Connect with us

Properti

2.016 Rumah Tak Layak Huni di Kaltim Dapat Program Bedah Rumah

Published

on

program bedah rumah

2.016 unit rumah tidak layak huni di wilayah Kalimantan Timur akan dibedah melalui program BSPS sehingga menjadi lebih sehat dan layak huni. Anggaran untuk program ini mencapai Rp40 miliaran yang akan dilaksanakan di enam kabupaten dan kota.

Sebanyak 2.016 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan dibedah menjadi layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk itu Kementerian PUPR akan menyalurkan dana bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp40,3 miliar agar masyarakat tidak mampu di Kaltim bisa menempati rumah yang layak huni.

“Kami akan terus berupaya mengurangi rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia melalui program BSPS. Melalui program ini tujuannya dilaksanakan secara berkelanjutan untuk terus mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Baca Juga:

  1. Kampung Wisata Sosromenduran, Pusatnya Kerajinan Budaya & Kuliner Yogyakarta
  2. Pasar Rawa Bening, Surga Batu Akik & Bacan dari Jakarta Timur
  3. JNM Bloc Tempat Nongkrong Asyik & Ruang Kreatif Anak Yogyakarta

Dalam pelaksanaanya, program BSPS yang disebut sebagai program bedah rumah ini dilakukan dengan metode padat karya tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan yang memiliki rumah tidak layak huni. Jadi pelaksanaanya yang melibatkan masyarakat selain bertujuan untuk membuat hunian yang lebih layak juga memberdayakan perekonomian yang terdampak karena pandemi.

Dana stimulan ini diberikan kepada masyarakat sertta pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan (TFL) dalam proses pembangunannya. Tujuannya untuk mendorong masyarakat lebih antusias berswadaya dalam bentuk bahan material dan tenaga kerja untuk mendapatkan hunian tinggal yang layak dan lebih baik sehingga ke depannya hunian tersebut menjadi sehat, nyaman, dan memberi kebahagiaan bagi penghuninya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II H. Hujurat didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Elvanirwan menjelaskan, kriteria RTLH yang mendapatkan rogram BSPS mencakup empat komponen hunian yang kondisinya di bawah standar.

“Beberapa syarat itu antara lain kondisi bangunan, kesehatan berupa sanitasi dan air bersih layak, serta luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni dan kriteria hunian tinggal yang layak yaitu dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan,” katanya.

Pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi program BSPS dari Kementerian PUPR sebanyak 2.016 unit RTLH. Untuk lokasi pelaksanaannya akan tersebar di enam kabupaten dan kota dengan nilai bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tenaga kerja.

Sampai dengan 30 Mei 2022, sebanyak 1.443 unit RTLH yang sudah dimasukkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan sisanya akan menyusul setelah proses verifikasi selesai. Pelaksanaan Program BSPS di Kaltim tersebar di enam kabupaten dan kota yaitu kota Samarinda 197 unit, Kabupaten Kutai Timur 549 unit, Kabupaten Paser 450 unit, Kabupaten Kutai Kartanegara 247 unit, dan untuk sisa dari jumlah alokasi menunggu SK dari Direktorat Rumah Swadaya.

“Kami berharap penerima bantuan bisa turut memastikan langsung bahan bangunan yang diterima dalam kondisi baik dan tersalurkan semua sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah disepakati. Selain itu target waktu penyelesaian pembangunan rumah yang dibangun agar menjadi layak huni juga harus sesuai agar rumahnya bisa segera bisa dihuni,” imbuh Hujurat.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Properti

Pemerintah Beri Insentif ke Pengembang yang Bangun Rumah Susun

Published

on

Ilustrasi rumah susun

Untuk mendorong pengembangan hunian vertikal di perkotaan, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan PPN dan kemudahan lainnya. Ini untuk mendorong suplai hunian yang kebutuhannya sangat besar khususnya di kawasan perkotaan.

Pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai produk hunian mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan backlog perumahan yang juga sangat tinggi. Pemerintah juga mendorong kalangan pengembang untuk memperbanyak suplai hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah terus mendorong kalangan pengembang untuk membangun perumahan khususnya hunian subsidi di wilayah-wilayah dengan tingkat populasi yang tinggi.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

“Setiap pihak harus ikut berkontribusi untuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan konsep hunian yang tepat untuk segmen ini berupa hunian vertikal atau rumah susun (rusun). Tingginya kebutuhan hunian ditambah angka backlog yang mencapai 12,7 juta unit belum rumah tidak layak huni yang mencapai 23 juta unit, jadi tugas sektor perumahan kita masih sangat berat,” katanya.

Saat ini, pengembangan rumah subsidi baru tercapai sekitar 200 ribu unit setiap tahunnya yang menandakan masih sangat jauh antara kebutuhan dengan suplai yang bisa disediakan. Hal ini selanjutnya akan terus memperbesar angka backlog perumahan kita secara nasional.

