Connect with us

CityMarket

IPO Jasa Marga Related Business Berencana Melantai di Bursa Efek Indonesia

Published

on

Pada Tahun 2022, PT Jasa Marga Related Business (JMRB) berencana melantai di Bursa Efek Indonesia dengan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).

JMRB berupaya untuk mengembangkan perusahaan agar lebih besar. kata Direktur Utama JMRB Cahyo Satrio Prakoso dalam siaran langsung “Lunch Talk” di Berita Satu TV, Jumat (26/03/2021).

Pengembangan kawasan di koridor jalan tol, atau Toll Corridor Development (TCD) adalah salahsatu persiapan yang sedang gencar di susun oleh JMRB. Koridor jalan tol memiliki potensi yang amat besar, baik dari sisi bisnis atau ekonomi.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan kelompok usahanya mengelola konsesi jalan tol sepanjang 1.500 kilometer di seluruh Indonesia.

JMRB juga manfaatkan koridor jalan tol untuk peluang bisnis lainnya seperti sarana media periklanan dan utilitas macam fiber optic, pipa minyak, pipa gas, serta pengelolaan dan pengembangan rest area dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki potensi yang amat besar, karena menjadi pelengkap bagi ruas-ruas eksisting seperti Tol Purbaleunyi, Tol Jakarta-Cikampek, dan JORR.

JMRB pun tengah menjajaki pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Taman Mini di koridor Jalan Tol Jagorawi dengan mengusung konsep Transit Hub Development. Proyek ini mencakup pengembangan transportation hub dari berbagai moda transportasi yang terintegrasi dengan area komersial seperti hotel, perkantoran, dan ritel.

Berita Utama

Mantap, 3 Bank Indonesia Masuk 10 Besar Terbesar di Asia Tenggara

Published

on

Bank BCA

Indonesia patut berbangga. Tiga bank asal Tanah Air masuk dalam 10 bank terbesar di Asia Tenggara 2021 versi Forbes.

Pada Mei 2021, Forbes Global 20000 merulis daftar perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar (market capitalization) pada Mei 2021.

Ada empat metrik penilaian, yaitu aset, nilai pasar, penjualan (penyaluran kredit untuk perusahaan perbankan), dan keuntungan. Dari empat metrik tersebut kemudian menghasilkan daftar perusahaan publik yang terbesar, terkuat, dan paling berharga di dunia.

Ada tiga bank asal Indonesia, yakni Bank BCA, BRI, dan Mandiri yang masuk berdasarkan nilai kapitaliasi pasar pada 2021.

Bank Central Asia (BCA)

Bank BCA

Bank BCA menempati posisi kedua 10 bank terbesar di Asia Tenggara. Bank Central Asia (BCA) mampu mencatat kapitalisasi pasar senilai 53,1 miliar dollar AS. Angka tersebut menempatkan BCA di posisi dua sebagai bank terbesar se-Asia Tenggara, sekaligus menempati peringkat 320 global.

Penyaluran kredit BCA tercatat senilai 6 miliar dollar, profit 1,9 miliar dollar AS, dan aset sebesar 76,5 miliar dollar AS. Sementara berdasarkan data yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk perkembangan Emiten Biig Cap pada 11 Mei 2021, kapitalisasi pasar BCA berada di peringkat satu dengan nilai Rp791 triliun.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank BRI

Di posisi keempat ada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan kapitalisasi pasar senilai 36,5 miliar dolar AS. Dari segi penyaluran kredit, BRI menjadi yang terbesar di Indonesia dengan nilai 10 miliar dolar AS dengan profit 1,3 miliar dolar AS. Sementara untuk total aset, bank pelat merah ini memiliki 107,6 miliar dolar AS.

Bank Mandiri

Bank Mandiri

Perusahaan perbankan pelat merah Indonesia lainnya, Bank Mandiri, mampu menempati peringkat ketujuh dengan kapitalisasi pasar senilai 20,2 miliar dolar AS. Untuk penyaluran kredit sendiri, Bank Mandiri mencatat 8,6 miliar dolar AS dengan profit 1,2 miliar dolar AS, dan membukukan aset senilai 202,7 miliar dolar AS.

Daftar 10 Bank Terbesar di Asia Tenggara

  1. DBS: 55,4 (Singapura)
  2. BCA: 53,1 (Indonesia)
  3. OCBC: 40,1 (Singapura)
  4. BRI: 36,5 (Indonesia)
  5. UOB 32,8 (Singapura)
  6. Maybank: 22,9 (Malaysia)
  7. Mandiri: 20,2 (Indonesia)
  8. Public Bank: 19,8 (Malaysia)
  9. Vietcombank: 15,5 (Vietnam)
  10. SCB: 11,4 (Thailand)
Continue Reading

Berita Utama

Inilah 10 Perbedaan Antara Pinjaman Online Resmi & Bodong

Published

on

Pinjaman Online

Pinjaman online (pinjol) saat ini menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia untuk membutuhkan dana besar secara cepat. Namun, tingginya bunga dan aksi meresahkan para penagih utang membuat pinjol kini banyak mendapatkan tanggapan negatif.

