Connect with us

CityMarket

Sri Mulyani Mengeluarkan Aturan Insentif Pajak Properti

Published

on

Views : 1.269

Pemerintah juga memberikan memberi diskon PPN sebesar 50 persen atau 50 persen PPN DTP untuk kategori rumah tapak dan rumah susun, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN 100 persen ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Dengan syarat, harga jualnya maksimal Rp2 miliar.

Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2021 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

“Penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun dengan kriteria tertentu diberikan PPN DTP. Jadi kriterianya adalah rumah tapak atau rumah susun, tapi yang harga jualnya maksimal Rp5 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (17/3).

Fasilitas itu hanya bisa dimanfaatkan oleh setiap satu orang atas satu unit rumah tapak dan satu unit rumah susun. Syarat lain untuk memperoleh fasilitas tersebut adalah hanya diberikan atas pembelian rumah tapak dan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Pasal 6 Ayat 2 aturan itu berbunyi PPN ditanggung oleh pemerintah diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021. Selain itu, bendahara negara mengatakan keringanan pajak tersebut diberikan selama enam bulan, berlaku mulai Maret 2021.

“Ini untuk masa pajak 2021, Maret sampai Agustus saja, enam bulan,” ucap Ani, sapaan akrabnya.

Harapannya, penjualan properti meningkat usai relaksasi tersebut. Ia menuturkan tujuan pemberian insentif tersebut untuk mendorong sektor properti yang lesu, khususnya untuk rumah di bawah Rp2 miliar-Rp5 miliar.

“Desain ini adalah masukan dari Pak Menteri PUPR kenapa kami fokuskan rumah baru dan diberikan maksimal untuk satu unit, agar serapan rumah yang selesai dibangun dan siap jual, sehingga stok rumah turun, permintaan meningkat sehingga pacu produksi rumah baru lagi,” katanya.

Ada sejumlah syarat yang harus dilengkapi oleh pembeli rumah yaitu pembeli tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun. Khusus untuk rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang telah dilakukan pembayaran uang muka (down payment/DP) atau cicilan kepada penjual masih bisa mendapatkan fasilitas insentif pajak tersebut.

Pertama, pembayaran uang muka atau cicilan kepada penjual dimulai pertama kali paling lama 1 Januari 2021.

Kedua, penandatangan akta jual beli atau penerbitan surat keterangan lunas dari penjual, serta penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak dan rumah susun dilakukan pada periode pemberian insentif PPN.

Ketiga, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian insentif.

Advertisement

CityMarket

Samurai Bonds Indonesia Rp13,2 Triliun Laris Manis

Published

on

Mata uang Jepang Yen

Untuk kedua kalinya di masa pandemi Covid-19, Indonesia berhasil dua kali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) valuta berdenominasi Yen Jepang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Samurai Bonds.

Samurai Bondsi ini mencetak becnhmark size sebesar JPY 100 miliar atau Rp13,2 triliun yang ketujuh sejak 2015. Demikian penuturan dari Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Heri Akhmadi.

“Ini adalah bukti kepercayaan atas kredibilitas ekonomi Indonesia,” kata Dubes Heri.

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

Jepang saat ini berada dalam state of emergency ketiga. Untuk itu, kehadiran Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Samurai Bonds di pasar Jepang merupakan momentum yang tepat dengan capaian yang sangat positif.

Heri memastikan, perkembangan positif perekonomian Indonesia juga terus dikomunikasikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo kepada Pemerintah Jepang. Khususnya menyangkut pengelolaan investasi yang masuk untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia.

“KBRI turut aktif mengomunikasikan perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia kepada Pemerintah dan Swasta Jepang. Termasuk mengkampayekan good governance pengelolaan investasi yang prudent oleh Pemerintah kepada investor dan prospektus investor Jepang,” ujar Heri.

