Connect with us

Nasional

2 Tahun Derita Penyakit Syaraf, Ferdinand Hutahaean Minta Tak Ditahan

Published

on

Ferdinand Hutahaean
Ferdinand Hutahaean

Mantan politisi Partai Demokrat dan pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean, kemarin, Senin (10/1/2022), menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait cuitan kontroversial ‘Allahmu lemah’ di Twitter.

Usai menjalani pemeriksaan, Ferdinand Hutahaean kini berstatus sebagai tersangka ujaran kebencian bernuansa SARA dan ditahan hingga 20 hari ke depan di rutan Bareskrim Polri.

Menanggapi hal itu, Ferdinand Hutahaean meminta proses penahanannya ditangguhkan karena dia memiliki riwayat penyakit syaraf selama dua tahun terakhir.

Baca Juga:

  1. Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Wagub Minta Warga Tak Nobar Timnas Indonesia
  2. Mampukah Timnas Balas Kekalahan Telak dari Thailand? Ini Jawaban Shin Tae-yong
  3. Ford Tahun Depan Siap Kembali Jualan Mobil di Indonesia

“Apa saja upaya-upaya hukum yang akan dilakukan, pertama adalah mungkin permohonan penangguhan penahanan,” kata pengacara Ferdinand, Zaky Rasidik.

“Karena tentu klien kami ini ada riwayat sakit ya, sehingga mungkin permohonan penangguhan itu perlu untuk kami lakukan,” ujarnya.

Alasan selanjutnya, kata Zaky, kliennya merupakan tulang punggung keluarga.

“Kedua karena klien kami ini tulang punggung keluarga, sehingga mungkin itu yang kemudian mendasari kami mengajukan penangguhan penahanan,” ucapnya.

Zaky menuturkan dalam upaya penangguhan penahanan ini pihak keluarga Ferdinand akan menjadi penjamin. Lalu, jaminan lainnya adalah Ferdinand disebut bakal kooperatif selama proses hukum.

“Jaminannya yang pertama kita pastikan klien kami ini kooperatif untuk menjalani proses hukum yang berjalan,” tutur Zaky.

Kuasa hukum Ferdinand yang lain, Rony E Hutahaean mengatakan bahwa persoalan penyakit saraf yang dialami kliennya tersebut telah disampaikan ke penyidik saat pemeriksaan kemarin.

Rony mengatakan hasil rekam medis Ferdinand telah diserahkan ke penyidik sebagai bukti pemeriksaan lebih lanjut.

“Apa yang disampaikan tadi bahwa klien kami mengalami gangguan kesehatan di bidang saraf sudah 2 tahun. Sedang juga menjalani perawatan intensif dengan minum obat teratur dan sudah disampaikan dalam pemeriksaan,” ujar Rony.

Nasional

Menkominfo: Bangun NU Sama dengan Bangun Indonesia

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, menilai bahwa Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan sumbangsih besar untuk Indonesia sejak zaman penjajahan. Oleh karenanya, dia menilai membangun NU sama dengan membangun Indonesia.

“Membangun NU membangun Indonesia, NU maju Indonesia maju,” kata Johnny pada pembukaan Konferensi Besar NU di Jakarta, Jumat (20/5/2022) malam WIB.

“Kontribusi itu dilakukan sejak zaman perjuangan melawan kolonialisme,” ujarnya.

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Johnny G Plate juga menyatakan segala pikiran besar, gagasan besar dan jiwa besar di NU tidaklah lain, selain untuk Indonesia yang besar, jaya, plural, satu dan Indonesia yang bhineka tunggal ika.

“Semoga Konferensi (Besar) NU menghasilkan gagasan-gagasan besar, demi kejayaan NU, warga NU dan bangsa Indonesia,” ucap dia.

Johnny menegaskan di Indonesia umat adalah rakyat di bawah tata kelola tokoh-tokoh agama, sementara dibawa ke pemerintahan juga orang yang sama.