Maraknya aduan terkait pinjol membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak. Perbedaan pinjol legal dan ilegal penting diketahui agar masyarakat tak terjebak. Pasalnya, banyak kasus yang melibatkan orang ketiga, atau masyarakat yang merasa tidak meminjam namun namanya dipakai atau tercantum sebagai peminjam.

Melansir OJK, selama 2018 hingga 2019 OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir 1.350 entitas fintech yang beroperasi secara ilegal.

Baca Juga:

  1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
  2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
  3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

Kejadian ini membuat OJK sering sekali mengingatkan masyarakat tentang bahaya pinjol serta mengenali ciri-ciri pinjol ilegal.

OJK mengklaisifikasi 10 perbedaan antara fintech legal dan ilegal. Berikut ciri-cirinya.

1. Regulator atau pengawas:

Fintech ilegal jelas tidak terdaftar dan mempunyai izin beroperasi sehingga tidak memiliki regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara.

Sedangkan pada fintech resmi terdaftar dan berizin OJK berada dalam pengawasan sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

2. Bunga dan denda:

Penyelenggara Fintech Lending illegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.

Sementara fintech legal yang terdaftar atau berizin OJK mewajibkan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna.

3. Kepatuhan peraturan:

Penyelenggara fintech lending ilegal melakukan regulasi tanpa peraturan yang ditetapkan baik secara perundangan ataupun POJK.

Sementara pada fintech lending legal yang terdaftar atau berizin OJK sangat tunduk para peraturan baik undang-undang maupun POJK.

4. Pengurus:

Pengurus atau jajaran direksi dan komisaris fintech lending legal berstatus jelas dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan khususnya level manajerial.

Sedangkan pada fintech lending ilegal tidak jelas pengurus dan standar pengalamannya.

5. Cara penagihan

Penyelenggara fintech lending ilegal melakukan penagihan secara kasar, mengancam, dan tidak manusiawi, juga bertentangan dengan hukum.

Sedangkan pada fintech lending legal para penagihnya telah tersertifikasi yang dilakukan oleh AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia).

6. Asosiasi

Penyelenggara Fintech Lending legal ditunjuk resmi oleh OJK dan merupakan anggota AFPI, sedangkan fintech lending ilegal tidak berasosiasi dengan AFPI.

7. Lokasi kantor:

Fintech lending ilegal biasanya tidak memiliki lokasi kantor yang jelas dan bahkan bisa saja berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum.

Untuk fintech lending legal terdapat lokasi kantor yang jelas dan telah melalui uji survei OJK.

8. Status

Penyelenggara fintech lending ilegal berstatus tidak resmi dan merupakan target pengawasan Satgas Waspada Investasi (SWI, Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri.

Lain halnya dengan fintech lending legal yang terdaftar dan sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.

9. Syarat pinjam-meminjam

Syarat pinjaman pada fintech lending ilegal cenderung sangat mudah cair dan menggiurkan, juga sering kali tidak menanyakan alasan peminjaman.

Sementara pada fintech lending legal yang terdaftar di OJK diperlukan informasi detail mengenai tujuan peminjaman dan mengharuskan pencantuman dokumen terkait peminjaman.

10. Akses data pribadi

Aplikasi fintech lending ilegal akan meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam ponsel pengguna. Ini berpotensi disalahgunakan dalam melakukan penagihan.

Sementara pada fintech lending legal yang terdaftar atau berizin OJK hanya mengizinkan akses kamera, microphone, dan lokasi pada handphone pengguna.

Itulah perbedaan pinjol legal dan ilegal penting diketahui agar tak terjebak pinjol bodong.

Otoritas Jasa Keuangan menyarankan bagi masyarakat yang mendapat teror berupa ancaman, tindak kekerasan dari fintech lending ilegal atau pinjol ilegal agar segera menghubungi pihak Kepolisian.

Kemudian laporkan fintech lending ilegal tersebut ke situs www.afpi.or.id atau telepon di 150505 (bebas pulsa) atau dapat menghubungi OJK melalui Kontak OJK 157 khusus bagi penyelenggara Fintech Lending legal yang melakukan ancaman serupa.

Continue Reading

Berita Utama

Jokowi: Berantas Praktik Suap Investasi!

Published

on

Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), tak ingin lagi ada praktik suap dalam proses perizinan investasi.

Jokowi mengatakan hal itu pada acara peresmian sistem online single submission (OSS) risk based approach (RBA) atau berbasis risiko di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (9/8/2021).

“Saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Inilah Penyesalan Terbesar Bill Gates
  2. Atlet Peraih Emas Iran Disebut Teroris oleh Atlet Korsel
  3. Tidak Hanya di Jakarta, Beberapa Kota di Asia Diprediksi Tenggelam

Terkait hal itu, Jokowi meminta masyarakat Indonesia melaporkan jika ada aparat yang masih bermain-main dengan hal ini.

“Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan kemudahan pelayanan perizinan ini bukan hanya untuk memudahkan kalangan usaha besar, melainkan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” demikian Jokowi.

Continue Reading

Trending