Komitmen diplomasi ekonomi Indonesia ini diakui Heri akan terus dijalankan Pemerintah Indonesia, demi suksesnya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Penerbitan Samurai Bonds kali ini ditujukan untuk pembiayaan defisit APBN 2021, termasuk untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Continue Reading

Berita Utama

Cek Saldo dan Tarik Tunai Bank BUMN di ATM Link Akan Kena Biaya, Berapa?

Published

on

Ilustrasi.

Mulai 1 Juni 2021 mendatang cek saldo atau tarik tunai di ATM Link akan dikenakan biaya. Empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang dikenal dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan melakukan penyesuaian tarif transaksi tarik tunai dan cek saldo di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Link. 

Dilansir dari situs resmi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, ada beberapa transaksi yang akan dikenakan biaya.

Berdasarkan informasi dari situs resmi BRI, Himbara mematok biaya dari Rp 0 menjadi Rp 2.500 untuk jenis transaksi cek saldo. Sedangkan transaksi tarik tunai dari Rp 0 dikenakan tarif menjadi Rp 5.000.

Tetapi untuk jenis transaksi transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp 4.000.

Baca Juga:

  1. Saat Buka Puasa, Sebaiknya Tak Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Berlebihan
  2. Hindari 5 Kebiasaan Tak Sehat Ini Saat Berbuka Puasa
  3. Catat! Ini 5 Cara Makan untuk Hindari Asam Lambung Saat Puasa

Hal ini membuat dengan melakukan transaksi cek saldo dan tarik tunai di ATM Bank Mandiri menggunakan kartu debit BRI tidak lagi gratis.

“Dalam rangka mendukung kenyamanan nasabah bertransaksi maka setiap transaksi cek saldo dan tarik tunai kartu BRI di ATM Bank Himbara atau ATM dengan tampilan ATM Link akan dikenakan biaya,” tulis dalam situs resmi BRI.

Biaya transaksi ini akan diberlakukan kepada nasabah BRI yang bertransaksi di ATM Bank Himbara lain (BNI, Mandiri dan BTN) atau ATM dengan tampilan ATM LINK.

Continue Reading

Berita Utama

Sri Mulyani: Covid-19 Jadi CEO Tranformasi Digital Dunia

Published

on

Menteri Ekonomi Sri Mulyani

Pandemi Covid-19 membawa perubahan bagi semua negara di dunia. Terkait hal itu, transformasi digital menjadi kebutuhan utama. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Covid-19 yang mengharuskan manusia untuk menjaga jarak dengan sesamanya membuat komunikasi dengan digital menjadi kebutuhan. Oleh karenanya, ia menyebut Covid-19 sebagai pemimpin perubahan yang membawa semua negara menuju era digital.

“Jadi Covid-19 itu disebut sebagai Chief operating transformation dari semua negara menuju era digitalisasi,” ujarnya dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin (5/4/2021).

Baca Juga:

  1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
  2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
  3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

Menurutnya, begitu pentingnya transformasi digital ini juga disadari oleh Pemerintah sehingga anggaran besar digelontorkan untuk mengembangkannya. Untuk tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 413 triliun untuk infrastruktur ditambah Rp 30 triliun untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam APBN 2021.

Lanjutnya, saat ini masih banyak daerah yang belum terkoneksi dengan layanan internet sehingga anggaran besar diperlukan. Sebab, untuk memberikan layanan internet di tertinggal, terdepan dan terluar diperlukan pembangunan infrastrukturnya terlebih dahulu.

Untuk memberikan daerah 3T tersebut layanan internet pun dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Itu sebabnya Pemerintah akan memberikan anggaran untuk pembangunan untuk mendorong transformasi digital selama lima tahun ke depan.

“Dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet, belanja per tahun bisa capai Rp 16 triliun – Rp 17 T hingga tahun 2024,” jelasnya.

Langkah ini bertujuan agar 9.113 desa 3T, 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas dan 6.000 Polsek dan Koramil serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terkoneksi jaringan internet.

“Itu inti dari transformasi berkeadilan yaitu transformasi digital apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun. itu membutuhkan anggaran belanja sangat besar,” kata dia.

Continue Reading

Trending