Connect with us

CityLaw

Mengulik SPT Tahunan Pribadi, Penjelasan dan Jenis Formulir

Published

on

Ilustrasi Pelaporan SPT Tahunan Pribadi

Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis/pekerja bebas harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan Tahunan ini berisikan total pendapatan kotor dan pajak yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP Online atau aplikasi penyedia jasa yang menjadi mitra resmi DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2018 dengan e-filing lewat website DJP Online. Batas akhir pelaporannya setiap 31 Maret.

Baca Juga:

  1. KPR Wajib Lapor Pajak, Begini Tahapannya
  2. Simak! Ini Cara Pembuatan NPWP Pribadi Secara Online
  3. Begini Cara Mudah Ubah HGB ke SHM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bahkan memberikan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Melaporkan SPT Tahunan Pribadi merupakan kewajiban, baik karyawan maupun pengusaha atau pekerja bebas.

e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di website DJP www.djponline.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi (ASP/Aplication Service Provider) yang terdaftar secara resmi sebagai agen pajak.

Kalau menggunakan e-filing tentu saja, SPT dapat dilaporkan di mana saja dan kapan saja dengan cepat tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan begitu, akan terhindar dari antrean yang selalu mengular saat masa pelaporan SPT tiba.

Terdapat dua jenis formulir SPT Tahunan Pribadi, khusus untuk WP Orang Pribadi, yaitu:

  1. SPT / Formulir 1770 S adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi karyawan atau yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja yang memberikan bukti potong yang memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI dan Polri, pejabat negara yang punya penghasilan lain, seperti sewa rumah, honor sebagai pembicara/pengajar/pelatih.
  2. SPT / Formulir 1770 yaitu Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah pendapatan kotor tidak lebih dari Rp60 juta setahun. Contohnya karyawan swasta dan PNS.

Melaporkan SPT merupakan kewajiban wajib pajak. Serta ada beberapa jenis formulir SPT yang harus diperhatikan sebelum melaporkan pajak, yaitu 1770S untuk karyawan dan 1770 untuk wajib pajak pribadi yang merupakan pemilik bisnis.

Advertisement

Berita Utama

Makamah Konstitusi: Debt Collector Bisa Sita Mobil dan Motor Tanpa Proses Pengadilan

Published

on

By

Foto Ilustrasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Debt Collector kini bisa semakin liar. Leasing kini dapat sita mobil dan motor tanpa melalui proses pengadilan.

Industri pembiayaan (leasing) mendapat kepastian dapat langsung menyita barang yang kreditnya bermasalah.

Baca Juga:

  1. Kisah Cucu, Wanita Asal Bandung Yang Tidak Bisa Tidur Sejak 2014
  2. Puncak Berlakukan Ganjil-Genap Pekan Ini
  3. 5 Urutan Skincare Untuk Kulit Berminyak

Hal ini merujuk putusan Mahkamah Konsititusi (MK) 31 Agustus lalu. Yang mengatakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif.

Sehingga, jika di awal kreditur dan debitur sepakat dengan penyitaan jika ada masalah. Proses eksekusi tak perlu lagi dilakukan melalui pengadilan.

Disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, Senin (06/09/2021) Kemarin.

“Diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia,” kata Suwandi Wiratno.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan, bagi debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur.

Eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.

Putusan MK ini berawal dari gugatan Joshua Michael Djami, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Joshua merupakan karyawan di perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal. Ia meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia.

“Pegawai perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019,” begitu bunyi putusan MK.

Pada putusan MK 2019 itu, ada sejumlah tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Ada yang menyebut eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan.

Tetapi ada sejumlah pihak yang mengklaim eksekusi harus dilakukan lewat pengadilan.

Continue Reading

CityLaw

Dr Lois Owien Dipulangkan Bareskrim, Ini Alasannya!

Published

on

dr Lois Owien dipulangkan Bareskrim (Source: pojoksatu.co.id)

Virus Covid-19 masih menjadi buah bibir masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat yang percaya adanya virus ini dan ada juga yang tidak. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang merasa covid-19 ini merupakan konspirasi. Salah satu orang yang tidak percaya adanya Covid-19 ini adalah Dr Lois.

Dr Lois Owien merupakan seorang dokter di bidang anti agung medicine Malaysia. Ia merupakan seorang dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Dr Lois mengatakan bahwa dirinya tidak memercayai adanya Covid-19 dalam sebuah acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pasien yang meninggal bukan disebabkan karena paparan Covid-19, melainkan adanya interaksi obat yang berlebihan.

Baca Juga:

  1. Larutan Air Garam Ampuh Lawan Corona?
  2. Covid-19 Menginsipirasi Facemist Lokal Anti Bakteri!
  3. Pesan Jokowi untuk Dokter & Nakes Garda Terdepan Covid-19Pesan Jokowi untuk Dokter & Nakes Garda Terdepan Covid-19

Berdasarkan pernyatannya, Dr Lois Owien ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Senin (12/7/2021). Penangkapan yang dilakukan yaitu perihal dugaan pelanggaran pidana yang dapat menghalangi penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak Bareskrim tidak melakukan penahanan terhadap Dr Lois dengan alasan sejumlah pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya penyidik berkesimpulan bahwa Dr Lois tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti.

Brigjen Slamet mengatakan “Saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, hal ini berdasarkan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan” ujarnya.

Continue Reading

CityLaw

Mahfud Md: Pelaku Mesum Kini Tak Bisa Dijerat UU ITE

Published

on

Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md akan merevisi pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi tentang penyebaran konten asusila.

Mahfud menyatakan akan merevisi mengenai pelaku konten asusila. Dengan demikian, menurut dia, pelaku dalam konten asusila yang tersebar di media elektronik tidak bisa dihukum menggunakan UU ITE.

“Dilakukan revisi terbatas sifatnya semantik dari sudut redaksional tapi substantif uraian-uraiannya, misalnya masalah kesusilaan yang disebut dalam pasal 27 ayat 1 UU,” kata Mahfud saat konferensi pers, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

“Sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan, jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan,” dia menegaskan.

Di sisi lain, Mahfud menyatakan bahwa orang yang berbicara mesum dan mengirim gambar mesum di media elektronik secara pribadi bukan untuk konsumsi publik juga tidak akan dihukum. Tapi, jika, dia menyebarkan konten itu sehingga masyarakat tahu maka si penyebar itulah yang akan dijerat melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1 ini.

“Yang menyebarkan, kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim membuat gambar melalui elektronik tetapi dia bukan penyebarnya itu tidak apa-apa, apa tidak dihukum? Dihukum tapi bukan UU ITE, itu ada UU sendiri misalnya undang-undang pornografi, misalnya,” papar Mahfud.

Continue Reading

Trending