Connect with us

Nasional

34 VIP Delegasi KKT G20 Tiba di Bali

Published

on

 

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah melayani kedatangan sebanyak 34 pesawat VIP delegasi KTT G20. Jumlah ini total kedatangan sejak tanggal 13-15 November 2022 menjelang KTT G20 yang akan digelar pada Selasa-Rabu, 15-16 November.

Data tersebut merupakan update terakhir pada Selasa (15/11/2022) pukul 11.00 WITA. Pada tanggal 13 November, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melayani kedatangan tujuh pesawat VIP delegasi KTT G20. Adapun rinciannya lima pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta dua pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Perancis dan Amerika Serikat.

Baca juga: Polri Gelar Latihan Pengamanan KTT G20 di Bali

Sedangkan pada tanggal 14 November, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah melayani kedatangan sebanyak 25 pesawat VIP delegasi KTT G20, dengan rincian 19 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Senegal, Turkiye, Uni Emirat Arab, Australia, Rwanda (dua pesawat), Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Argentina, Perancis, Afrika Selatan, Britania Raya, Kamboja, Spanyol, Italia, India, Jerman, Singapura, dan Belanda. Selain itu ada enam pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Turkiye, Uni Emirat Arab (dua pesawat), Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, dan Australia.

Di tanggal 15 November, terdapat kedatangan dua pesawat VIP delegasi KTT G20 dengan rincian satu pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Arab Saudi, serta satu pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Arab Saudi.

Baca juga: Jamu Ibu Negara Korsel, Iriana Joko Widodo Berkeliling Hotel Ajak Nikmati Kebudayaan Bali

“Sesuai dengan rencana operasional penanganan pesawat VIP delegasi KTT G20, sebagian pesawat ada yang ditempatkan atau Remain Over Night (RON) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, serta ada yang ditempatkan di 8 bandara Angkasa Pura I lainnya yang ditetapkan sebagai bandara lokasi penempatan pesawat VIP Delegasi KTT G20 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Faik menyampaikan, bahwa seluruh pesawat VIP delegasi KTT G20 yang mengangkut kepala negara dan/atau kepala pemerintahan negara anggota G20 dan undangan sudah tiba di Bali.

“Kami turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang terlibat dari awal perencanaan operasional, hingga hari H penanganan kedatangan delegasi,” tambah Faik Fahmi.

Selain Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang berfungsi sebagai bandara utama untuk penempatan pesawat delegasi KTT G20, ada delapan bandara yang dikelola Angkasa Pura I ditetapkan sebagai bandara lokasi penempatan pesawat VVIP dan pendukung berdasar atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Baca juga: 5 Cendera Mata khas Bali, Layak Dibawa Pulang Peserta KTT G20

Adapun delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Angkasa Pura I secara khusus telah menyiapkan sebanyak 67 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut, yang terdiri dari 28 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar (wide body) dan 39 parking stand untuk pesawat berbadan sempit (narrow body). Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Angkasa Pura I telah menyiapkan sebanyak 17 parking stand pesawat, dengan rincian 14 parking stand untuk pesawat berbadan lebar (wide body) dan tiga parking stand untuk pesawat berbadan sempit (narrow body).

Nasional

Hari Antikorupsi Sedunia 2022: Korupsi Budaya Indonesia?

Published

on

Korupsi diduga sudah menjadi budaya di Indonesia. (Lampung Post)
Korupsi diduga sudah menjadi budaya di Indonesia. (Lampung Post)

mycity.co.id – Korupsi merupakan budaya bangsa Indonesia. Ungkapan tersebut sering kita dengar, dan bahkan secara tidak sadar, kita sering membenarkan ungkapan tersebut. Ungkapan tersebut tentu lahir bukan tanpa sebab.

Apakah korupsi telah menjadi budaya? Jawabannya pasti akan bervariasi tergantung apa yang dimaksud dengan budaya. Serta, kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat.

Mengutip Moh Hatta yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi. Namun, bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi?

Masalahnya jelas jadi rumit oleh karena itu penyebutan tersebut. Jadi, perlu dilakukan hati-hati atau harus dengan referensi pemaknaan budaya yang spesifik dengan selalu memperhatikan continuity and change.

Dalam periode awal pada setiap daerah/bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial (August Comte). Dari mulai fase teologis, metafisik dan positif.

Budaya Korupsi di Indonesia

Budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan dalam fase animisme (teologi, metafisik). Tujuannya mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan atau merusak kehidupan masyarakat.

Pemberian sesajen menjadi salah satu instrumen penting untuk menenangkan dan memperkuat posisi kehidupan manusia. Dengan sesajen diharapkan penguasa supranatural dapat melindungi kehidupan mereka.

Sedangkan korupsi jelas secara nyata merupakan perbuatan busuk dan tidak bersandar pada budi maupun akal yang baik. Oleh karena itu korupsi bukanlah merupakan budaya.

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan bangsa dan negara. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Mahfud MD, salah satu ahli hukum di negeri ini, korupsi bukan merupakan budaya bangsa Indonesia dengan menyebutkan tiga alasan. Pertama, yang namanya budaya pasti selalu berkaitan dengan kebaikan budi.

