Connect with us

Nasional

Anies Baswedan Bekukan Izin Operasional Holywings Kemang

Published

on

Anies Baswedan Kritik Sikap Pengelola dan Pengunjung Holywings Kemang – pontas.id

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, tidak menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh kafe Holywings Kemang, Jakarta Selatan. Anies berpendapat Holywings Kemang mengkhianati usaha warga Jakarta yang menahan diri tetap berada di rumah selama masa pandemi.

“Jadi, Holywings dan semacamnya dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja, setengah mati di rumah, terus kemudian tempat ini fasilitasi. Itu betul-betul merendahkan usaha semua orang,” ujar Anies, Rabu (8/9/2021).

Merespons peristiwa beberap waktu lalu, Anies memastikan izin operasional kafe Holywings Kemang, Jakarta Selatan, dibekukan hingga pandemi usai. Ia berpendapat pelanggaran yang dilakukan oleh Holywings Kemang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Baca Juga:

  1. Langgar PPKM, Holywings Kemang Ditutup Aparat
  2. 3 Fakta Covid-19 Varian Mu
  3. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Lakukan Skrining Mandiri

“Kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat, enggak boleh beroperasi, titik. Sampai pandemi ini selesai. Karena telah menunjukkan tidak punya sikap tanggung jawab atas ini,” ungkpanya.

Selain itu, Anies pun menyoroti sikap pengelola tepat usaha serta pengunjung yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan masing-masing. Dirinya pun berencana menyusun sistem yang dapat memberi sanksi tidak hanya untuk pengelola, tetapi juga untuk pengunjung yang langgar peraturan PPKM Level 3.

“Yang nanti akan kena sanksi buka saja pengelolanya, tetapi mereka yang berada di tempat itu akan diblok, sehingga tidak bisa pergi dan mendatangi tempat manapun selama batas waktu tertentu. Makanya pakai teknologi,” terang Anies.

Pencabutan Izin Operasional Holywings Kemang – megapolitan.kompas.com

Sebelumnya, izin operasional kafe Holywings Kemang, Jakarta Selatan telah dibekukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Satpol PP DKI Jakarta mengatakan pembekuan izin tersebut berlangsung selama masa pandemi.

“Ya (pembekuan izin) selama pandemi. Tetap dibekukan,” kata Kasatpol PP DKI Jakrata, Arifin, Senin (6/9).

Sanksi tersebut dijatuhkan pada Holywings Kemang akibat pelanggaran aturan di masa pandemi yang dilakukan berkali-kali. Holywings totalnya sudah melanggar sebanyak 3 kali.

Arifin mengatakan Holywings Kemang juga melanggar PPKKM pada bulan Februari dan Maret.

Nasional

Jokowi: Indonesia Tahun Ini Tak Impor Beras

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menegaskan Tanah Air sejak awal tahun 2021 tak mengimpor beras. Dengan kata lain, Indonesia tahun ini bebas dari impor beras.

Jokowi juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri masih aman untuk kebutuhan masyarakat. Jumlah produksi beras di Jawa Timur, menurut Jokowi, mencaoai 5,7 juta ton.

“Kami tahu bahwa tahun ini, 2021, sampai hari ini kami belum melakukan impor beras sama sekali,” ungkap Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Secara keseluruhan di Jawa Timur produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan suplai provinsi lain,” Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan panen padi di Kabupaten Trenggalek terjadi dua kali dalam satu tahun. Namun, ia optimistis panen padi bisa bertambah menjadi tiga kali dalam setahun setelah ada Bendungan Tugu.

“Dengan ada Bendungan Tugu airnya mengalir sampai ke sawah-sawah. Padi bisa tiga kali,” terang Jokowi.

Jokowi juga mengaku mendapatkan beberapa keluhan dari petani di Kabupaten Trenggalek. Keluhan itu berupa pupuk langka dan alat produksi yang kurang memadai.

“Saya kira nanti akan dibicarakan di Jakarta, agar Menteri Pertanian menyelesaikan kesulitan di lapangan,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Jumlah PNS dan Pembagian Jabatan Jajaran PNS Tahun 2021

Published

on

KORPRI
KORPRI

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berada di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

KORPRI sendiri berdiri pada 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Keberadaan KORPRI sangat erat kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk salah satu bagian dari ASN yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tahun 2021 ini, Indonesia kembali membuka seleksi nasional Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk berbagai posisi. Jumlah lowongan yang tersedia dalam seleksi CASN tahun ini sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 128.016 lowongan dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 548.717 lowongan.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Adapun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan laporan statistik mengenai PNS di Indonesia. Per Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia ada sebanyak 4.081.824 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tercatat, ada 3 jenis jabatan yang paling banyak ditempati oleh PNS Indonesia yakni jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan laporan BKN yang berjudul “Buku Statistik ASN Juni 2021”, Jabatan Fungsional merupakan jabatan mendominasi jenis jabatan PNS di Indonesia dengan persentase sebesar 51 persen atau 2.077.818 PNS.

Sedangkan untuk jabatan struktural didominasi oleh jabatan pengawas atau setara Eselon IV sebanyak 71 persen kemudian disusul oleh Jabatan Administrator atau Eselon III sebanyak 22 persen. Berdasarkan data yang ada, beberapa instansi masih memiliki jabatan Eselon V sebanyak 3 persen dari total persentase jenis jabatan struktural, atau sebanyak 12.630 PNS.

Menurut PP Nomor 16 Tahun 1994 yang dirujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional dibagi menjadi dua, yakni Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlianya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Sedangkan Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Sementara itu, definisi Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan ini bertingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Continue Reading

Nasional

Hari Ini, Jokowi Resmikan Bendungan & Tugu Tongseng

Published

on

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), hari ini, Selasa (30/11/2021), bersama sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Seperti dilansir dari laman Sekretariat Presiden, Jokowi bersama rombongan bertolak menuju Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Di Kabupaten Trenggalek, Jokowi diagendakan untuk meninjau sekaligus meresmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng. Setelahnya, Jokowi juga akan melakukan penanaman padi bersama para petani di Desa Buluagung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.

Usai kegiatan penanaman padi, Jokowi akan langsung kembali ke Kabupaten Magetan, dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Melalui Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jokowi bersama rombongan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Continue Reading

Trending