“Saya meyakini hal positif dapat tercapai jika antara pemerintah dan organisasi besar keagamaan bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi,” katanya, menegaskan.

Pada momen konferensi besar itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama percepatan transformasi digital.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di sela-sela Konferensi Besar NU.

Continue Reading

Nasional

Digelar Besok, Ini 6 Titik Lokasi Car Free Day di Jakarta

Published

on

Car Free Day

Setelah cukup lama ditiadalan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Car Free Day (CFD). Berikut jadwal dan lokasinya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Dia mengatakan CFD akan digelar mulai Minggu (22/5/2022) secara terbatas di enam titik selama empat jam dari pukul 06.00-10.00 WIB.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas udara Jakarta, maka Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) akan kembali dilaksanakan dengan pola terbatas. pelaksanaan dimulai hari Minggu, 22 Mei 2022, pukul 06.00-10.00 WIB,” kata Syafrin dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Syafron menegaskan CFD selama pandemi Covid-19 akan digelar terbatas hanya untuk kegiatan olahraga. Tidak akan ada kegiatan lain dan juga Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi CFD.

Selain itu, para pengunjung nantinya juga diwajibkan untuk memindai kode QR PeduliLindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 kedua serta tetap menerapkan protokol kesehatan saat memasuki area CFD.

“HBKB terbatas boleh dilakukan hanya untuk kegiatan olahraga. Di lokasi juga akan kami pastikan tidak ada kegiatan partisipan dan pedagang kaki lima,” katanya. “Serta kami imbau untuk tetap membawa masker untuk digunakan saat suasana sangat ramai.”

Inilah 6 Lokasi Car Free Deay Minggu (22/5/2022):

  1. Jalan Jend. Sudirman-Jl MH Thamrin (Patung Arjuna Wijaya s.d. Patung Pemuda Membangun), Jakarta Pusat
  2. Jalan Sisingamangaraja (Patung Pemuda Membangun s.d. CSW), Jakarta Selatan
  3. Jalan Tomang Raya (Simpang Tomang s.d. Business Hotel Tomang), Jakarta Barat
  4. Jalan Danau Sunter Selatan (Simpang Karya Beton s.d. GOR Sunter), Jakarta Utara
  5. Jalan Suryo Pranoto (Simpang Harmoni s.d. Simpang RSUD Tarakan), Jakarta Pusat
  6. Jalan Pemuda (Simpang Arion s.d. Simpang TU-GAS), Jakarta Timur

Continue Reading

Nasional

Beli Minyak Goreng Curah Kini Wajib Pakai KTP

Published

on

Minyak goreng curah

Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar. Kini, Pemerintah mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli minyak curah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai langkah ini bertujuan agar distribusi minyak curah tepat sasaran.

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (20/5/2022).

Baca Juga:

  1. Make Up ‘Nyebrang’ Sunburn Blush, Sempat Trending bikin Rias Wajah Makin Natural
  2. Sejarah Kayu Cendana, Primadona Aroma Segala Aroma
  3. Mudah! Ini Cara Buat Air Mawar Di Rumah

Ia menuturkan mekanisme lebih rinci akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Ia memastikan mekanisme penyaluran minyak goreng curah ini akan menjamin ketersediaan pasokan.

“sekali lagi ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di kementerian perindustrian sering disebut dengan sistem Simirah,” katanya.

Sementara untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Ini juga secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

Ia menegaskan pencabutan larangan ekspor yang belum genap satu bulan ini akan diikuti dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Caranya, kembali dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Hal ini, kata Menko Airlangga akan diatur kemudian oleh Kementerian Perdagangan. Diketahui, sebelumnya Kemendag juga pernah menerapkan DMO 20 persen namun dinilai belum efektif.

“Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, Sekali lagi saya tegaskan ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, dengan penerapan aturan domestic market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan Domestic Price Obligation (DPO), yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,” dia memungkasi.

Continue Reading

Trending