Connect with us

Berita Utama

Sambangi MUI, Dubes Arab Saudi Luruskan Masalah Polemik Ibadah Haji 2021

Published

on

Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi

Polemik mengenai keputusan Indonesia batal mengirimkan jemaah untuk Ibadah Haji 2021 akhirnya terjawab sudah. Duta Bedsar Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, bersama rombongan berkunjung ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan penjelasan terkait hal ini.

Sejak pertama kali dilantik, ini merupakan kunjungan perdana Dubes Arab Saudi untuk Indonesia ke MUI. Tujuan utama Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi adlaah untuk meluruskan pemberitaan mengenai Ibadah Haji 2021 yang ramai di media.

Syekh Essam menegaskan, pembatalan haji itu sama sekali tidak terkait dengan hubungan Indonesia dan Arab Saudi yang kurang baik. Beberapa kalangan sebelumnya memang menilai pembatalan ini akibat masalah diplomasi.

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

“Masalah pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tidak ada kaitannya dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Arab Saudi dan Indonesia. Tidak ada pula hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu dan produsen tertentu seperti yang selama ini berkembang di media,” ujarnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini, Kerajaan Arab Saudi bahkan belum mengirimkan undangan haji ke negara lain termasuk Indonesia. Ini tidak lain karena jika dilaksanakan, ibadah haji tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Selain membahas haji, Duta Besar Arab Saudi juga membahas rencana kerjasama antara MUI dengan Arab Saudi. Kerjasama itu meliputi bidang ukhuwah, dakwah, dan sebagainya (ta’awun wa tabadulul ara’) yang berorientasi pada penguatan Islam Wasathiyah di kawasan Arab Saudi, Indonesia, maupun dunia internasional.

Berita Utama

Pemprov DKI Jakarta: Pengunjung Salon Harus Punya Sertifikat Vaksin Covid-19

Published

on

By

Foto Ilustrasi Potong Rambut.

Pemprov DKI Jakarta melalui Disparekraf mengeluarkan Surat Keputusan Nomer 495 tentang Perpanjangan PPKM Level 4 pada Sektor Pariwisata. Dalam SK itu, ada tiga usaha Pariwisata yang boleh beroperasi yaitu hotel, restoran dan salon.

Di dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa salon yang diizinkan beroprasi adalah yang tidak berlokasi di pusat perbelanjaan atau mal dan untuk jam operasional ditentukan mulai jam 10:00-20:00 WIB.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, tujuan Pemprov DKI mewajibkan pengunjung salon sudah divaksin Covid-19 untuk memberikan dampak positif pariwisata di masa pandemi.

“Karyawan dan pengunjung diwajibkan sudah melakukan vaksinasi (dibuktikan dengan sertifikasi vaksin),” demikian dilihat dari Surat Keputusan.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memperpanjang PPKM Level 4 wilayah Jawa-Bali sampai 2 Agustus mendatang.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021,” ujar Jokowi pada Minggu (25-07-2021) lalu.

Sebagai informasi, Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity.

Continue Reading

Berita Utama

Tidak Main-Main, Pemerintah Beri Sanksi Tegas untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Published

on

By

Foto Ilustrasi Pelanggar Protokol Covid-19.

Pemerintah sudah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak 03 Juli kemarin. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, pemerintah dan Kemendagri telah menyiapkan sanksi pidana bagi pelanggar protokol Covid-19.

Kementerian Dalam Negri, Tito Karnavian, menjelaskan sanksi pidana yang digunakan untuk pelanggar protokol Covid-19 mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomer 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Selanjutnya pelanggar yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan UU yang ada.

“Tetap digunakan undang-undang yang ada. Misalnya UU yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi itu adalah UU Kekarantinaan Kesehatan, kemudian UU tentang Wabah Penyakit Menular. Semuanya itu ada sanksi pidananya,” ujar Tito.

Bagi pelanggar protokol Covid-19 terdapat sanksi dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 Juta. Sanksi itu terdapat di dalam Pasal 93 UU NO 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk menjerat para pelanggar kebijakan PPKM Darurat, terdapat pula Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang memenuhi penilaian telah sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Itu karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Continue Reading

Berita Utama

Jokowi: Indonesia Rawan Bencana, Ada Ribuan Gempa Bumi dalam Setahun

Published

on

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia sebagai negara yang rawan bencana. Kejadian bencana tersebut bahkan hampir setiap tahunnya meningkat secara frekuensi maupun intensitasnya.

Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan dalam Rakorbangnas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara virtual, Kamis (29/7/2021).

“Frekuensi dan intensitasnya meningkat, bahkan melompat. Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan,” ujarnya.

Baca Juga :

  1. Pengusaha Asal Aceh Beri Bantuan Sosial Senilai Rp2 Triliun
  2. Eko Yuli Irawan Raih Medali Perak Olimpiade Tokyo 2020
  3. Bersikap Diskriminatif di Olimpiade 2020, Stasiun Televisi Korea Selatan Keluarkan Permintaan Maaf Ketiga

Jokowi menyatakan selama periode 2008 sampai 2016, musibah gempa bumi mencapai 5.000 sampai 6.000 dalam setahun. Bahkan, angka itu terus meningkat.

“Pada 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali,” katanya.

Tak hanya itu, Jokowi mengatakan fenomena cuaca ekstrem dan siklon tropis juga terus meningkat secara frekuensi maupun intensitasnya. Pun demikian periode saat fenomena El Nino atau La Nia.

“Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981 – 2020 cenderung semakin cepat dua sampai tiga tahunan dibandingkan periode 1950 – 1980 yang berkisar 5 sampai 7 tahunan,” tutur Jokowi.

Continue Reading

Trending