Connect with us

Berita Utama

Menkes: Sebelum Sekolah Tatap Muka Dimulai, Guru Wajib Divaksin!

Published

on

Menkes Budi Gunadi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), sudah mengeluarkan arahan terkait sekolah tatap muka. Terkait hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan seluruh guru harus lebih dulu divaksin sebelum sekolah tatap muka dimulai.

Jokowi ingin sekolah tatap muka hanya dihadiri maksimal 25 persen murid. Sekolah tatap muka setiap hari dilakukan maksimal hanya 2 jam.

“Semua guru harus selesai divaksin sebelum mulai. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah prioritaskan guru dan lansia terutama guru-guru harus sudah divaksin sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/6/2021).

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

Budi menegaskan keputusan siswa belajar di sekolah tetap ada di tangan orang tua/wali. Jika orang tua/wali tidak berkenan, siswa masih bisa belajar dari rumah.

“Tidak lebih dua hari seminggu dan setiap hari maksimal hanya dua jam. Opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan orang tua,” kata dia.

Sementara itu, target vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) molor dari target.

Mulanya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan vaksinasi guru rampung pada pekan kedua Juni hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun kini Nadiem menetapkan vaksinasi paling telat selesai Agustus 2021.

Terbaru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) menemukan kasus guru menolak disuntik vaksin virus corona di Bengkulu. Berdasarkan data KPAI, guru yang sudah disuntik vaksin di Bengkulu baru sekitar 50 persen.

Berita Utama

Tidak Main-Main, Pemerintah Beri Sanksi Tegas untuk Pelanggar Protokol Covid-19

Published

on

By

Foto Ilustrasi Pelanggar Protokol Covid-19.

Pemerintah sudah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak 03 Juli kemarin. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, pemerintah dan Kemendagri telah menyiapkan sanksi pidana bagi pelanggar protokol Covid-19.

Kementerian Dalam Negri, Tito Karnavian, menjelaskan sanksi pidana yang digunakan untuk pelanggar protokol Covid-19 mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomer 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Selanjutnya pelanggar yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan UU yang ada.

“Tetap digunakan undang-undang yang ada. Misalnya UU yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi itu adalah UU Kekarantinaan Kesehatan, kemudian UU tentang Wabah Penyakit Menular. Semuanya itu ada sanksi pidananya,” ujar Tito.

Bagi pelanggar protokol Covid-19 terdapat sanksi dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 Juta. Sanksi itu terdapat di dalam Pasal 93 UU NO 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk menjerat para pelanggar kebijakan PPKM Darurat, terdapat pula Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang memenuhi penilaian telah sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Itu karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Continue Reading

Berita Utama

Jokowi: Indonesia Rawan Bencana, Ada Ribuan Gempa Bumi dalam Setahun

Published

on

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia sebagai negara yang rawan bencana. Kejadian bencana tersebut bahkan hampir setiap tahunnya meningkat secara frekuensi maupun intensitasnya.

Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan dalam Rakorbangnas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara virtual, Kamis (29/7/2021).

“Frekuensi dan intensitasnya meningkat, bahkan melompat. Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan,” ujarnya.

Baca Juga :

  1. Pengusaha Asal Aceh Beri Bantuan Sosial Senilai Rp2 Triliun
  2. Eko Yuli Irawan Raih Medali Perak Olimpiade Tokyo 2020
  3. Bersikap Diskriminatif di Olimpiade 2020, Stasiun Televisi Korea Selatan Keluarkan Permintaan Maaf Ketiga

Jokowi menyatakan selama periode 2008 sampai 2016, musibah gempa bumi mencapai 5.000 sampai 6.000 dalam setahun. Bahkan, angka itu terus meningkat.

“Pada 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali,” katanya.

Tak hanya itu, Jokowi mengatakan fenomena cuaca ekstrem dan siklon tropis juga terus meningkat secara frekuensi maupun intensitasnya. Pun demikian periode saat fenomena El Nino atau La Nia.

“Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981 – 2020 cenderung semakin cepat dua sampai tiga tahunan dibandingkan periode 1950 – 1980 yang berkisar 5 sampai 7 tahunan,” tutur Jokowi.

Continue Reading

Berita Utama

Indonesia Punya Stok 4,5 Juta Vaksin Moderna & Belum Tahu Mau Diprioritaskan ke Mana

Published

on

Vaksin Moderna

Indonesia mendapatkan kiriman 4.500.160 dosis vaksin Moderna. Meski demikian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI belum memutuskan golongan masyarakat non-tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi penerima vaksin ini.

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan vaksin Moderna akan dikirim ke Indonesia dalam dua kali kedatangan. Namun, vaksin ini akan diprioritaskan untuk para nakes yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Nadia menjelaskan bahwa alur pemberian vaksin Moderna akan didahulukan untuk nakes secara keseluruhan terlebih dahulu, baru kemudian opsi Moderna untuk golongan non-nakes apabila vaksin masih tersedia.

Baca Juga :

  1. Pengusaha Asal Aceh Beri Bantuan Sosial Senilai Rp2 Triliun
  2. Eko Yuli Irawan Raih Medali Perak Olimpiade Tokyo 2020
  3. Bersikap Diskriminatif di Olimpiade 2020, Stasiun Televisi Korea Selatan Keluarkan Permintaan Maaf Ketiga

Adapun jumlah nakes yang menjadi prioritas vaksin sebanyak 1.468.764 orang. Kemenkes juga mencatat masih ada 16.179 nakes yang belum menerima dosis kedua vaksin covid per data Kamis (29/7) pukul 09.00 WIB. Itu artinya masih ada sisa sekitar 3 juta dosis vaksin Moderna untuk sasaran non-nakes.

Adapun perihal rumor mengenai dugaan pemengaruh (influencer) yang mendapat jatah suntikan vaksinasi Covid-19 dosis tiga atau booster, Nadia mengaku pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, dugaan peristiwa tersebut terjadi di Jakarta.

“Jadi tuntas nakes dulu, tapi kita juga siapkan untuk nakes yang masih tertunda dosis kedua, ataupun yang masih baru dosis satu, tapi dia positif covid-19. Soal dugaan influencer ini sedang ditanyakan ke DKI,” kata dia.

Continue Reading

Trending