Connect with us

CityLaw

Simak! Ini Dia Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup

Published

on

Views : 572
Ilustrasi Orang di Penjara

Indonesia mempunyai pidana penjara seumur hidup dan penjara dalam waktu tertentu. Namun terjadi simpang siur apakah yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup, bagaimana mengenai jangka waktu pidana penjara seumur hidup itu sendiri?

Terminologi pidana penjara seumur hidup yang dipakai dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP sering menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat. Hal yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengenai jangka waktu pidana penjara seumur hidup itu sendiri.

Ada yang mengatakan bahwa jangka waktu pidana penjara seumur hidup adalah selama umur terpidana waktu di vonis dan ada juga yang mengatakan bahwa jangka waktu pidana penjara seumur hidup adalah selama masa hidup terpidana sampai dengan waktu terpidana meninggal.

Baca Juga:

  1. Ditetapkan Tersangka, Rizieq Shihab Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
  2. Jadi Anggota Teroris, PNS Ini Dihukum 3,5 Tahun Penjara
  3. Bos Samsung Electronics Dijatuhi Hukuman 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Suap

Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Dapat ditafsirkan, jika jangka waktu pidana seumur hidup adalah sesuai dengan usia saat terpidana divonis, maka dapat dikatakan bahwa terpidana dipidana menggunakan pidana penjara waktu tertentu.

Sebagai contoh, seorang terpidana dipidana saat berumur 30 (tiga puluh) tahun, maka yang bersangkutan akan menjalankan pidana penjara 30 (tiga puluh tahun).

Dari contoh di atas dapat digambarkan bahwa pidana penjara seumur hidup perlu diartikan sebagai pidana penjara semasa hidup sampai meninggalnya terpidana.

Ketentuan terkait jangka waktu ini merupakan sifat pidana penjara seumur hidup yang mengakibatkan terpidana tidak tahu pasti kapan terpidana akan menyelesaikan masa pidananya.

Advertisement

CityLaw

Mahfud Md: Pelaku Mesum Kini Tak Bisa Dijerat UU ITE

Published

on

Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md akan merevisi pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi tentang penyebaran konten asusila.

Mahfud menyatakan akan merevisi mengenai pelaku konten asusila. Dengan demikian, menurut dia, pelaku dalam konten asusila yang tersebar di media elektronik tidak bisa dihukum menggunakan UU ITE.

“Dilakukan revisi terbatas sifatnya semantik dari sudut redaksional tapi substantif uraian-uraiannya, misalnya masalah kesusilaan yang disebut dalam pasal 27 ayat 1 UU,” kata Mahfud saat konferensi pers, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

“Sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan, jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan,” dia menegaskan.

Di sisi lain, Mahfud menyatakan bahwa orang yang berbicara mesum dan mengirim gambar mesum di media elektronik secara pribadi bukan untuk konsumsi publik juga tidak akan dihukum. Tapi, jika, dia menyebarkan konten itu sehingga masyarakat tahu maka si penyebar itulah yang akan dijerat melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1 ini.

“Yang menyebarkan, kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim membuat gambar melalui elektronik tetapi dia bukan penyebarnya itu tidak apa-apa, apa tidak dihukum? Dihukum tapi bukan UU ITE, itu ada UU sendiri misalnya undang-undang pornografi, misalnya,” papar Mahfud.

Continue Reading

CityLaw

Catat! Ini Syarat Mencalonkan Diri Menjadi ‘Wakil Rakyat’

Published

on

Ilustrasi Anggota DPR

Anggota DPR merupakan “Wakil Rakyat”, berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap Anggota Dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen). Adapula persyaratan-persayaratan yang harus dipenuhi apabila ingin mencalokan diri sebagai anggota DPR.

Dilansir dari laman dpr.go.id, untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan, calon legislator harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.

Baca Juga:

  1. Usulan Jokowi Gabung Kemendikbud & Kemenristek Disetujui DPR
  2. DPR Gelar Paripurna Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021
  3. Komisi II DPR Sepakat Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Calon Anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik (tidak ada calon independen). Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.

Sedangkan Anggota Pengganti Antar Waktu, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPR, yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Anggota Dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya.

Anggota Dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu).

Gimana Cityzen, ada yang tertarik mencalonkan diri sebagai anggota DPR?

Continue Reading

CityLaw

Mengulik SPT Tahunan Pribadi, Penjelasan dan Jenis Formulir

Published

on

Ilustrasi Pelaporan SPT Tahunan Pribadi

Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis/pekerja bebas harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan Tahunan ini berisikan total pendapatan kotor dan pajak yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP Online atau aplikasi penyedia jasa yang menjadi mitra resmi DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2018 dengan e-filing lewat website DJP Online. Batas akhir pelaporannya setiap 31 Maret.

Baca Juga:

  1. KPR Wajib Lapor Pajak, Begini Tahapannya
  2. Simak! Ini Cara Pembuatan NPWP Pribadi Secara Online
  3. Begini Cara Mudah Ubah HGB ke SHM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bahkan memberikan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Melaporkan SPT Tahunan Pribadi merupakan kewajiban, baik karyawan maupun pengusaha atau pekerja bebas.

e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di website DJP www.djponline.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi (ASP/Aplication Service Provider) yang terdaftar secara resmi sebagai agen pajak.

Kalau menggunakan e-filing tentu saja, SPT dapat dilaporkan di mana saja dan kapan saja dengan cepat tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan begitu, akan terhindar dari antrean yang selalu mengular saat masa pelaporan SPT tiba.

Terdapat dua jenis formulir SPT Tahunan Pribadi, khusus untuk WP Orang Pribadi, yaitu:

  1. SPT / Formulir 1770 S adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi karyawan atau yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja yang memberikan bukti potong yang memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI dan Polri, pejabat negara yang punya penghasilan lain, seperti sewa rumah, honor sebagai pembicara/pengajar/pelatih.
  2. SPT / Formulir 1770 yaitu Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah pendapatan kotor tidak lebih dari Rp60 juta setahun. Contohnya karyawan swasta dan PNS.

Melaporkan SPT merupakan kewajiban wajib pajak. Serta ada beberapa jenis formulir SPT yang harus diperhatikan sebelum melaporkan pajak, yaitu 1770S untuk karyawan dan 1770 untuk wajib pajak pribadi yang merupakan pemilik bisnis.

Continue Reading

Trending