Connect with us

Nasional

Anies Minta Pengelola Masjid At Tabayyun Atur Penggunaan Speaker

Published

on

Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meresmikan Masjid At Tabayyun di Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021). Secara simbolis, Anies meletakkan batu pertama pembangunan masjid.

Dalam pernyataannya, Anies meminta pengelolaan masjid dilakukan dengan benar. Anies juga bercerita mengenai harga rumah yang turun karena berlokasi di dekat masjid.

“Kita sadari bahwa ini hidup di sebuah kompleks, di dalam ruang bersama karena itu saya menganjurkan untuk pengelolaan speaker dikelola dengan benar dan baik,” ujar Anies.

Baca Juga:

  1. Pantai Marunda, Lokasi Asyik Melihat Migrasi Burung di Utara Jakarta
  2. Bantimurung Gallang, Tempat Pemandian Noni Belanda
  3. Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Surga Burung di Maluku Utara

“Kenapa? karena kita prihatin sekali. Banyak tempat kalau ditanya harga rumah, kenapa harga rumahnya turun jawabnya sebelah masjid Pak. Kenapa harga rumah rendah? Ketika panggil asesor datang didiskon, karena rumahnya di sebelah masjid,” ujar dia.

Anies mengatakan masjid itu harusnya memberikan manfaat bagi warga sekitar. Selain itu, dia berharap Masjid At Tabayyun bisa dikelola secara modern.

“Harusnya rumah di sebelah masjid itu berkah, rumah yang lebih dekat dengan masjid. Tapi kalau lihat harga pasaran begitu rumah di sebelah masjid harganya langsung turun,” sambung Anies.

“Nah kita tunjukkan di TVM, di tempat ini pengelolaannya terutama parkir, sound system menunjukkan pengelolaan modern sehingga lingkungannya justru merasakan ketenangan, keteduhan dengan hadirnya masjid ini. Ini salah satu harapan dan kita ingin sekali bahwa keadilan itu ditegakkan,” demikian dia.

Pembangunan masjid di Taman Villa Meruya menjadi polemik. Masjid itu rencananya dibangun di atas area fasos seluas 1.078 m2 milik Pemprov DKI.

Pihak panitia pembangunan masjid mengklaim telah mendapat Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1021 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Taman Villa Meruya.

Salah satu poin SK itu menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 1.078 m2 kepada panitia. Pemanfaatan itu, diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 tahun.

Namun, pembangunan masjid di atas lahan tersebut mendapat penolakan dari warga. Beberapa ketua RT yang menolak kemudian menggugat SK Anies ke PTUN Jakarta.

Nasional

Anies: UMP 2022 Tak Cocok Diterapkan di DKI Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Di depan buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021), menyebut formulasi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tak cocok diterapkan di Ibu Kota.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” katanya.

terkait hal itu, Anies bakal mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu untuk meminta peninjauan kembali formula UMP 2022 agar dapat memberikan rasa keadilan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Anies menegaskan upaya ini agar ada keadilan yang baik untuk buruh dan pengusaha.

“Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan tidak menampik bahwa saat ini sejumlah sektor ekonomi belum mengalami pemulihan yang signifikan.

“Jadi ada situasi dimana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan betul ya?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan kalau dirinya saat ini tengah memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang.

“Dan itu sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Varian Omicron Hantui Dunia, Luhut: Jangan Takut, Belum Masuk Indonesia

Published

on

By

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

Dunia saat ini dihantui dengan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan varian itu belum masuk ke Indonesia dan Pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi.

Dia menegaskan, virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

“Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini,” katanya.

Baca juga:

  1. Indomaret Jadi Raja, Ini Daftar Ritel Pemilik Gerai Terbanyak di Indonesia
  2. WHO Soroti Kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Ada Apa?
  3. Pandemi Covid-19, Konsumsi Rokok di Indonesia Justru Meningkat

Luhut mengungkapkan, Pemerintah sudah mengumumkan beberapa kebijakan penting untuk mencegah Omricon masuk ke Indonesia. Kebijakan itu adalah melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

“Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB,” kata Luhut.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Janji Segera Revisi Undang-Undang Ciptaker Sesuai Putusan MK

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), berjanji segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh MK.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Jokowi juga berkomitmen melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Jokowi menjamin kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan berinvestasi serta berusaha usai putusan MK

Dia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi menyebut UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

“Seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ujarnya.

Jokowi menjamin investasi yang telah dan sedang diproses tak terpengaruh putusan tersebut. Ia meminta para investor dan pelaku usaha agar tidak khawatir atas putusan itu.

Continue Reading

Trending