Connect with us

Properti

300 Rumah Instan Sehat Dibangun di Perbatasan Timorleste

Published

on

Rumah Instan Sehat

Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan hunian untuk masyarakat yang berhak di berbagai wilayah. Salah satunya di wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste yang dibangun hunian dengan teknologi rumah instan sehat Risha sebanyak 300 unit.

Pembangunan untuk memperbanyak sarana hunian terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada berbagai program dari Kementerian PUPR untuk fasilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti bedah rumah, pembangunan prasarana sarana utilitas (PSU), rumah susun (Rusun), dan sebagainya.

Salah satunya Kementerian PUPR membangun fasilitas hunian berupa pembangunan rumah khusus (Rusus) untuk masyarakat di wilayah perbatasan tepatnya di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupaka wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste. Rusus ini digunakan untuk para WNI eks pengungsi Timor Timur.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan proyek Rusus ini merupakan komitmen pemerintah untuk penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat sekaligus untuk terus mendorong program sejuta rumah. Ini juga bagian dari pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri khususnya wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Pembangunan sarana hunian khususnya untuk masyarakat di kawasan 3T menjadi bukti dan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Dengan sarana hunian yang baik diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena telah memiliki rumah yang layak, sehat, dan nyaman,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Belu sendiri sebelumnya telah mengusulkan untuk pembangunan Rusus ini sebanyak 450 unit. Hunian sebanyak ini sebanyak 400 unit untuk di daerah perbatasan dan 50 unit untuk asrama Brimob. Dari usulan ini telah dilaksanakan proses pembangunan sejumlah 300 unit yang dilakukan bertahap sejak tahun 2020 lalu.

Pembangunan 300 unit Rusus ini dibagi dalam tiga tahap dengan masing-masing 100 unit setiap tahapnya. Ke-300 unit Rusus ini juga dibangun menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) hasil pengembangan Kementerian PUPR. Tipe rumahnya 36 m2 dan tahap pertamanya dibangun di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, dan saat ini pembangunannya telah selesai dan sudah mulai dihuni.

Untuk tahap kedua dibangun di lokasi yang sama dan saat ini proses konstruksinya telah mencapai 65,6 persen. Sedangkan tahap ketiga masuk ke dalam paket program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 dan saat ini masih dalam proses lelang. Pembangunan tahap ketiga ini rencananya dilakukan di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk.

“Pemerintah akan terus mendorong dan memperbanyak program fasilitas hunian baik berupa Rusun, Rusus, bedah rumah, dan lainnya. Pihak pemerintah daerah juga bisa mengusulkan masyarakatnya yang huniannya tidak layak maupun kawasan kumuh untuk disinergikan dengan program perumahan pemerintah pusat,” imbuh Basuki.

Properti

3 Subsekstor Properti Jawara Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Published

on

Properti Indonesia

Industri properti cukup terpukul dengan adanya pandemi Covid-19 dengan turun drastis transaksi penjualan. Namun begitu beberapa subsektor properti mampu bertumbuh saat pandemi ini yaitu logistik, data center, dan residensial yang menunjukan kebutuhan yang besar untuk sektor-sektor ini.

Industri properti menjadi salah satu sektor perekonomian yang paling terpukul saat adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu. Namun begitu, pasar yang besar membuat beberapa subsektor industri properti tetap menunjukan kinerja yang sangat baik saat situasi pandemi.

Beberapa subsektor properti yang sangat tangguh saat berbagai kendala pandemi menghadang yaitu dari sektor logistik, pusat data (data center), dan residensial khususnya untuk segmen rumah tapak (landed house). Hal ini membuat ketiga subsektor properti ini menjadi incaran dan daya tarik untuk masuknya investasi lokal maupun asing.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

Menurut James Allan, Country Head JLL Indonesia, sebuah perusahaan riset dan konsultasi properti global, masa pandemi merupakan periode yang menantang bagi sebagian besar pasar properti namun demikin beberapa subsektor bisnis ini masih bisa berjalan dengan baik yang menunjukan besarnya kebutuhan akan sektor ini.

“Ketiga subsektor properti logistik, data center, maupun residensial ini masih akan terus berpotensi berkembang sehingga perkembangan untuk sektor-sektor ini masih akan terus terjadi dan menjadi daya tarik besar bagi investor. Namun semuanya tentu tetap harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan hati-hati,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk sektor perkantoran di kawasan CBD maupun di luar CBD tidak ada gedung perkantoran yang selesai dibangun. Tingkat hunian untuk gedung perkantoran di gedung kawasan CBD juga belum banyak berubah, masih di kisaran angka 72 persen sementara di luar CBD angkanya sedikit lebih baik yaitu 74 persen.