Untuk suplai rumah subsidi dari segmen rusun juga angkanya masih sangat kecil berkisar 9.000 unit dari total 1,7 juta unit rumah subsidi yang pembiayaannya telah disalurkan oleh pemerintah. Karena itu Herry kembali mendorong kalangan pengembang maupun stakeholder perumahan lainnya untuk terus membangun konsep hunian rusun terlebih di wilayah perkotaan.

Kolaborasi bisa terus dilakukan khususnya dengan terus mempertajam karakteristik lokasi pengembangan rusun. Urbanisasi maupun wilayah-wilayah yang berkembang menjadi perkotaan harus menjadi pemikiran bersama untuk mengoptimalkan lahan yang ada salah satunya dengan konsep pengembangan vertikal.

Solusi lain juga diutarakan Herry, untuk wilayaj di luar Jakarta pengembangan hunian bisa dengan membangun rusun bertingkat rendah atau lowrise vertical (LRV) housing. Supaya menarik bagi perusahaan pengembang, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif seperti pembebasan PPN untuk rusun yang dibangun dengan harga di bawah Rp300 juta.

“Kementerian PUPR juga terus berimprovisasi atas aturan perizinan bangunan gedung (PBG) yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Kalau pengembang terkendala dengan masalah kongkrit terkait PBK akan dikoordinasikan untuk dicarikan solusinya termasuk usulan untuk penyesuaian harga rumah dan rusun subsidi yang terus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” bebernya.

Continue Reading

Properti

Alasan Utama Hunian OTD Paling Cocok untuk Kaum Milenial

Published

on

Kawasan hunian OTD

Konsep hunian TOD bisa menjadi solusi yang tepat untuk kalangan pekerja milenial karena dilengkapi dengan transportasi publik dan berbagai fasilitas lainnya. Karena itu Perum Perumnas terus mendorong pengembangan kawasan TOD di berbagai wilayah.

Perusahaan BUMN di bidang perumahan Perum Perumnas terus didorong untuk memperbanyak suplai hunian perkotaan dengan konsep transit oriented development (TOD). Dengan konsep TOD, hunian diintegrasikan dengan sarana transportasi umum sehingga memudahkan mobilitas penghuni.

Bukan hanya integrasi dengan transportasi publik, di kawasan TOD juga menyediakan berbagai fasilitas ritel dan berbagai sarana lainnya sehingga memudahkan penghuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup di dalam kawasannya. Inilah yang menjadi hal utama konsep hunian seperti ini cocok untuk kalangan pekerja muda milenial di perkotaan.

Baca Juga:

  1. Mahfud MD: Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024
  2. Sejarah Jakarta Selatan, Kota Administratif Terkaya di Jakarta
  3. Melihat Komunitas Sastra di Kota Bekasi

Menurut Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro, sesuai arahan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Perumnas memang terus didorong untuk mengembangkan sebanyak mungkin hunian untuk kalangan pekerja milenial. Salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan BUMN lain maupun pihak swasta.

“Kami akan terus menghadirkan hunian idaman mulai dari rumah subsidi dengan harga mulai Rp168 jutaan yang bisa dicicil mulai Rp1 jutaan hingga hunian vertikal berkonsep TOD yang cocok untuk masyarakat perkotaan. Ada banyak keuntungan bila pekerja milenial berhunian di kawasan TOD,” ujarnya.

Beberapa kemudahan yang ditawarkan dari hunian di kawasan TOD antara lain bisa menunjang kebutuhan kalangan milanial yang dinamis dan mobilitas tinggi. Untuk menjangkau segmen pasar ini, Perumnas menyiapkan proyek TOD yang dikerjasamakan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu Samesta Mahata Tanjung Barat, Samesta Mahata Margonda, Samesta Mahata Serpong, dan Samesta Mahata Parayasa Bogor.

Sebelumnya, Perumnas juga telah meluncurkan Millenial Zone yang diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Intinya, pemerintah akan terus mendukung penyelesaian berbagai sarana penunjang untuk kebutuhan hunian dan lifestyle kalangan milenial melalui produk-produk yang dihasilkan Perumnas.

Bukan hanya empat proyek TOD yang bekerja sama dengan KAI, Perumnas juga memiliki produk lain seperti Samesta Sentraland Cengkareng yang merupakan kawasan bisnis dan industri di Jakarta Barat. Aksesnya juga mudah ke Bandara Soekarno Hatta. Kemudian rumah tapak di Samesta Dramaga Bogor yang dekat ke Kampus IPD dan Stasiun Bogor. Proyek lainnya Samesta Grand Sentralan Karawang dan Sentraland Residence II yang dekat dengan kawasan industri Karawang, Jara Barat.

