan tempat wisata, dan sosialisasi pembatasan aktivitas masyarakat.

“Pada prinsipnya perubahan kebijakan nasional yang dilakukan ini bukan bertujuan untuk membingungkan masyarakat, tapi semata-mata berusaha untuk tetap adaptif dengan kondisi saat ini,” kata Wiku.

Ketentuan Pembatasan Selama Libur Idul Adha 2021 sesuai SE

Perjalanan ke luar daerah dibatasi untuk sementara:

a. Pengecualian diberikan bagi pekerja sektor esensial, kritikal serta perorangan dengan keperluan mendesak. Keperluan mendesak tersebut yaitu pasien sakit keras, ibu hamil dengan pendamping satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan dengan pendamping maksimal dua orang, dan pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah maksimal lima orang.

b. Untuk pelaku perjalanan yang dikecualikan wajib menunjukkan STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja) yang dapat diakses pekerja dari pimpinan di instansi pekerjaan. Sementara untuk masyarakat dengan membawa surat keterangan dari pemerintah daerah setempat

c. Pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa-Bali wajib menunjukkan kartu vaksinasi serta hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2×24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1×24 jam.

d. Sementara pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke daerah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam atau rapid test antigen 1×24 jam.

Pelaku perjalanan usia di bawah 18 tahun dibatasi untuk sementara.

Kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah di daerah yang menerapkan PPKM Darurat, PPKM Mikro Diperketat, dan kabupaten/kota non-PPKM Darurat tapi berstatus Zona Merah dan Oranye, ditiadakan dan dikerjakan di kediaman atau rumah masing-masing.

Untuk daerah lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan tersebut, dapat melakukan kegiatan ibadah berjemaah dengan syarat kapasitas maksimal di dalam rumah ibadah sebesar 30 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Seluruh masyarakat diimbau untuk melakukan silaturahmi secara virtual, untuk mengurangi penularan COVID-19 baik dari kerabat jauh maupun dekat.

Seluruh tempat wisata di Pulau Jawa dan Bali serta wilayah yang menjalankan PPKM Diperketat ditutup sementara. Sedangkan untuk daerah non-PPKM Darurat dan non-PPKM Diperketat dapat tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

PublicPolicy

Pemindahan Status Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur Berlangsung Semester I 2024

Published

on

Ibu Kota Negara baru
Ibu Kota Negara baru

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dilakukan tahun depan. Adapun, pemindahan status IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan berlangsung pada semeseter I 2024.

Hal itu tercetus dari Pasal 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Meki demikian, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum akan dicabut sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang membawahinya.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 RUU IKN.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Sejak UU (IKN) ini diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta,” tulis Pasal 28 ayat (1).

Pun demikian halnya dengan kantor pusat kementerian/lembaga dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat, yang secara bertahap baru akan berpindah dan bertugas di IKN baru saat Perpres dikeluarkan.

“Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN,” terang Pasal 21 ayat (1).

Pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim bukan hanya keputusan Presiden semata. Presiden perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR untuk proses penetapan ibu kota negara di tempat baru.

“Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah IKN,” bunyi Pasal 20.

Continue Reading

Advetorial

Jokowi Beri Dana Istimewa untuk Yogyakarta Rp1,32 Triliun, Ini Peruntukannya

Published

on

Kantor Gubernur DIY
Kantor Gubernur DIY

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menetapkan Dana Keistimewaan (Danais) 2022 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,32 triliun. Untuk apa saja peruntukannya?

Aris Eko Nugroho selaku Paniradya Pati Keistimewaan menyatakan bahwa Danais 2022 sudah diajukan satu tahun lalu atau sejak awal 2021. Mayoritas dana tahun lalu digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Karena masih dalam kondisi pandemi, alokasi Danais masih banyak untuk penanganan Covid-19 di DIY,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun, mayoritas Danais tahun ini akan digunakan untuk urusan kebudayaan. Ada total dana sebesar Rp731,6 miliar untuk urusan ini. Sisanya bakal dimasukkan dalam penanganan Covid-19.

“Pembagiannya per urusan kebudayaan Rp 731,6 miliar, kelembagaan Rp 35 miliar, pertanahan Rp 25 miliar sisanya tata ruang yang sebagian besar untuk infrastruktur sekitar Rp 527,9 miliar. Untuk kebudayaan memang masih memungkinkan untuk dimasukkan penanganan COVID-19,” urai dia.

Secara persentase, lanjut Aris, kebudayaan 55,43 persen, tata ruang 39,99 persen, kelembagaan 2,68 persen dan pertanahan 1,90 persen.

Ia mengungkapkan, redesain anggaran masih memungkinkan dengan melihat sisa lebih anggaran. Dengan mekanisme berbeda dari APBD, sisa lebih anggaran Danais bisa dimasukkan di anggaran tahun itu.

“Ya mengikuti untuk penanganan COVID-19 bidang budaya di Urusan Kebudayaan dan lainnya,” katanya.

“Seperti yang dipergunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi, kesehatan, ketertiban ( melalui kegiatan Satlinmas Resque Istimewa dan jaga warga) dan pemberdayaan masyarakat sekitar Rp 340 miliar,” kata Aris.

Continue Reading

Advetorial

Kenapa Pemerintah Terapkan Batas Maksimal Kecepatan di Jalan Tol 100 Km/Jam? Ini Alasannya

Published

on

ilustrasi jalan tol
Ilustrasi Jalan tol

Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang diduga karena sopir kehilangan konsentrasi saat memacu kendaraan di atas 100 Km/jam. Pemerintah sendiri menetapkan batas maksimal kecepatan aman mengemudi di jalan tol adalah 100 km/jam. Apa alasannya?

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan di Pasal 3 menyatakan batas kecepatan di jalan tol paling rendah adalah 60 km/jam. Sementara itu, batas kecepatan maksimal adalah 100 km/jam.

Batas kecepatan juga menentukan ruas jalan mana yang sebaiknya kita lalui. Jalur kanan ditentukan hanya untuk mendahului sesuai batas kecepatan, jangan sampai berkendara lebih pelan di jalur tersebut.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Sementara untuk jalan antarkota maksimal 80 km per jam, di kawasan perkotaan paling tinggi 50 km per jam, sedangkan kawasan permukiman paling tinggi 30 km per jam.

Lampuran II peraturan itu menjelaskan bahwa kecepatan maksimal 100 km/jam membuat sopir memiliki cukup waktu untuk menghindari tabrakan. Kecepatan tersebut juga diasumsikan bisa mengurangi tingkat kefatalan atau cedera serius dan luka berat bagi pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lainnya.

Penetapan batas kecepatan juga ditentukan berdasarkan survei lalu lintas dan pengumpulan data yang di antaranya meliputi volume lalu lintas, perlengkapan jalan, desain geometrik jalan, dan variasi lalu lintas.

Dari sini perlu ditekankan mengemudi di atas batas kecepatan di jalan tol merupakan prilaku berbahaya tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga orang lain.

Semakin cepat kecepatan kendaraan maka semakin sulit dikendalikan sehingga risiko kecelakaan makin tinggi dan akibatnya dapat fatal.

Continue Reading

Trending