Connect with us

Akhir Agustus, 13 Lembaga Negara Dibubarkan

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB), Tjahjo Kumolo, memastikan ada 13 lembaga yang akan dibubarkan pada akhir Agustus 2020.

Pembubaran seluruh lembaga ini dalam rangka reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Ma’ruf Aamin.

Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo saat melaporkan acara Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga:

  1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi
  2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka
  3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras
  4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

Ditambahkan Tjahjo, penghapusan atau pembubaeaj 13 lembaga ini merupakan tindak lanjut dari 18 lembaga yang sebelumnya telah dibubarkan.

“Kami cukup optimis penyederhanaan kelembagaan yang sudah 18 dihapuskan, dan akhir Agustus akan ada lebih kurang 12-13 lembaga yang kita hapuskan,” kata Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan penghapusan sekitar 13 lembaga ini juga akan diikuti dengan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang diharapkan selesai pada akhir 2020.

“Dan juga eselonisasi menjadi fungsional pada akhir tahun ini bisa selesai sebagaimana visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bisa cepat terlaksana,” ungkap dia. (Arie Nugroho)

Advertisement

Edukasi

Ikan Teri Terbukti Bantu Atasi Kasus Malnutrisi Global, Sains Jelaskan

Published

on

fotografi fokus dangkal dari empat ikan skad putaran, makarel, fokus dangkal, fotografi, Foto Walpaper

Spesies ikan kecil seperti sarden dan ikan teri dapat memainkan peran besar dalam mengatasi kekurangan gizi dan krisis rawan pangan di seluruh dunia.

Studi baru menunjukkan, spesies ikan kecil tersebut adalah sumber ikan bergizi termurah yang ditemukan di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, serta sering ditangkap dalam volume besar.

Temuan ini sangat penting, mengingat saat ini ada sekitar 3 miliar orang yang tingal di Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika yang tak mampu membeli makanan bergizi yang sehat.

Kekurangan mikronutrien esensial ini dapat terkait dengan kematian ibu dan pertumbuhan anak yang terhambat, serta menjadi lebih umum terjadi di seluruh dunia. Mengutip Phys, Rabu (7/12/2022) malnutrisi meningkat di sub-Sahara Afrika.

Pada tahun 2020, 10 juta anak menderita kekurangan tenaga dan 55 juta anak terhambat pertumbuhannya, karena pola makan yang tak memadai.

Namun, studi baru yang dipublikasikan di Nature Food mengungkapkan, bahwa spesies ikan kecil yang dikenal sebagai ikan pelagis kecil yang ditangkap secara lokal di dekat laut atau danau Afrika sub-Sahara dapat menyediakan sumber gizi bagi anak di bawah lima tahun.

“Temuan kami menunjukkan, bahwa nutrisi penting untuk mengatasi malnutrisi. Ikan kecil yang ditangkap secara lokal dapat mempertahankan pola makan yang sehat, dapat ditangkap dalam jumlah yang cukup dan harganya terjangkau,” ungkap james Robinson, pemimpin studi dari Lancaster University.

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek Illuminating Hidden Harvests, di mana tim peneliti dan ilmuwan perikanana internasional mengumpulkan data tentang volume tangkapan, serta data ekonomi dan nutrisi lebih dari dua pertiga tangkapan perikanan global yang terdiri hampir 2350 spesies.

Temuan ini juga mengidentifikasi ikan yang paling terjangkau dan bergizi di 39 negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan akan membantu menginformasikan kebijakan kesehatan masyarakat dan perikanan di tempat-tempat, di mana data nutrisi ikan langka.

Lebih lanjut, ikan palagis kecil kaya akan zat besi, seng, kalsium, asam lemak omega-3, dan selenium dan harganya dua kali lebih terjangkau dibandingkan kelompok ikan lainnya.

Ikan pelagis kecil seperti ikan Herring, sarden, dan ikan teri ditemukan sebagai ikan bergizi termurah di 28 dari 39 negara yang diteliti.