Budaya adalah hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang tentu melahirkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Apalagi kita sudah mengklaim sendiri sebagai bangsa yang mempunyai budaya adiluhung (unggul), dan ini diamini pula oleh bangsa lain. Bahkan dalam tiga azimat revolusi yang dikemukakan oleh Bung Karno, bangsa Indonesia harus berkepribadian sesuai dengan budaya bangsa.

Apa iya, Bung Karno akan menyuruh Bangsa Indonesia berkepribadian korupsi? Tentu saja tidak bukan?

Yang kedua, apabila kita beranggapan dan percaya bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya. Kita adalah bangsa yang pesimis dan takluk terhadap korupsi.

Berarti sama saja kita menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan amat sulit diberantas. Sebab yang namanya budaya itu sudah dihayati sebagai kebiasaan hidup yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Sehingga, sulit dihentikan juga sampai berabad-abad ke depannya. Dengan sikap “lemah” seperti itu bagaimana mungkin kita akan memerangi korupsi?

Yang ketiga, perjalanan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan kenyataan menunjukkan korupsi bisa diatasi atau diminimalisasikan melalui konfigurasi dan kebijakan-kebijakan politik.

Pada awal kemerdekaan sampai menjelang tahun 1950-an, negara kita relatif bisa memerangi korupsi. Pada era itu, korupsi besar bisa dihitung dengan jari dan tetap mudah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada menteri-menteri diajukan ke pengadilan dan dihukum karena tindak pidana korupsi (seperti Menteri Agama dan Menteri Kehakiman).

Korupsi tidak hanya terjadi di lapisan “atas” negeri ini. Tidak hanya para pejabat, tidak hanya para ASN, pun tidak sesempit yang telah muncul diberitakan di media-media.

Korupsi jauh lebih luas dari itu semua. Ini juga telah mewabah di seluruh lapisan masyarakat kita. Korupsi bukanlah budaya bangsa kita.

Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa korupsi merupakan wabah penyakit yang menjangkiti seluruh lapisan bangsa ini.

Continue Reading

Nasional

SMSI Bakal Ajukan Gugatan ke MK Soal Pengesahan RKUHP

Published

on

SMSI bakal mengajukan gugatan ke MK soal UU RKUHP. (SMSI)
SMSI bakal mengajukan gugatan ke MK soal UU RKUHP. (SMSI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2.000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk apa terburu-buru disahkan, sementara sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir.

“Ini terkesan dipaksakan, pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Makali Kumar SH dalam keterangan persnya, Kamis (8/12/2022).

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru direvisi, bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, kemerdekaan pers dan demokrasi.

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Pada prinsipnya, SMSI mendukung pembaruan hukum pidana. Namun semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam UU KUHP ini, jangan sampai mengandung kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan pers,” jelas Firdaus.

SMSI menyayangkan keputusan DPR bersama pemerintah, yang terkesan memaksakan untuk segera ditetapkan. Para wakil rakyat dinilai mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers.

UU KUHP yang baru saja disahkan, dianggap tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR kurang mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. termasuk dari komunitas Pers.

“Banyak pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. SMSI melalui bidang hukum, sejak awal mengkritisi RUU KUHP tersebut. Bahkan kami aktif bersama konstituen lain di Dewan Pers, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi RUU KUHP. Supaya, pasal-pasal yang krusial itu, direvisi, supaya tidak bertentangan dengan HAM maupun UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” tambahnya.

SMSI sepakat untuk terus berjuang bersama-sama dengan Dewan Pers dan konstituen lainnya, termasuk elemen masyarakat diluar komunitas pers, dalam menyikapi pengesahan UU KUHP tersebut, kedepannya. Termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Banyak pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam HAM dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Kemerdekaan Pers Harus Dijaga

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sendiri, sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.

Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

Ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang sudah disahkan. Di dalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. SMSI dari awal, minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” tegas Firdaus.

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

  • Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
  1. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
  • Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
  1. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.
  2. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong
  • Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
  • Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Gangguan dan penyesatan proses peradilan

  • Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.
  1. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan
  • Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

  • Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
  • Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
  • Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

Penerbitan dan pencetakan

  • Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Continue Reading

Nasional

Umar Patek Bebas, Warga Australia Korban Bom Bali Meradang

Published

on

Pelaku bom Bali Umar Patek bebas. (Solopos)
Pelaku bom Bali Umar Patek bebas. (Solopos)

mycity.co.id – Warga Australia yang menjadi korban selamat pada tragedi Bom Bali marah besar mendengar pembebasan Umar Patek.

Satu di antara korban selamat bernama Peter Hughes menyatakan bahwa pembebasan Umar Patek merupakan hal yang menggelikan.

“Dia dibebaskan, itu menggelikan,” ujarnya seperti dinukil dari AFP, Jumat (9/12/2022).

Hughes menegaskan, Umar Patek seharusnya dijerat hukuman yang paling berat.

Hughes menumpahkan amarahnya setelah terpidana kasus bom Bali itu resmi bebas dari Lapas Kelas 1 Surabaya melalui Program Pembebasan Bersyarat pada Rabu.

“Mulai hari ini sudah beralih status dari narapidana menjadi klien Pemasyarakatan Bapas Surabaya dan wajib mengikuti program pembimbingan sampai dengan 29 April 2030,” kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti.

Continue Reading
Advertisement

Trending