Aktivitas di sektor komersial maupun pusat perbelanjaan juga masih terbatas dan beberapa penyewa baru sudah berani membuka toko mereka setelah pelonggaran PPKM diberlakukan. Akitivas di pusat perbelanjaan ini didorong oleh penyewa makanan dan minuman (F&B) diikuti peritel peralatan rumah tangga.

Tingkat hunian di pusat perbelanjaan juga relatif stabil berada di angka 87 persen mengingat tidak adanya pasokan baru yang beroperasi pada periode triwulan ini. Kondisi umum pasar khususnya kalangan investor juga masih menunggu atau wait and see sementara kalangan pengembang juga belum aktif meluncurkan produk baru dan masih terus berupaya meningkatkan penjualan terhadap proyek eksisiting dengan menawarkan banyak promo kemudahan pembelian.

Head of Industrial JLL Indonesia Farazia Basarah menambahkan, permintaan positif untuk sektor ini didominasi oleh penyedia jasa logistik yang terus berekspansi dengan menyewa ruang gudang khususnya wilayah Jabodetabek. Selain itu, perusahaan e-commerce khususnya start up yang bertumbuh pesat cenderung mencari ruang gudang yang berlokasi dekat dengan Jakarta maupun kota-kota lainnya seperti Surabaya, Semarang, maupun Bandung.

“Permintaan yang sehat ini membuat tingkat hunian ruang gudang modern di Jabodetabek cukup stabil di angka 93 persen. Selain sebagia ruang penyimpanan, fungsi ruang gudang juga menjadi pusat distribusi, ruang transit barang, penyimpanan bersuhu dingin, atau menjadi pusat data sehingga hal ini terus menjadi daya tarik bagi investor dan pelaku bisnis,” bebernya.

Continue Reading

Properti

Ragam Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah

Published

on

Sengketa ataupun konflik pertanahan masih kerap terjadi dan biasanya karena beberapa faktor. Dulu penentuan batas patok tanah cukup menggunakan pohon, sungai, atau lainnya dan banyaknya pemekaran maupun otonomi daerah juga kerap menjadi sumber konflik pertanahan.

Bagi kebanyakan orang, kepemilikan tanah bisa sangat krusial bahkan sakral dan umumnya akan dipertahankan sekuat daya. Hal ini yang kerap membuat berbagai sengketa maupun konflik pertanahan berkepanjangan karena setiap pihak ingin mempertahankan dan di sisi lain ada pihak yang ingin menguasai karena strategisnya faktor pertanahan.

Menurut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) R.B Agus Widjayanto, hingga saat ini masih kerap terjadi tumpang tindih sertifikat yang bisa terjadi karena pemalsuan maupun keterlibatan mafia tanah dan karena itu perlu dipahami alur legal pertanahan supaya kita tidak menjadi korban.

Baca Juga:

  1. Kerugian Lebih dari Rp2 Miliar, Perempuan Ditangkap atas Dugaan Arisan Online Palsu
  2. Video Nyanyi Tanpa Masker di Acara Nikahan Viral, Bupati Jember Minta Maaf
  3. Satlantas Polres Dairi Amankan 5 Motor Bising

“Konflik maupun sengketa tanah itu bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya terkait perubahan alam. Pada tahun 1970-an, pengukuran luas tanah berpatok pada benda-benda di alam seperti letak pohon, sungai, batu, dan lainnya sehingga ketika patok alam itu menghilang maka koordinatnya juga hilang dan menyulitkan pengukurannya,” ujarnya.

Seiring perkembangan dan banyak terjadi pemekaran kawasan hingga berlakunya otonomi daerah, persoalan pertanahan justru menjadi tumpang tindih terkait hak atas tanah maupun kepemilikannya. Ada begitu banyak kawasan maupun bidang-bidang tanah yang berubah dan ini tidak bisa diatasi saat ada pemekaran wilayah itu.

Agus menjelaskan, prinsipnya dalam setiap bidang tanah hanya ada satu sertifikat yang menyatakan legalitas atas bidang tanah tersebut. Tapi di lapangan bisa terjadi ada beberapa sertifikat atas satu bidang tanah yang sama yang bisa terjadi karena cacat administrasi maupun pemalsuan sertifikat. Bila diketahui ada sertifiat yang palsu melalui hasil penyelidikan, Kementerian ATR/BPN akan langsung membatalkan sertifikat tersebut.

Di sisi lain, permasalahan tanah ini bukan hanya pada tataran administrasi yang seringkali bukan hanya melibatkan Kementerian ATR/BPN saja tapi juga pihak-pihak lain yang berkaitan. Misalnya yang menyangkut tanah ataupun aset negara, hal itu perlu ada koordinasi dengan instansi terkait dan bila telah ada keputusan pengadilan baru dilaksanakan sesuai keputusan itu.