“Memprioritaskan ikan pelagis kecil untuk dikonsumsi oleh masyarakat lokal yang rentan, seperti anak-anak, ibu atau orang tua dapat membantu mengatasi kekurangi gizi umum seperti kalsium, zat besi dan seng.

Sehingga mengkonsumsinya memberikan manfaat kesehatan masyarakat yang sangat besar,” ungkap Kendra Byrd, rekan penulis studi dari University of Greenwich Natural Resources Intitute.

Continue Reading

KupasHukum

Polemik KUHP Baru, Jerman Punya Niat Tarik Akademisi dari Indonesia

Published

on

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

Menteri Kemenkumham Yasonna Laloy setelah KUHP baru disahkan. Foto: REUTERS

mycity.co.id Bukan hanya Amerika Serikat dan Australia, kini Jerman juga ikut dalam polemik Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Wakil ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mendapat informasi bahwa Jerman akan menarik akedemisinya di Indonesia.

“Saya kemarin juga menerima delegasi dari parlemen Jerman yang juga menyatakan mungkin akan menarik mahasiswa mereka ataupun wisatawan mereka, akademisi, yang bekerja di Indonesia untuk negara lain,” ujar Dede kepada wartawan, Kamis (12/8/2022).

Dede mengatakan, dirinya menerima kunjungan ketua parlemen pendidikan Jerman dua hari yang lalu. Dia menyebutkan permasalahan polemik ini belum masifnya sosialisasi KUHP.

“Itu kan hak mereka (menarik akademisi), cuma kan ini karena belum tersosialisasikan dengan baik. Inilah tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi karena ada delik aduan tadi,” tutur Dede.

Untuk diketahui, beberapa pasal KUHP yang saat ini menjadi polemik negara luar dan sorotan publik. Salah satunya terkait pasangan kumpul kebo dan zina.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru.

Continue Reading

Nasional

SMSI Bakal Ajukan Gugatan ke MK Soal Pengesahan RKUHP

Published

on

SMSI bakal mengajukan gugatan ke MK soal UU RKUHP. (SMSI)
SMSI bakal mengajukan gugatan ke MK soal UU RKUHP. (SMSI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2.000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk apa terburu-buru disahkan, sementara sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir.

“Ini terkesan dipaksakan, pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Makali Kumar SH dalam keterangan persnya, Kamis (8/12/2022).

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru direvisi, bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, kemerdekaan pers dan demokrasi.

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Pada prinsipnya, SMSI mendukung pembaruan hukum pidana. Namun semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam UU KUHP ini, jangan sampai mengandung kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan pers,” jelas Firdaus.

SMSI menyayangkan keputusan DPR bersama pemerintah, yang terkesan memaksakan untuk segera ditetapkan. Para wakil rakyat dinilai mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers.

UU KUHP yang baru saja disahkan, dianggap tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR kurang mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. termasuk dari komunitas Pers.

“Banyak pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. SMSI melalui bidang hukum, sejak awal mengkritisi RUU KUHP tersebut. Bahkan kami aktif bersama konstituen lain di Dewan Pers, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi RUU KUHP. Supaya, pasal-pasal yang krusial itu, direvisi, supaya tidak bertentangan dengan HAM maupun UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” tambahnya.

SMSI sepakat untuk terus berjuang bersama-sama dengan Dewan Pers dan konstituen lainnya, termasuk elemen masyarakat diluar komunitas pers, dalam menyikapi pengesahan UU KUHP tersebut, kedepannya. Termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Banyak pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam HAM dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Kemerdekaan Pers Harus Dijaga

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sendiri, sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.

Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

Ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang sudah disahkan. Di dalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. SMSI dari awal, minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” tegas Firdaus.

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

  • Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
  1. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
  • Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
  1. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.
  2. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong
  • Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
  • Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Gangguan dan penyesatan proses peradilan

  • Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.
  1. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan
  • Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

  • Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
  • Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
  • Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

Penerbitan dan pencetakan

  • Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Continue Reading
Advertisement

Trending