Connect with us

CityLaw

Simak! Ini Cara Pembuatan NPWP Pribadi Secara Online

Published

on

Views : 125
NPWP Pribadi

Sebagai warga negara Indonesia, mungkin Anda sudah paham atau setidaknya sudah pernah mendengar tentang NPWP.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam melakukan kegiatan administrasi perpajakan, bayar dan lapor pajak.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini seperti sudah menjadi suatu keharusan. NPWP dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak, juga menjadi persyaratan sejumlah pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya.

Kartu NPWP Pribadi bisa dikatakan sama seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang wajib dimiliki orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, berarti memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Baca Juga:

  1. Prosedur dan Aturan Terbaru dalam Pembuatan CV dan PT 2020
  2. 17 Agustus Nanti, Bikin NPWP Bisa Lewat Bank
  3. Cara Mudah Membuat PT di Jakarta

Bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, sudah ada sanksi yang menunggu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) telah memperkenalkan cara pendaftaran NPWP melalui internet atau juga dikenal sebagai e-Registration (E-REG DJP). Berikut langkah-langkah mendaftar dan membuat NPWP secara online:

  1. Buka laman resmi Dirjen Pajak di www.pajak.go.id atau ereg.pajak.go.id/login , pilih menu sistem e-Registration.
  2. Daftar Akun, klik “daftar” dan isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password (kata sandi) klik ‘Save’.
  1. Lakukan Aktivasi Akun, cek kotak masuk (inbox) dari email yang Anda gunakan untuk mendaftar akun tadi. Buka email yang masuk dari Dirjen Pajak, ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi.
  1. Isi Formulir Pendaftaran, setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya Anda harus login ke sistem e-Registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat. Atau klik tautan yang terdapat di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah login, Anda akan di arahkan ke halaman Registrasi Data WP. Silakan isi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua data sudah di input, cek lagi dengan teliti. Bila data yang diisi benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara.
  2. Kirim Formulir Pendaftaran, pilih tombol daftar untuk mengirim Formulir Registrasi Wajib Pajak secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
  3. Cetak (Print), cetak dokumen seperti yang tampak pada layar komputer, yaitu Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara.
  4. Tanda-tangani Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Lengkapi dokumen, setelah dicetak, silakan ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah Anda siapkan.
  5. Kirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak ke KPP, kirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang sudah ditandatangani, beserta dokumen lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda sebagai Wajib Pajak terdaftar. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui Pos Tercatat. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik.
  6. Scan Dokumen, pindai (scan) dokumen Anda dan mengunggahnya dalam bentuk soft file melalui aplikasi e-Registration tadi.
  7. Cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP, setelah mengirimkan berkas dokumen, Anda dapat cek status pendaftaran NPWP melalui email atau di halaman history pendaftaran dalam aplikasi e-Registration. Jika statusnya ditolak, Anda harus perbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Jika status disetujui, kartu NPWP elektronik akan dikirim ke alamat Anda melalui Pos Tercatat.

Kartu NPWP dapat dicetak fisik maupun bentuk soft file yakni NPWP elektronik. Ketika membutuhkan NPWP elektronik, Anda bisa cek salinan mellaui fitur pengiriman NPWP lewat email di bagian menu informasi DJP Online.

Membuat NPWP pribadi itu mudah dan cepat, bahkan bisa online. Dengan adanya berbagai pilihan kemudahan tersebut tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk tidak memilikinya, terlebih bagi Anda yang telah memiliki penghasilan diatas PTKP.

Advertisement

CityLaw

Mahfud Md: Pelaku Mesum Kini Tak Bisa Dijerat UU ITE

Published

on

Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md akan merevisi pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi tentang penyebaran konten asusila.

Mahfud menyatakan akan merevisi mengenai pelaku konten asusila. Dengan demikian, menurut dia, pelaku dalam konten asusila yang tersebar di media elektronik tidak bisa dihukum menggunakan UU ITE.