Kementerian ATR/BPN juga kerap menerima aduan terkait tumpang tindih sertifikat maupun indikasi pemalsuan sertifikat. Untuk itu akan terus dilakukan uji materil dan administrasi dengan melihat bukti-bukti terkait status tanah tersebut. Kemudian akan digelar uji materil bersama pihak kepolisiann dan kejaksaan.

“Bila ada indikasi maupun terbukti ada tindak pidana maka pihak kepolisian akan melanjutkan penelusuran untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya. Untuk pengaduan masyarkat terkait data-data maupun persoalan tumpang tindih sertifikat atau lainnya, kami sangat terbuka dan akan terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ini,” jelasnya.

Continue Reading

Properti

Pemerintah Indonesia Studi Banding ke Township Serpong untuk Bangun Ibu Kota Negara Baru

Published

on

township BSD City

Kementerian PUPR melakukan studi banding ke township BSD City, Tangerang, Banten, terkait pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur. Beberapa gedung maupun kawasan yang disurvei yaitu SML Plaza, WTP, Botanical Park, Pasar Modern, dan sebagainya untuk mempelajari pertumbuhan kota baru.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan kerja ke salah satu kota baru atau township di wilayah Serpong, Tangerang, Banten, BSD City. Tim dari Kementerian PUPR melakukan kunjungan kerja ke towsnhip seluas 6.000 hektar tersebut dalam rangka mempelajari pembangunan pusat pertumbuhan kota baru di BSD City.

Hal itu dilakukan berkaitan dengan rencana pemerintah untuk membangun proyek ibukota negara (IKN) baru yang lokasinya di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kementerian PUPR mengunjungi sejumlah proyek di BSD City diantranya Gedung Sinar Mas Land Plaza, command center, water treatment plant (WTP), Botanical Park, Pasar Modern Intermoda, dan Kawasan TOD Intermoda.

Baca Juga:

  1. Pulang dari Rumah Sakit, Tukul Jalani Fisioterapi
  2. Ikuti Tren, Kepolisian Mumbai Bikin Iklan Layanan Masyarakat Pakai Boneka Squid Game
  3. Rachel Vennya Bakal Dijadikan Duta Covid-19, Satgas: Itu Tak Benar!

“Kami sangat antusiasi menerima kunjungan dari Tim Kementerian PUPR ini untuk berdiskusi dan belajar bersama tentang pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui salah satu proyek yang kami kembangkan. Kami memaparkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah kota seperti perencanaan, tata ruang, township management, hingga pembangunan hijau yang berkelanjutan,” ujar Dhony Rahajoe, Managing Director President Office SML.

Terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, telah melakukan kunjungan yang sama ke BSD City untuk mengulas salah satu topik yaitu penerapan konsep green building dan sustainability pada pengembangan kawasann perkantoran di BSD City.

SML sendiri sebagai pengembang telah berpengalaman hampir 50 tahun dan telah tercatat di bursa saham Indonesia atas nama PT Bumi Serpong Dama Tbk. SML juga telah mengembangkan lebih dari 50 proyek di berbagai wilayah Indonesia dan atas kiprahnya ini telah diakui oleh berbagai lembaga seperti MIPIM Award in France (2018), ASEAN Energi Awards (2019), Asia Pacific Property Award (2021), Cambride IFA’s Global Good Governance Award (2021), FIABCI World Prix d’Excellence Awards (2021), dan sebagainya.

SML sebagai pengembang juga terus melengkapi tim manajemen yang solid hingga dikenal sebagai pengembang kota mandiri atau township dan telah menjadi pelopor melalui township BSD City, Kota Wisata, Legenda Wisata, Grand Wisata, dan sebagainya. SML juga menjadi pelopor untuk pengembangan strata mall maupun trade center (ITC) di Indonesia.

Berbagai pengembangan green property juga terus diperkuat dengan ikut aktif dalam masalah pelestariiann lingkungan melalui penerapan visi green di setiap proyeknya. Berbagai konsep green ini diterapkan di Green Office Park, mal tanpa dinding The Breeze, jalur pejalan kaki, penyelenggaraan Festival Hijau setiap tahun, penanaman lebih dari tiga juta pohon, pengembangan kota taman, hutan kota, dan sebagainya.

“Kami juga terus menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat konsep pengembangan seperti dengan Sojitz Japan, Aeon, Itochu-Japan, Mitsubishi Corporation, Hongkong Land, serta mitra-mitra lokal seperti Kompas Gramedia dan Kalbe. Berbagai aktivitas untuk terus memperkuat konsep green akan terus kami lakukan untuk mewujudkan visi pengembangan kami,” beber Dhony.

Continue Reading

Trending