Connect with us

CityEducation

NTT Akan Berlakukan PTM Terbatas Mulai Mei 2021

Published

on

Views : 167
pemberlakuan PTM

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mulai berlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada awal Mei 2021. Kebijakan ini sesuai arahan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah secara terbatas dilaksanakan awal Mei dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19,” ucap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi di Kupang.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang merampungkan persiapan PTM terbatas. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dilakukan setelah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di provinsi berbasiskan kepulauan ini divaksin covid-19 secara lengkap.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

Linus Lusi mengatakan dalam PTM, kesiapan sekolah dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19 juga menjadi komitmen semua elemen pemangku bidang pendidikan.

“Tentunya penerapan protokol kesehatan tetap menjadi prioritas dalam belajar tatap muka nantinya,” ucap Linus Lusi.

Ia mengatakan sebagai langkah konkret persiapan pembelajaran tatap muka ini maka pemerintah provinsi akan mengundang kepala daerah dari 22 kabupaten/kota untuk membicarakannya secara terpadu.

“Pertemuan akan dilakukan pada pekan pertama April yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB itu mengatur terkait dimulainya pembelajaran sekolah tatap muka secara terbatas pada Juli 2021.

Namun, sekolah juga diminta tetap menyediakan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Opsi ini untuk siswa yang belum mendapat izin dari orang tua karena sejumlah pertimbangan.

Advertisement

Berita Utama

Jokowi: Megawati Simbol Kebangkitan Masyarakat Kelas Bawah

Published

on

Megawati Soekarnoputri.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri resmi dikukuhkan menjadi Profesor Kehormatan Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Terkait hal itu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa Megawati merupakan simbol kebangkitan gerakan politik masyarakat bawah.

“Sebagai seorang politisi ibu Megawati telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi tidak harus berada di dalam pemerintahan. Menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan,” kata Jokowi.

Jokowi berujar keputusan Unhan memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati sangat tepat karena dia merupakan pemimpin yang berperan besar dalam mendorong dan mengawal reformasi besar dalam tata politik dan pemerintahan di Indonesia.

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

“Keteguhan dan konsistensi beliau sudah sangat teruji dalam memperjuangkan nasib wong cilik, dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat serta dalam menjaga dan memperjuangkan kedaulatan negara,” tuturnya.

“Beliau telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah. Gerakan politik wong cilik yang sedang memperjuangkan hak-hak politiknya dan atas dukungan para pejuang demokrasi yang lain, perjuangan tersebut membuahkan reformasi,” demikian Jokowi.

Pengukuhan Megawati dilakukan oleh Ketua Senat Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Jumat (11/6/2021).

Penetapan Profesor Kehormatan terhadap Megawati tersebut tertuang dalam surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nomor 33271/MPK.A/KP.05.00/2021.

“Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 diangkat dalam jabatan Profesor dalam Ilmu Kepemimpinan Strategik ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021,” kata Sekretaris Senat Universitas Pertahanan RI saat membacakan surat keputusan tersebut.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara pengukuhan tersebut, antara lain Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Ada pula Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Continue Reading

CityEducation

Penerimaan Peserta Didik Baru Sempat Amburadul, Anies Siapkan Sejumlah Tempat Pelayanan

Published

on

Penerimaan Peserta Didik Baru 2021

Demi memberikan pelayanan terbaik unti para wali murid yang kesulitan untuk mengakses ebsite Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyiapkan tempat pelayanan di sejumlah titik.

Anies berharap agar masyarakat dapat mempercayakan mekanisme pendaftaran PPDB. Anies menyebut proses seleksi tetap menggunakan prinsip keadilan.

“Silakan datang ke sekolah, silakan datang ke kantor Dinas Pendidikan, jadi, kita membantu warga sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing,” kata Anies di Gedung Dinas Pendidikan Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

“Para ibu, para ayah dan adik-adik semua, yakinlah kami akan melakukan semua yang bisa kita kerjakan untuk memastikan Anda bisa mendaftar dengan tenang, prosesnya adil, tidak ada yang dirugikan oleh sistem,” dia menambahkan.

Menurut Anies, ada beberapa kendala mengenai sistem pendaftaran PPDB pada Senin (7/6/2021) kemarin. Menurut dia, terdapat dua permasalahan dari sistem tersebut, yakni mengenai teknis pengajuan akun pendaftaran dan sinkronisasi data.

“Jadi, kami ingin pastikan itu, dan Insyaallah adil. Karena ada delay kemarin, maka waktunya juga akan ditambah sehingga tidak ada yang dirugikan,” tegas Anies.

“Alhamdulillah gangguan itu sudah beres, sudah selesai masalahnya. warga sekarang sudah bisa melakukan pendaftaran akun untuk PPDB,” demikian Anies.

Continue Reading

Berita Utama

Menkes: Sebelum Sekolah Tatap Muka Dimulai, Guru Wajib Divaksin!

Published

on

Menkes Budi Gunadi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), sudah mengeluarkan arahan terkait sekolah tatap muka. Terkait hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan seluruh guru harus lebih dulu divaksin sebelum sekolah tatap muka dimulai.

Jokowi ingin sekolah tatap muka hanya dihadiri maksimal 25 persen murid. Sekolah tatap muka setiap hari dilakukan maksimal hanya 2 jam.

“Semua guru harus selesai divaksin sebelum mulai. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah prioritaskan guru dan lansia terutama guru-guru harus sudah divaksin sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/6/2021).

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

Budi menegaskan keputusan siswa belajar di sekolah tetap ada di tangan orang tua/wali. Jika orang tua/wali tidak berkenan, siswa masih bisa belajar dari rumah.

“Tidak lebih dua hari seminggu dan setiap hari maksimal hanya dua jam. Opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan orang tua,” kata dia.

Sementara itu, target vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) molor dari target.

Mulanya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan vaksinasi guru rampung pada pekan kedua Juni hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun kini Nadiem menetapkan vaksinasi paling telat selesai Agustus 2021.

Terbaru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) menemukan kasus guru menolak disuntik vaksin virus corona di Bengkulu. Berdasarkan data KPAI, guru yang sudah disuntik vaksin di Bengkulu baru sekitar 50 persen.

Continue Reading

Trending