Bukan hanya menyiapkan produk hunian yang cocok untuk milenial, Perumnas juga menyiapkan cara bayar menarik yang cocok dengan penghasilan pekerja milenial. Diantaranya program khusus Pay Later, bunga ringan 2,2 persen, hingga berbagai hadiah langsung untuk memudahkan milenial menghuni rumah pertamanya.

“Kami akan terus menghadirkan keunggulan produk yang dibutuhkan oleh segmen pasar yang kami sasar seperti kalangan milenial dengan kawasan TOD. Ke depan, kami akan terus mengupayakan untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan masif untuk mendorong capaian target perusahaan,” jelas Budi.

Continue Reading

Properti

Ternyata, Sektor Properti Sumbang 60% Emisi Karbon

Published

on

Ilustrasi properti

Perubahan iklim telah nyata menjadi tantangan yang harus diatasi secara global. Kota-kota di Asia Pasifik menyumbang emisi karbon dari industri real estat mencapai 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini harus menjadi upaya semua pihak untuk menguranginya.

Kita diingatkan lagi kerusakan lingkungan akibat emisi karbon yang dihasilkan dari industri real estat. Sebuah studi yang dilakukan di 32 kota global menyebutkan, sektor real estat menyumbang rata-rata 60 persen dari keseluruhan emisi karbon dan ini melebihi perkiraan World Green Building Council dengan klaim sebesar 40 persen.

Di sisi lain, laporan terbaru yang diterbitkan JLL menyebut data yang lebih memprihatinkan. JLL menyatakan kontribusi emisi karbon dari sektor ini bisa lebih tinggi di beberapa pusat bisnis terbesar di Asia Pasifik seperti Tokyo yang sebesar 73 persen, Seoul 69 persen, hingga Melbourne 66 persen.

Baca Juga:

  1. Sate Susu, Kuliner Khas Bali yang Hanya Muncul Saat Ramadan
  2. Wajib Coba, Inilah 5 Tempat Makan Sate Terenak Seantero Jakarta Pilihan MyCity
  3. Aurra Kharisma Tampil dengan Kostum Bertema ‘Sate Ayam’

Laporan JLL terbaru bertajuk Decarbonising Cities and Real Estate mendapati kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang diberlakukan di perkotaan, dampak industri real estat, dan ilmu sains iklim yang menunjukan perlunya tindakan cepat untuk mengatasi pemanasan global.

Menurut Head of ESG Research JLL Asia Pasifik Kamya Miglani, untuk mewujudkan rencana dekarbonisasi bangunan yang holistik dan efektif perlu ditekankan kerja sama antara pemerintah dengan pemilik lahan, investor, pengembang, maupun penghuni atau pengguna bangunan.

“Bangunan atau gedung merupakan solusi sekaligus masalah bagi krisis iklim yang kita hadapi dan kerja sama antara sektor swasta dan publik sangat penting untuk mendorong kemajuan nyata dalam dekarbonisasi ekonomi. Untuk kawasan Asia Pasifik hal ini sangat penting karena kota-kota seperti Hong Kong 85 persen bangunannya berusia lebih dari 10 tahun dan memerlukan peremajaan,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Miglani, hingga saat ini belum ada target yang ditetapkan untuk dekabornisasi bangunan itu. Pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan yang ketat hingga pinalti yang berat terkait standar bangunan untuk mencapai perlombaan net-zero karbon.

Penelitian JLL juga menunjukan kalau kota-kota yang paling mungkin berhasil dalam mengurangi emisi karbon adalah kota-kota yang mampu menyeimbangkan regulasi, insentif, inovasi, dan akselerator. Sejumlah kota juga menerapkan pendekatan inovatif untuk mengurangi emisi bangunan seperti Singapura dengan Rencana Induk Bangunan Hijau (Green Building Masterplan) yang menargetkan dekarbonisasi bangunan hingga 80 persen hingga 2030.

Sementara itu Tokyo menerapkan program cap-and-trade yang memberi insentif kepada pemilik bangunan untuk mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan. Namun penelitian JLL juga mengingatkan, kalau kebijakan dan regulasi yang saat ini diterapkan di seluruh dunia belum sepenuhnya mengikuti perkembangan ilmu sains sehingga sektor swasta mengemban tanggung jawab lebih besar dalam merespon tantangan perubahan iklim.

Kondisi ini sangat relevan di kota-kota Asia seperti Shanghai, Hong Kong, dan Mumbai yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan berada dalam situasi mendesak untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas, kekeringan, kebakaran, dan curah hujan yang tinggi.

“Kadang pemerintah kota-kota menetapkan target keberlanjutan yang ambisius dan sering kali jauh di atas target nasional. Kota-kota seperti Sydney dan Shanghai menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 70 dan 65 persen tahun 2030. Tapi upaya ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup seperti Hong Kong, Shanghai, dan Mumbai tidak memiliki target nyata untuk mengembangkan gedung maupun bangunan bebas karbon,” bebernya.

Continue Reading

Trending