Pemerintahan inklusif di Afghanistan saat ini belum terbentuk dan hal itu membuat situasi kemanusiaan di sana memburuk. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menyatakan siap membantu Afghanistan.

Jokowi mengungkapkan hal itu saat berbicara secara virtual pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 26 November 2021.

“Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas,” ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip dari keterangan resmi Istana.

Baca Juga:

1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Selain isu kemanusiaan, ada dua isu yang jadi perhatian Indonesia. Pertama, pemberdayaan perempuan. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.

“Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Kedua, kerja sama antarulama. Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat. Pada 2018 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

“Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.

Indonesia mendapatkan kabar baik di tengah pandemi Covid-19. Uni Eropa (UE) memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diizinkan mengunjungi kawasan tersebut.

Seperti dinukil dari Reuters, Senin (22/11/2021), kini Warga Negara Indonesia (WNI) kini dapat melakukan kunjungan perjalanan ke-27 negara yang berada di Uni Eropa, yang sebelumnya perjalanan WNI ke wilayah UE hanya untuk keperluan penting (esensial) saja.

Keputusan ini Uni Eropa setelah mempertimbangkan jumlah kasus Covid-19 yang terus menurun. Salah satu yang menjadi pertimbangan Uni Eropa adalah jumlah kasus di bawah 75 dari 100 ribu penduduk dalam dua pekan. Indonesia melaporkan tambahan kasus di bawah di bawah 1.000 sepanjang November, kurang 1 persen dari 100 ribu penduduk.

Baca Juga:

1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Menyusul review akan pencabutan berkala pembatasan sementara untuk perjalanan non-esensial, Dewan Uni Eropa memperbarui daftar negara yang dicabut larangan perjalanannya, Indonesia yang ditambahkan ke daftar,” demikian keterangan pers yang dirilis oleh Uni Eropa.

Uni Eropa juga mengizinkan warga Cina untuk mengunjungi kawasan tersebut. Namun, dengan catatan, jika Cina memberikan hak yang sama bagi warga Uni Eropa untuk mengunjungi negara Tirai Bambu tersebut.

Uni Eropa memberlakukan pembatasan kunjungan sejak Maret lalu untuk menekan kasus Covid-19. Mereka akan memperbarui daftar negara yang bisa diizinkan untuk masuk ke kawasan tersebut setiap dua minggu.

Bagi WNI yang berencana ke negara-negara Uni Eropa, perlu mempertimbangkan beberapa hal, selain visa, dan kewajiban tes PCR, tentu adalah apakah negara bersangkutan menerima pengunjung yang sudah divaksin Sinovac (jenis vaksin yang paling banyak dipakai di Indonesia), mengingat belum semua negara mau membuka pintu bagi mereka yang divaksin Sinovac (maupun vaksin-vaksin lain).

Daftar 19 Negara yang Boleh Mengunjungi Uni Eropa:

Argentina
Australia
Bahrain
Kanada
Chile
Kolombia
Indonesia
Yordania
Kuwait
Namibia
Selandia Baru
Peru
Qatar
Rwanda
Saudi Arabia
Korea Selatan
United Arab Emirates
Uruguay
China (asas resiprokal)

Negeri tetangga, Malaysia, dihebohkan dengan kontroversi nama putri Nabi Muhammad SAW di botol Wiski merk lokal. Alhasil, permasalahan ini dibawa hingga ke sidang pemerintah.

Ya, kehebohan terjadi di Malaysia sejak pekan lalu. Nama merk Wiski lokal itu adalah Timah. Nama tersebut dianggap menyinggung putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah.

Label botol wiski ini juga menjadi kontroversi karena bergambar mirip seorang pria yang mengenakan peci, yang menjadi ciri khas Muslim.

Baca Juga:

1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Organisasi Muslim mengklaim penggunaan nama itu tidak peka pada umat Islam negeri itu, mengingat ada larangan meminum alkohol.

“Kami tidak keberatan dengan non-Muslim minum alkohol,” katanya Mufti Penang, Wan Salim Wan Noor, dikutip dati situs lokal The Star.

“Tetapi kami meminta pemerintah untuk memerintahkan produsen mengubah mereknya serta gambar pada botol menjadi nama dan gambar, yang tidak membangkitkan kepekaan umat Islam di negeri ini,” dia menambahkan.

Masalah ini menyebabkan terjadinya rapat besar di pemerintahan Malaysia. Jajaran menteri Malaysia bahkan mengundang produsen melakukan dialog soal perubahan nama dan label botol.

Dalam akun Facebook, Menteri Transportasi Wee Ka Siong menyatakan bahwa kabinet telah membahas persoalan ini. Ia menyebutnya sekarang telah selesai.

“Timah tidak perlu mengubah namanya dan produsen juga sepakat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang asal-usul Timah. Timah berarti bijih timah, yang berkaitan dengan bijih timah atau tambang timah,” ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Malaysia memberikan pembelaan ke produsen wiski Timah. Menurut Wakil Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa, wiski telah memiliki izin cukai sejak 2003.