“Dilakukan revisi terbatas sifatnya semantik dari sudut redaksional tapi substantif uraian-uraiannya, misalnya masalah kesusilaan yang disebut dalam pasal 27 ayat 1 UU,” kata Mahfud saat konferensi pers, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

“Sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan, jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan,” dia menegaskan.

Di sisi lain, Mahfud menyatakan bahwa orang yang berbicara mesum dan mengirim gambar mesum di media elektronik secara pribadi bukan untuk konsumsi publik juga tidak akan dihukum. Tapi, jika, dia menyebarkan konten itu sehingga masyarakat tahu maka si penyebar itulah yang akan dijerat melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1 ini.

“Yang menyebarkan, kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim membuat gambar melalui elektronik tetapi dia bukan penyebarnya itu tidak apa-apa, apa tidak dihukum? Dihukum tapi bukan UU ITE, itu ada UU sendiri misalnya undang-undang pornografi, misalnya,” papar Mahfud.

Continue Reading

CityLaw

Simak! Ini Dia Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup

Published

on

Ilustrasi Orang di Penjara

Indonesia mempunyai pidana penjara seumur hidup dan penjara dalam waktu tertentu. Namun terjadi simpang siur apakah yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup, bagaimana mengenai jangka waktu pidana penjara seumur hidup itu sendiri?

Terminologi pidana penjara seumur hidup yang dipakai dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP sering menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat. Hal yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengenai jangka waktu pidana penjara seumur hidup itu sendiri.

Ada yang mengatakan bahwa jangka waktu pidana penjara seumur hidup adalah selama umur terpidana waktu di vonis dan ada juga yang mengatakan bahwa jangka waktu pidana penjara seumur hidup adalah selama masa hidup terpidana sampai dengan waktu terpidana meninggal.

Baca Juga:

  1. Ditetapkan Tersangka, Rizieq Shihab Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
  2. Jadi Anggota Teroris, PNS Ini Dihukum 3,5 Tahun Penjara
  3. Bos Samsung Electronics Dijatuhi Hukuman 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Suap

Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Dapat ditafsirkan, jika jangka waktu pidana seumur hidup adalah sesuai dengan usia saat terpidana divonis, maka dapat dikatakan bahwa terpidana dipidana menggunakan pidana penjara waktu tertentu.

Sebagai contoh, seorang terpidana dipidana saat berumur 30 (tiga puluh) tahun, maka yang bersangkutan akan menjalankan pidana penjara 30 (tiga puluh tahun).

Dari contoh di atas dapat digambarkan bahwa pidana penjara seumur hidup perlu diartikan sebagai pidana penjara semasa hidup sampai meninggalnya terpidana.

Ketentuan terkait jangka waktu ini merupakan sifat pidana penjara seumur hidup yang mengakibatkan terpidana tidak tahu pasti kapan terpidana akan menyelesaikan masa pidananya.

Continue Reading

CityLaw

Catat! Ini Syarat Mencalonkan Diri Menjadi ‘Wakil Rakyat’

Published

on

Ilustrasi Anggota DPR

Anggota DPR merupakan “Wakil Rakyat”, berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap Anggota Dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen). Adapula persyaratan-persayaratan yang harus dipenuhi apabila ingin mencalokan diri sebagai anggota DPR.

Dilansir dari laman dpr.go.id, untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan, calon legislator harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.

Baca Juga:

  1. Usulan Jokowi Gabung Kemendikbud & Kemenristek Disetujui DPR
  2. DPR Gelar Paripurna Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021
  3. Komisi II DPR Sepakat Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Calon Anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik (tidak ada calon independen). Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.

Sedangkan Anggota Pengganti Antar Waktu, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPR, yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Anggota Dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya.

Anggota Dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu).

Gimana Cityzen, ada yang tertarik mencalonkan diri sebagai anggota DPR?

Continue Reading

Trending