Connect with us

Berita Utama

Berat Badan Turun Drastis, Kim Jong-un Sakit?

Published

on

Kim Jong Un

Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, kembali menjadi sorotan dunia. Namun, kali ini bukan karena sensasi yang ia buat, melainkan karena dia terlihat lebih kurus dibandingkan dengan sebelumnya.

Dalam sebuah video yang ditayangkan oleh KCTV, Kim Jong-un tampak jauh lebih kurus. Baju safari hitamnya terlihat longgar, tak seperti biasanya. Hal itu terlihat ketika dia sedang berjalan ke koridor menuju ruang rapat.

Adalah koresponden dari NK News, Colin Zwirko, yang mengunggah video tersebut di Twitter. Video tersebut langsung dikomentari oleh analis nuklir daru MIT, Viping Narang. “Apakah ini hanya efek sudut pandang kamera atau berat badan Kim memang turun jauh?”

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

NK News lantas menyoroti jam tangan Kim yang terlihat dikaitkan lebih kencang, mengindikasikan lengan sang pemimpin mengecil. Sisa tali jam tangan itu memang terlihat lebih panjang dari sebelumnya.

Selama ini, badan-badan intelijen selalu memperhatikan berat Kim yang dapat berkaitan dengan kemampuannya untuk memimpin Korut, apalagi keluarga sang pemimpin punya riwayat penyakit jantung.

“Badan-badan intelijen asing ingin tahu apakah Kim Jong-un cukup sehat untuk tetap memimpin dalam waktu lama,” ujar Zwirko, seperti dikutip The Straits Times.

“Apa yang terjadi di balik layar jika ia tidak cukup sehat? Bagaimana dampaknya terhadap keamanan di kawasan, mengingat Korea Utara memiliki senjata nuklir,” tambah dia.

Berdasarkan laporan badan intelijen Korea Selatan, berat badan Kim sempat mencapai 140 kilogram pada November 2020, naik 50 kg dari ia pertama kali mengambil alih kepemimpinan pada 2011.

Berita Utama

Vaksinasi Nasional Terseok-seok, Herd Immunity Makin Jauh Panggang dari Api

Published

on

Vaksinasi nasional

Proses vaksinasi nasional di Indonesia masih lambat. Seandainya terus seperti ini, Tanah Air memiliki kemungkinan besar gagal mencapai target herd immunity atau kekebalan komunal.

Memasuki buan keenam vaksinasi Covid-19 nasional, pemetintah tampaknya kesulitan untuk mencapai target menuntaskan vaksinasi pada 70 persen populasi paling cepat akhir tahun ini dan paling lambat Maret tahun depan.

Walau program sudah separuh jalan dari tenggat maksimal 15 bulan, penyuntikan vaksin baru mencapai 14% dari 363 juta dosis yang ditargetkan. Dari sisi pasokan, sampai Juni, Indonesia telah menerima sekitar 70 juta dosis vaksin.

Baca Juga :

  1. Pengusaha Asal Aceh Beri Bantuan Sosial Senilai Rp2 Triliun
  2. Eko Yuli Irawan Raih Medali Perak Olimpiade Tokyo 2020
  3. Bersikap Diskriminatif di Olimpiade 2020, Stasiun Televisi Korea Selatan Keluarkan Permintaan Maaf Ketiga

Proses vaksinasi Covid-19 nasional terus mengalami penurunan. Menurut catatan dari Wolrd World in Data. Rata-rata vaksinasi di Indonesia dalam tujuh hari per 27 Juli 2021 adalah 732.901 dosis/hari. Pernah rata-rata vaksinasi dsalam sepekan mencapai di atas satu juta dosis/hari. Namun, hal itu hanya berlangsung selama dua hari saja. Setelahnya, turun lagi.

Secara nominal, jumlah vaksin yang telah disuntikkan ke lengan rakyat Indonesia memang sudah 63,94 juta dosis. Ini adalah yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN-5.

Namun jangan lupa, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN-5. Jika dihitung dari keseluruhan populasi orang Indonesia, porsi vaksin tersebut masih teramat sedikit.

Per 27 Juli 2021, vaksin yang sudah diberikan per 100 penduduk di Indonesia adalah 23,38 dosis. Masih kalah dari Malaysia (56,83) dan Singapura (124,03).

Oleh karena itu, target menuju kekebalan kolektif (herd immunity) sepertinya butuh waktu. Herd immunity tercapai ketika sebagian besar populasi sudah mendapatkan vaksin dosis penuh (fully vacinated).

Per 27 Juli 2021, baru 6,8% dari total populasi Indonesia yang sudah divaksin dengan dosis penuh. Jauh tertinggal ketimbang Malaysia (18,3%) apalagi Singapura (53,4%).

Dalam rapat kerja dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat 5 Juli lalu, Menteri Kesehatan memperkirakan jika pasokan vaksin stabil, kekebalan populasi yang sudah divaksin bisa tercapai pada November tahun ini.

Estimasi ini dihitung dari ketersediaan total vaksin yang akan melewati 260 juta dosis (70%x363 juta) pada Oktober yang kemudian akan digunakan pada bulan berikutnya. Namun ada sedikit kejanggalan dalam perkiraan ini.

Kejanggalannya ada pada penurunan ambang batas kekebalan populasi. Kekebalan populasi diasumsikan tercapai jika 70% dari seluruh populasi sudah divaksinasi atau sembuh dari COVID-19. Jadi dari 270 juta penduduk, 189 juta perlu memiliki kekebalan.

Karena yang sembuh setelah terjangkit baru sekitar 2 juta orang, maka ada 187 juta jiwa yang perlu divaksinasi. Artinya angka kebutuhan vaksin seharusnya 374 juta dosis.

Jadi target yang sekarang pun sebenarnya masih kurang 11 juta dosis dari ambang batas kekebalan populasi, apalagi jika angka ini menyusut lagi. Angka 363 juta dosis adalah batas minimal yang tidak bisa ditawar dan bahkan perlu ditingkatkan lagi.

Continue Reading

Berita Utama

Pemprov DKI Jakarta: Pengunjung Salon Harus Punya Sertifikat Vaksin Covid-19

Published

on

By

Foto Ilustrasi Potong Rambut.

Pemprov DKI Jakarta melalui Disparekraf mengeluarkan Surat Keputusan Nomer 495 tentang Perpanjangan PPKM Level 4 pada Sektor Pariwisata. Dalam SK itu, ada tiga usaha Pariwisata yang boleh beroperasi yaitu hotel, restoran dan salon.

Di dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa salon yang diizinkan beroprasi adalah yang tidak berlokasi di pusat perbelanjaan atau mal dan untuk jam operasional ditentukan mulai jam 10:00-20:00 WIB.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, tujuan Pemprov DKI mewajibkan pengunjung salon sudah divaksin Covid-19 untuk memberikan dampak positif pariwisata di masa pandemi.

“Karyawan dan pengunjung diwajibkan sudah melakukan vaksinasi (dibuktikan dengan sertifikasi vaksin),” demikian dilihat dari Surat Keputusan.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memperpanjang PPKM Level 4 wilayah Jawa-Bali sampai 2 Agustus mendatang.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021,” ujar Jokowi pada Minggu (25-07-2021) lalu.

Sebagai informasi, Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity.

Continue Reading

Berita Utama

Tidak Main-Main, Pemerintah Beri Sanksi Tegas untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Published

on

By

Foto Ilustrasi Pelanggar Protokol Covid-19.

Pemerintah sudah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak 03 Juli kemarin. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, pemerintah dan Kemendagri telah menyiapkan sanksi pidana bagi pelanggar protokol Covid-19.

Kementerian Dalam Negri, Tito Karnavian, menjelaskan sanksi pidana yang digunakan untuk pelanggar protokol Covid-19 mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomer 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Selanjutnya pelanggar yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan UU yang ada.

“Tetap digunakan undang-undang yang ada. Misalnya UU yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi itu adalah UU Kekarantinaan Kesehatan, kemudian UU tentang Wabah Penyakit Menular. Semuanya itu ada sanksi pidananya,” ujar Tito.

Bagi pelanggar protokol Covid-19 terdapat sanksi dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 Juta. Sanksi itu terdapat di dalam Pasal 93 UU NO 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk menjerat para pelanggar kebijakan PPKM Darurat, terdapat pula Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang memenuhi penilaian telah sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Itu karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Continue Reading

Trending